Articles
Aktualisasi Diri Tokoh Rimuru Dalam Manga Tensei Shitara Suraimu Datta Ken Dengan Pendekatan Psikologi Humanistik
1;
1
Ayumi : Jurnal Budaya, Bahasa, dan Sastra Vol 7 No 1 (2020): AYUMI: Jurnal Budaya, Bahasa dan Sastra
Publisher : Faculty of Letters, Dr. Soetomo University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.161 KB)
|
DOI: 10.25139/ayumi.v7i1.2806
Penelitian ini membahas tentang Aktualisasi Diri Tokoh Rimuru dalam Manga Tensei Shitara Suraimu Datta Ken dengan Pendekatan Psikologi Humanistik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Abraham Maslow mengenai psikologi humanistik. Maslow beranggapan bahwa setiap manusia dapat termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan dari yang terendah (bersifat dasar/fisiologis) hingga ke yang paling tinggi (aktualisasi diri). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena data dari penelitian ini merupakan kata-kata dan data tertulis dalam manga karya Fuse. Sumber data yang digunakan adalah sebuah manga berjudul Tensei Shitara Suraimu Datta Ken volume 1-12 karya Fuse. Manga ini digunakan karena tokoh Rimuru telah memenuhi empat kebutuhan dasar manusia untuk mengaktualisasi diri. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik kepustakaan. Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisis merupakan analisis deskriptif. Sebagai simpulan dalam penelitian ini, peneliti menemukan lima belas karakteristik yang diutarakan oleh Maslow tersebut ada pada tokoh Rimuru. Karakteristik orang yang mengaktualisasi diri atau self-actualization yang paling banyak ditemukan adalah “spontan, sederhana dan wajar”; “terpusat pada masalah”; “kemandirian dari kebudayaan dan lingkungan”; “hubungan antarpribadi”. Sedangkan hambatan yang paling banyak ditemukan berasal dari dalam diri sendiri, yaitu berupa keragu-raguan dan rasa takut.Kata kunci: Abraham Maslow; aktualisasi diri; psikologi humanistik
PENGARUH INVENTARISASI DAN REVALUASI TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH YOGYAKARTA)
1
Develop Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1250.144 KB)
|
DOI: 10.25139/dev.v5i2.4166
Pengaruh Inventarisasi dan Revaluasi Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset adalah ketidakteraturan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Hal ini menyulitkan satuan kerja pemerintah untuk menentukan kepastian kekayaan harta kekayaan yang dikuasai atau dikelola, sehingga kekayaan cenderung tidak optimal dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Inventarisasi dan Revaluasi Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset di Satker Kemendikbudristek Daerah DIY. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inventory, Legal Audit, dan Revaluasi. Dengan menggunakan purposive sampling, jumlah sampel penelitian yang diambil sebanyak 80 kuesioner dari pegawai yang menangani aset sebagai data pendukung informasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inventarisasi, Revaluasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset, sedangkan Legal Audit tidak berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa inventarisasi, legal audit, dan revaluasi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, yaitu sebesar 53,19%, dan sisanya sebesar 46,81% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian
ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP TINGKAT INFLASI SEPULUH BAHAN POKOK PANGAN STRATEGIS DI PASAR TRADISIONAL JAWA TIMUR
1;
1
Develop Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1418.529 KB)
|
DOI: 10.25139/dev.v5i2.4169
