Claim Missing Document
Check
Articles

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Kediri 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.69 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1898

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana masyarakat kota Kediri memanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik ; 2) Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mendukung pemanfaatan ruang terbuka hijau. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka penelitian deskriptif kualitatif dengan model studi kasus.. Penelitian dilakukan di 3 lokasi RTH yaitu Taman Ngronggo, Taman Sekartaji, Hutan Joyoboyo. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui aktivitas sosial apa saja yang dilakukan masyarakat kota di luar ruangan terutama di Ruang Terbuka Hijau Publik. Penelitian ini Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pengunjung 3 lokasi penelitian. Selain itu penelitian ini juga mengambil data dari pemerintah Kota Kediri yaitu bagian Bappeda dan DLHKP Kota Kediri ,untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan aktivitas positif masyarakat di Ruang Terbuka Hijau Publik. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi tiga yaitu oleh masyarakat pada umumnya , oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang bersifat ekonomi lingkungan RTH serta kegiatan yang bersifat sosial. Pemanfaatan yang kedua dilakukan oleh komunitas, yaitu untuk media berkumpul, melakukan kegiatan sosial dan pendidikan (seperti penggalangan dana, lomba, diskusi dll) serta promosi. Pemanfaatan yang ketiga dilakukan oleh pemerintah sendiri, dengan memperkenalkan fasilitas publik, mengisi kegiatan di RTH untuk menarik minat masyarakat. Pemerintah dan sektor sektor yang berkepentingan bersama sama memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat dalam pemanfaatan RTH tersebut.Semua bentuk peran telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan RTH agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak positif berkelanjutan bagi masyarakat serta Kota Kediri.
Kebijakan Pemenuhan Hak Sosial Dan Politik Kelompok Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sumenep 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.025 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1901

Abstract

Berkembangnya kelompok gelandangan dan pengemis (gepeng) dibeberapa tempat termasuk di Kabupaten Sumenep merupakan fenomena social yang harus dapat perhatian bersama. Catatan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 2012-2014 menyebutkan bahwa jumlah gepeng di Kabupaten Sumenep yang sudah terjaring mencapai 120 orang. Beberapa daerah sebagai penyuplai kelompok gepeng ini adalah Kecamatan Pragaan 41 orang, Batuputih 30 orang dan Batang-Batang 19 orang (radarmadura.co.id). Persoalan gepeng ini seperti dualisme yang saling berseberangan, Pasal 504 dan 505 KUHP menyatakan bahwa perbuatan gepeng dan pengemis dihukum dengan pidana kurungan, sementara disisi lain Pasal 34 UUD 1945 justru negara wajib menjamin sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjamin perlindungan sosial berkelanjutan bagi kelompok gepeng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber berupa person dan paper. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas sosial dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak kelompok gepeng adalah meliputi a) Rehabilitasi Sosial, b) Perlindungan sosial, c) Pemberdayaan sosial, d) Jaminan sosial, setempat dilakukan dalam bentuk penggalian potens dan sumber daya yang dimiliki kelompok gepeng, pemberian akses sampai pada pemberian bantuan usaha.
Peran Sektor Industri Migas Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Bojonegoro 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.689 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i1.1902

Abstract

Industri daripada migas bumi memegang peran dalam memompa grafik pertumbuhan perekonomian Bojonegoro sehingga masyarakat dapat kemudahan dalam memperoleh kerja. Penelitian memakai penelitian kualitatif. Hasilnya, kemudahan warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro memperoleh pekerjaan sesuai keahlian diperoleh skor 73 dan 60,83% dari yang diharapkan 100% dinyatakan tidak baik. Kemudahan warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam mengakses pekerjaan diperoleh skor 72 dan 60% dari yang diharapkan 100%, dan dinyatakan tidak baik. Dalam proses seleksi tidak berbelit-belit pada masyarakat Kabupaten Bojonegoro diperoleh skor 99 dan 82,50% dari yang diharapkan 100% dandinyatakan baik. Perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal diperoleh skor 91 dan 75,83% dari yang diharapkan 100% dan dinyatakan baik.Kemudahan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam mendapatkan dan menyerap tenaga kerja pada subkontraktor diperoleh 88,33% dari yang diharapkan 100% dinyatakan sangat baik. Usaha catering diperoleh 88,83% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. Usaha bengkel diperoleh 76,67% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. Usaha jasalain diperoleh 90,83% dari yang diharapkan 100% dan dinyatakan baik.Peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja langsung di Kabupaten Bojonegoro, diperoleh skor 91 dan 75,83% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. artinya penilaian dari warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan perusahaan mendapatkan respon yang baik. Peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja tidak langsung di Kabupaten Bojonegoro, diperoleh skor 101 dan 84,17% dari yang diharapkan 100% dinyatakan baik. artinya penilaian dari warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro peran sektor industri migas dalam penyerapan tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan mendapatkan respon yang baik.
Persepsi Pasien terhadap Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Pada Puskesmas Di Kabupaten Buleleng 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2031

