Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Removing Bodies from the Grave from the Perspective of National Criminal Law and Islamic Law Al Hilal, Prara; Rahmi, Atikah
Veteran Law Review Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v7i1.7523

Abstract

Corpse removal is the process of moving the body of a person from one place to another. Sometimes, this is done at the request of the family, for cultural or religious reasons, or even for other reasons such as demolition of the burial site or redevelopment of the burial area. The purpose of this research is to find out the rule of law to answer the issue of grave transfer. This type of research is normative juridical research obtained from secondary data related to the object of research including related laws and court decisions. In this research, data analysis is carried out qualitatively, namely the selection of theories, principles, norms, doctrines and articles contained in the Law that are relevant to this research. Based on the results of the research, the criminal act of corpse removal has criminal law rules, namely in Article 180 of Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code and in Article 271 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The removal of corpses from the grave is also not justified by several Islamic scholars so that this is in line with criminal law. In the case that occurred in Donggala district based on the Donggala District Court Decision No. reg 11/Pid.B/2014/PN.Dgl the Panel of Judges sentenced the defendants to imprisonment for four months each
Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security Khairiah, Nalil; Rahmi, Atikah; Martinelli, Ida
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3273

Abstract

The objective of this study was to determine the management of the handling of refugees in North Sumatra in the perspective of Human Security. Handling refugees internationally is regulated in international refugee conventions, The 1951 convention Relating the Status of Refugees, The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954), and Convention Governing the specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969). These conventions are a form of protection for refugees. However, the problem is that Indonesia has not ratified the 1951 convention and the 1967 protocol on refugees, so that Indonesia cannot directly determine the status of the foreign arrivals, but the UN agency UNHCR. Meanwhile, Indonesia, especially North Sumatra, is a transit point for foreign refugees to save themselves. Humanely, the Indonesian government cannot refuse or forcibly repatriate the refugees. Therefore, based on the Regulation of the Republic of Indonesia No. 125 of 2016 concerning the Handling of Overseas Refugees, policies have been formulated in handling refugees which include finding, sheltering, securing and monitoring immigration so that the management of the handling of refugees reflects a positive dimension of human security, namely paying attention to the safety of individual refugees. and at the same time provide protection to Indonesian citizens. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the management of the handling of refugees in North Sumatra has been carried out in a coordinated manner according to existing regulations.
Tantangan dan Solusi dalam Memberikan Advokasi Hukum Bagi Hak Anak Imigran Zuhra, Radhiya Febrina Tri Annisa; Rahmi, Atikah
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v6i1.17720

Abstract

Anak-anak imigran sering mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka, khususnya dalam sistem hukum dan keadilan. Tantangan ini mencakup minimnya pemahaman terhadap hukum negara tujuan, akses terbatas terhadap layanan hukum, serta kurangnya dukungan dalam penyelesaian masalah hukum. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, bahasa, dan akses terhadap informasi turut mempersulit anak-anak imigran mendapatkan bantuan hukum yang layak. Selain itu, perbedaan pendekatan, kebijakan, atau prioritas di antara mitra bisa menghalangi kolaborasi yang efektif dalam menyelesaikan tantangan advokasi hukum bagi anak-anak imigran. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan akses yang lebih baik pada informasi hukum bagi anak-anak imigran dengan panduan dan sumber daya yang sesuai. Kegiatan pengabdian ini menggunakan berbagai metode seperti penyuluhan, kampanye pendidikan publik, dan pelatihan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan hak anak imigran. Diskusi panel dan penggalangan dana membantu memperluas pemahaman masyarakat dan mendapatkan dukungan lebih luas dalam advokasi hak anak imigran. Tantangan utama bagi anak-anak imigran terletak pada akses terhadap perlindungan hukum yang setara, mencakup kesulitan dalam pengakuan identitas, penahanan yang tidak sah, dan akses terbatas terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan berbagai pendekatan, seperti penyuluhan, penggunaan teknologi informasi, pengembangan materi edukasi yang disesuaikan, serta kampanye publik dan acara penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
VIOLENCE AGAINST WOMEN: BETWEEN NORMATIVENESS RELIGIOUS AND JURIDICAL INTERPRETATION OF MUBADALAH PERSPECTIVE Rahmi, Atikah
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The juridical legitimacy of men's position as leaders who have authority in the interpretation of the verses of the Qur'an has implications for violence against women in the household. Biased interpretations of religious texts and legal regulations that do not clearly regulate the protection of women victims of violence are typical problems in acts of domestic violence. This research focuses on documentation studies based on text studies. This method is used to explore data, facts and theories that make a belief true. Normative legal studies are carried out by focusing on the study of text interpretation, statutory regulations and Islamic law to find comparisons. This article aims to review the interpretation of verses from the Koran which have been very masculine by using the concept of mubindah. Through this article, the concept of mubjadi will change the horizon of thinking towards unequal men and women to be balanced, so that violence and injustice against women can be prevented.
Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding untuk Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan Hukum Suryani T, Nurul Aulia; Rahmi, Atikah
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol 9, No 1 (2024): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30033700000

Abstract

Penelitian ini membahas strategi pemberdayaan hukum dalam konteks pengelolaan wisata pemandian air panas di Desa Nyelanding. Dengan latar belakang meningkatnya kunjungan wisatawan dan kompleksitas isu hukum yang terkait, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis literatur terkini, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan wisata pemandian air panas, termasuk masalah keamanan, hak-hak masyarakat adat, dan peraturan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pendekatan pemberdayaan hukum yang holistik melibatkan penguatan peraturan, penegakan hukum yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan kebutuhan setempat.
Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum Riza, Faisal; Ramlan, Ramlan; Armaini, Sri; Rahmi, Atikah; Syahbana, Tengku Erwin; Nasution, Khairil Azmi; Harisman, Harisman; Asliani, Asliani; Erlindawaty, Erlindawaty; Zambak, Muhammad Fitra; Hardiyanto, Sigit
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 2 (2024): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v6i2.21029