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Inflasi Harga Sepuluh Komoditas Pangan Strategis dalam Perspektif Manajemen Ketahanan Harga Bahan Pokok Pangan di Jawa Timur yang terdampak akibat Covid-19 yang berdasarkan data dan literatur dari sudut pandang ilmu ekonomi dan manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam sesuai fenomena. Data yang terkumpul dipelajari sebagai satu kesatuan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah: (1). Pengumpulan data melalui dokumen dan Studi Pustaka; (2). Melakukan display data dengan tujuan untuk menyusun dan menampilkan data sesuai sumber aslinya; (3). Melakukan reduksi data dengan tujuan proses melakukan pemilihan, penyederhanaan sesuai kebutuhan data (4). Menyajikan data dengan bentuk tabel dan gambar serta grafik; (5). Kemudian melakukan analisis dan pembahasan dengan tujuan untuk mengintepretasikan data dengan teori yang ada ; (6). Kemudian dilakukan Verifikasi data tujuan untuk merumuskan kesimpulan. Koefisien variasi (CV) harga komoditi di pasar tradisional dihitung berdasarkan data harga komoditi bulanan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mulai Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Koefisien variasi harga tertinggi terdapat pada komoditi Cabai Rawit sebesar 7.10%, disusul oleh bawang putih 3.51%, bawang merah 1.65%, Minyak goreng 0.87%, telur ayam 0.43%, gula pasir 0.24%, daging sapi 0.04%, dan terjadi deflasi untuk komoditas cabe merah 0.52% kemudian disusul harga Daging ayam 0.3%, Beras 0.27% (gambar 4). Koefisien keragaman harga komoditi masih berkisar 1.27% yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditi tersebut relatif stabil kecuali untuk Cabai Rawit, Bawang Putih dan cabai Merah. Waktu yang digunakan dalam menentukan data adalah adalah periode awal terjadinya kasus pandemi yaitu Maret 2020 sampai Juni 2021. Dasar menentukan waktu tersebut, karena pemerintah Jawa Timur memperlakukan beberapa kebijakan terkait dengan langkah penanggulangan penyebaran virus covid 19, mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro. Periode tersebut kemungkinan akan terjadi kepanikan masyarakat dan pembatasan-pembatasan sosial masyarakat akan menyebabkan kontraksi ekonomi yang tinggi. Penelitian kualitatif dianggap tepat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu untuk mendeskripsikan tentang dampak Covid-19 terhadap Inflsasi atau perubahan Harga Bahan Pokok Pangan strategis yang terdampak Pandemi covids-19.
Pelayanan Pendidikan Dalam Perspektif Sound Governance (Studi Kasus MBS dan Pelayanan Publik di Kota Probolinggo Tahun 2016)
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.696 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1068
Penelitian tentang pelayanan pendidikan di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah-Berorientasi Pelayanan Publik ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program MBS-BPP dalam perspektif sound governance. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik. Data diperoleh dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam kepada informan, angket, dan telaah dokumen. Sumber informasi penelitian mencakup penyedia pelayanan, pengguna pelayanan, eksekutif, legislatif, media massa, dan lembaga kemasyarakatan yang lain. Analisis data mengacu pada langlah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell. Temuan penelitian ini memperlihatkan seluruh tahapan pelaksanaan program MBS-BPP terjadi interaksi secara dinamis dan saling mendukung dari seluruh dimensi sound governance, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBS-BPP sekolah dapat memadukan seluruh dimensi sound governance, sehingga ada jaminan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Implikasi teoretis yang dapat dikemukakan adalah adanya “modifikasi” terhadap teori sound governance Farazmand (2004) pada level lokal, dengan diajukannya sebuah teori sound local governance (SLG).
Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.331 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1069
Kediri salah satu Kabupaten di Jawa Timur , terdapat wisata yang sudah menjadi tujuan wisata minat khusus. Wisata ini tidak hanya menunjukkan keindahan alam akan tetapi menjadikan tempat pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris) bagi wisatawan yang berkunjung. Kampung wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pendidikan dan bentuk wisata berkembang aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Selain itu Kediri sebagai kampung Inggris juga terjadi proses pemberdayaan pada masyarakat sekitar.Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Inggris terdiri dari 1. Bina Manusia terdapat adanya pelatihan-pelatihan yang diadakannya perangkat desa dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan usaha masyarakat. 2. Bina Usaha adanya pendapatan pasif bagi masyarakat Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Dikarenakan banyakya masyarakat pendatang mencapai 40%. 3. Bina Lingkungan , Kurangnya Keamanan yang ada di wilayah sehingga masih ada tindak kejahatan, serta Ketertiban yangkurang disiplinnya dalam berlalu lintas. 4. Bina Kelembagaan adanya himbauan oleh Pemerintah Daerah guna mengurus penjaminan mutu kelembagaan serta adanya Forum Kampung Bahasa yang sudah tidak berjalan. Adapun saran peneliti pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Memperbanyak pelatihan-pelatihan pada masyarakat desa dengan menggandeng Dinas-dinas terkait PNPM. 2. Bina Usaha Pemerintah Daerah seharusnya Membatasi masyarakat pendatang untuk membuka usaha di Wilayah Pare. 3. Bina Lingkungan, Perangkat Desa dengan Aparatur Pemerintahan seharusnya membuat peraturan Undang-undang tentang Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kampung Inggris. 4. Bina Kelembagaan Pemerintahan Daerah seharusnya lebih menertibkan perarturan tentang Kelembagaan secara intensif agar Lembaga Kursus khususnya lembaga kursus yang musiman agar lebih perduli dengan Kelembagaan dalam penjaminan mutunya guna dapat dipercaya oleh masyarakat luar.
Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.025 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1077
Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat ditinjau dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dari sisi konsumsi, pertahanan dapat melindungi sumber daya nasional terhadap berbagai ancaman, sehingga konsumsi nasional menjadi stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, dalam paper ini ingin melihat program pertahanan dari sisi produksi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini bertujuan melihat pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh TNI. Pembangunan 4325 km jalan Trans Papua yang tertutup hutan dan ancaman keamanan menjadi kendala utama. Satuan Zeni yang sudah terlatih dapat melaksanakannya dengan baik, dimana tidak mampu dilakukan oleh instansi sipil.
Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pemerintahan Orde Reformasi
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.645 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1078
Development is an activity process that aims to create a more advanced society and social life. Because the scope of development touches the various areas of human life, then the range to be achieved by itself summarizes many aspects, both aspects of social politics, socioeconomic, socio-cultural and defense and security issues In general, development is done in developing countries whether it seca physical, non-physical, material or immateril. Similarly, the Republic of Indonesia, from a new independence until the age of more than 70 years of republic has experienced three times the political system of government, namely the Old Order, the New Order and the Reform Order.This article attempts to elaborate a small comparison between the New Order and the Reform Order on its policies and approaches to development. The policies adopted by the New Order government were applied in two general strategies: economic strategy and political strategy.The concept used to distinguish the two order development is state centered and statism. State centered in the New Order is clarified in three different approaches: politics as commander, economy as commander and morality as commander. While the concept of statism seen in various policies with absolute properties, both on the needs of primary, secondary and tertiary. Nevertheless everything is in stable situations and conditions, although in the end the condition is false and everything is messy.In contrast to the Reform Order, all governments of the four presidents put more emphasis on democracy in various fields, whereas the concept of state centered and statism was less emphasized so that the situation and condition of primary, secondary and tertiary needs happened more leads to instability.
Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.513 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1080
Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang paling utama dalam lingkarankesuksesan suatu pemerintahan. Tugas utama negara adalah mewujudkan yang telah dicitacitakan bersama. Intinya membangun hubungan dan kepercayaan pada masyarakat adalahhal yang sangat penting bagi instansi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antaramasyarakat dan instansi tersebut tentunya mereka akan mempunyai kepercayaan yang lebihsehingga melakukan proses pelayanan di instansi tersebut adalah suatu yang memang pilihantepat. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah penelitian dapatdirumusakan adalah Bagaimana kepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional SurabayaII ?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkankepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Kerangka umum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Kasus. Kepercayaan publik padadasarnya dibangun dari apa yang publik rasakan, lihat dan dengar atas segala bentukpemerintahan yang ada. Untuk itu membangun kepercayaan publik sangatlah penting karenadengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat atas suatu organisasi penyedia layanan, makadari sini dapat dilihat apakah instansi tersebut menyedia pelayanan yang membuatmasyarakat percaya akannya. Untuk itu membangun kepercayaan publik ini adalah sebuahkajian yang penting untuk membuat pemerintah sukses terutama dalam menjalankankebijakan dan program programnya yang tentunya bertujuan untuk melayani masyarakatdengan baik sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Hasil dari identifikasi kepercayaanpublik, faktor pembentuk utama adalah kenyamanan, integritas, kredibilitas, reliabilitas dantanggungjawab.
Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.708 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1459
Sebuah agensi global, WeAreSocial melansir jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 150juta jiwa di awal tahun 2019. Kehadiran internet yang mulanya hanya dianggap sebagai mediumpengantar pesan, menjadi semakin kompleks ketika publik menggunakan Internet sebagai ruangalternatif dalam menyampaikan gagasan (Dahlberg, 2001). Kemajuan Internet seolah mampumenciptakan ruang politik yang tanpa sekat, tanpa pengawasan. Beberapa gerakan kolektif yang lahirdari aktifnya pengguna internet di Indonesia antara lain Aksi Koin Peduli Prita, Aksi Bela Islam (212, 411),dan Aksi Bali Tolak Reklamasi. Sedangkan di belahan dunia lain, kemenangan Donald Trump sebagaiPresiden ke-45 Amerika Serikat seolah menujukkan bahwa internet dan media sosial juga memilikiwajah buruk yang dapat mencederai demokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Internet danmedia sosial mampu menciptakan cara baru berpartisipasi dalam politik. Dengan hadirnya Internet,berbagai informasi politik, sosialisasi politik, kampanye politik, hingga protes politik dapat dipublikasikandan dipertukarkan dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu, kemampuan Internet dalam membangunkomunikasi dua arah menjadikan partisipasi politik tidak harus hadir secara fisik dalam debat terbukapolitisi atau demonstrasi di jalan. Melalui gagasan ruang publik Jurgen Habermas, penulis mencobauntuk menelusuri dan mengungkapkan bagaimana peran dan masa depan pengguna Internet dalamlogika demokrasi digital di Indonesia. Beberapa contoh kasus di Indonesia maupun internasionaldisajikan sebagai objek studi yang bekerja dengan metode kualitatif. Pengumpulan data berupaobservasi dan studi pustaka diharapkan dapat menyajikan ilustrasi komprhensif bagaimana potretpengguna Internet di Indonesia. Untuk lebih memudahkan analisis kasus yang disajikan, penelitimeminjam gagasan Diana Saco tentang demokrasi digital. Hasil penelitian diarahkan pada bagaimanagagasan Habermas dan Saco dapat menjelaskan fenomena politik kontemporer di Indonesia denganmemfokuskan pada keaktifan subjek yang bebas dan konsepsi ruang publik deliberatif.
Inovasi Layanan Pasien Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Surabaya
1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (707.422 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1521
Salah satu fungsi pusat kesehatan masyarakat pada pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional adalah menjadi lembaga fasilitasi kesehatan tingkat pertama dalam memberikan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi layanan kesehatan puskesmas di Kota Surabaya dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis pada kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bahwa puskesmas saat ini, belum mampu memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan kedua, bahwa puskesmas Medokan Ayu di Kota Surabaya hanya melakukan inovasi layanan kesehatan di bidang layanan administrasi, sementara layanan kesehatannya belum diinovasi. Dengan demikian layanan selama ini diinovasi pada aspek pendaftaran yang sudah terbagi sesuai dengan jenis layanan kesehatan dan dilanjutkan pada layanan kesehatan menuju poli yang disediakan. Sementara layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat belum dilakukan inovasi.