Abstract

Program pengabdian masyarakat desa binaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum di lakukan di Balai Desa Jaring Halus Kecamatan secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini melibatkan masyarakat nelayan dan pelaku usaha sebagai peserta dan para dosen Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Teknik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pemateri. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif dan pendampingan konsultasi masyarakat terkait persoalan hukum, teknik dan sosial. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persoalan hukum usaha perikanan, pendaftaran merek, label halal, isbad nikah dan bidang teknologi perikanan. Masyarakat terdampingi dengan adanya kegiatan pengabdian ini.
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand) Rambe, Mhd Sayyid Ihsan; Rahmi, Atikah
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5396

Abstract

Kekerasan seksual adalah masalah umum di banyak negara, terutama Indonesia dan Thailand. Kekerasan terhadap anak terus meningkat. Kekerasan terhadap anak adalah masalah yang sangat penting di kedua negara tersebut. Tujuan dari penelitian komparatif ini adalah untuk melihat bagaimana undang-undang di Indonesia dan Thailand melindungi anak dari kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada undang-undang yang berlaku di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk memahami bagaimana kedua negara menangani banyak kasus kekerasan terhadap anak. Metode ini mempelajari standar hukum yang berkaitan dengan analisis kode hukum kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Thailand. Meskipun ada undang-undang seperti undang-undang nasional dan undang-undang perlindungan anak di Indonesia, masalah implementasi dan kesadaran publik yang rendah membuatnya tidak efektif. Hukum perlindungan anak Thailand lebih terperinci dengan bantuan program sosial dan lembaga khusus. Penelitian ini membandingkan hukum di kedua negara dan menemukan faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada kasus kekerasan seksual pada anak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada kesamaan dalam perlindungan hukum, dukungan sosial dan efisiensi berbeda. Indonesia dan Thailand berusaha meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual dengan membuat peraturan, penguatan hukum, dan pelaksanaan yang lebih baik. Thailand, berbeda dengan Indonesia, mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dengan kerangka hukum dan program sosial yang kuat; namun, mereka menghadapi kesulitan dalam menerapkannya, jadi kesadaran publik perlu ditingkatkan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang upaya untuk meningkatkan regulasi dan perlindungan hukum.
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM PERSPEKTIF PEMAHAMAN MASYARAKAT Eka Putri, Sabila; Rahmi, Atikah
Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Riset Sosial Humaniora, dan Pendidikan
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/soshumdik.v3i4.2590

Abstract

This study aims to determine the criminal act of verbal sexual harassment from the perspective of the community in the XII hamlet, gg. Mentimun 19, Percut Sei Tuan and students of the Muhammadiyah University of North Sumatra. This study uses an empirical legal method. This study also explains the laws governing the criminal act of verbal sexual harassment with the sanctions received by the perpetrators. In this study, data was obtained that the general public aged 40 years and over considered verbal sexual harassment not a serious matter that must be followed up by law in accordance with applicable laws, while students and people aged 20-30 years considered verbal harassment as a criminal act of harassment that must be followed up with legal sanctions in accordance with applicable laws. One of the factors causing cases of sexual violence is gender inequality in society. Women are often targeted because their position is not equal to men. Thus, gender equality is not only a basic right, but can be the key to changing the dynamics of sexual violence. For this reason, important steps are needed to realize gender equality and justice as an effort to prevent sexual violence.
Settlement of Disputes Regarding the Collision Incident Between a Philippine Civilian Supply Ship and a Chinese Coast Guard Vessel in the South China Sea in 2023 Putra, Abdul Arif; Rahmi, Atikah
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 2 (2025): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i2.6995

Abstract

The South China Sea dispute has emerged as a highly complex issue, marked by various tensions that disrupt regional stability. The collision incident between Philippine and Chinese vessels has further heightened these tensions. This research aims to examine the legal implications of the collision between the Philippine and Chinese ships, to understand the dispute resolution mechanisms under the 1982 UNCLOS, and to assess the application of UNCLOS provisions in the collision incident between the Philippines and China in the South China Sea. The research method used is normative legal research with a case approach. The results indicate that China’s actions constitute a violation of provisions under international law. The impact of the collision incident has further exacerbated the contest over territorial claims in the South China Sea.
Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand Tarigan, Stevaniya; Rahmi, Atikah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 1 (2025): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i1.825

Abstract

Child exploitation is a significant global issue, particularly in Southeast Asia, including Indonesia and Thailand. This study aims to examine the legal regulations in Indonesia and Thailand regarding child exploitation and to understand the urgency of legal protection for child victims of sexual exploitation in both countries. A normative juridical research method is employed to analyze how these countries handle child exploitation cases, focusing on legal standards and their implementation. The study compares the laws in both nations and evaluates their application in child exploitation cases. The findings indicate that Indonesia's legal framework for addressing child exploitation refers to Article 76I in conjunction with Article 88 of the Child Protection Law (UUPA) and Article 12 in conjunction with Article 13 of the Law on Sexual Violence Crimes (UUTPKS). In Thailand, child exploitation is regulated under the Thailand Penal Code and the Child Protection Act of 2003. When applying Indonesian law to offenders of child exploitation crimes occurring in Thailand, it is essential to consider the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) of September 2, 1990. Legal protection for child victims of sexual exploitation in Indonesia varies according to the provisions of the Child Protection Law. Meanwhile, Thailand implements protection measures through national campaigns, strategic policies, and international cooperation. Keywords: Law, Indonesia, Thailand, Child Exploitation