Abstract

This study aims to determine the patient's perceptions of the outpatient services quality at Sawan I Public Health Center of Buleleng District. The research type used in this study is survey research with quantitative descriptive methods and to find out patient perceptions of the outpatient services quality refers to KEPMENPAN number 25/2004 concerning on General Guidelines for Community Satisfaction Index Preparation. Population in this study were outpatients as many as 150 respondents. The sample technique used in this study was the average value per service element to obtain the results of 150 respondents. The results of this study indicate that: (1) The implementation of outpatient services in Sawan I Public Health Center based on patient perceptions is categorized as very good with the value of the Community Satisfaction Index of 82.11 percent; (2) The patient's perception of the reliability of outpatient services is perceived in the good category with a value of 73.56 percent; (3) Patient perceptions of responsiveness of outpatient services are perceived to be in the excellent category of 57.33 percent; (4) The patient's perception of the guarantee of outpatient services is perceived in the good category of 58.84 percent; (5) The patient's perception of the attention of outpatient services is perceived in the good category of 71.78 percent; (6) The patient's perception of direct evidence of outpatient services is perceived in the good category of 72 percent.s
Pengembangan Kuliah V-Learning Sebagai Mata Kuliah Birokrasi Bagi Mahasiswa D-III Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2161

Abstract

Mata kuliah birokrasi adalah mata kuliah yang dirasa perlu untuk dikaji bagi administrator muda di Indonesia. Mengapa penelitian penyususnan v-learning ini penting untuk di lakukan karena mata kuliah birokrasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa administrasi Negara dan mata kuliah birokrasi dipelajari sebagai dasar pijakan mahasiswa melakukan telaah birokrasi bagi aparatur sipil. Permasalahan yang diangkat adalah bagimana penyusunan v-learning birokrasi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Model pengembangan yang akan digunakan adalah model pengembangan ADDIE. ADDIE merupakan akronim dari Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. ADDIE adalah konsep pengembangan produk. Konsep ini diterapkan untuk melakukan pembelajaran berbasis kinerja (performance-based learning). Hasil 1) Pengembangan mata kuliah birokrasi  tatap muka ditambahkan media v-learning yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa D-III Administrasi Negara melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan RPS, telaah reviewer, materi v-learning, upload & partisipasi v-learning. 2) Partisipasi mahasiswa 2018 kelas A dan B dalam mengikuti perkulihan V-learning mencapai 100% dari total 85 mahasiswa aktif. 3) Partisipasi mahsiswa 2018 kelas A dan B dalam mengerjakan tugas perkulihan mencapai 84% atau sekitar 68 mahasiswa dari total 85 mahasiswa. 4) Partisipasi mahsiswa dalam mengerjakan UTS secara v-learning mencapai 100% dari total mahasiswa 85 orang. 
Analisis Pengelolaan Bandar Udara Dalam Melayani Masyarakat Dilihat Dari Perspektif “ Good Governance ” 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2175

Abstract

Setiap Pemerintahan Daerah pada umumnya menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakatnya. Bagi pemerintah Kota Malang tantangan tersebut adalah sumber keuangan yang terbatas, sumber daya manusia yang masihmembutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas, di sisi lain tuntutan masyarakat atas pelayanan serta tata kolola yang lebih baik (Good Governance) sejalan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspek yang kemudian bisa dijadikan beberapa rumusan masalah dalam pengelolaan badar udara Abdul Racman Saleh antara melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomer.63/KEP/M.PAN/7/2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan PublikBerdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan UPT bandara Abdul Rachman Saleh Malang dalam melayani masyarakatmenunjukkan: 1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan informasi yang diberikan bersifat sederhana dengan menggunakan alur permohonan informasi yang jelas. Para penumpang dan calon penumpang yang ingin mendapatkan informasi tanpa perlu melakukan proses yang panjang dan berbelit-belit karena untuk mendapat informasi pemohon akan mendapatkan langsung informasi yang dibutuhkan. 2. Kejelasan, Kejelasan yang diberikan dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepadapenumpang dan calon penumpang sudah cukup jelas ..3. Kepastian waktu, Disamping faktor cuaca, yang tidak kalah pentingnya adalah status bandara ini masih semi militer, sehingga apabila ada kepentingan mendadak berkaitan dengan kepentingan militer atau negara, fungsibendara secara komersiel berganti fungsi menjadi bandara militer. Dengan kedua kondisi tersebut, aspek kepastian waktu penerbangan komersiel dalam melayani masyarakat dapat terganggu.4. Akurasi, Kesesuaian informasi yang diberikan dengan cara merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh para penumpang maupun calon penumpang tentanginformasi yang mereka perlukan. 5. Keamanan, Untuk menjamin keamanan penumpang atau calon penumpang, dilakukan sceening . Sceening dilakukan sebelum memasuki wilayah bandara, dimana setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diperiksa terlebihdahulu saat melewati jaalan yang menuju bandara. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari TNI Angkatan Udara.. Hal tersebut dilakukan agar para penumpang tidak membawa alat alat yang berbahaya selama penerbangan yang dapat mengganngu atau membahayakan selamaperjalanan menuju daerah tujuan.6. Tanggungjawab, Selanjutnya tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan bandar udara Abdurachman Saleh dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayananyang diberikan kepada masyarakat. Jadi petugas juga harus bertanggungjawab apabila terjadi keluhan yang disampaikan oleh publik/penumpang. Keluhan yang sering muncul adalahjadwal penerbangan yang sering diundur/canceled oleh salah satu meskapai penerbangan swasta yang membuat penumpang merasa kecewa.7. Kelengkapan sarana dan prasarana,Tersedia juga beberapa gerai anjungan tunai mandiri (ATM) dan stand kuliner yang berjajar di serkitar tempat luar bandara. Untuk transpotasi dari dan ke bandaradisediakan Taxi bandara yang dikelola oleh Koperasi TNI Angkatan Udara sehingga penumpang lebih dimudahkan untuk menuju luar bandara ke alamat tujuan. Memasuki ruang tunggu terdapat dua orang petugas yang selalu siap memberikan ikformasi kepada calon penumpang atau keluarga yang menjemput penumpang tiba dari luar kota. Di ruang tunggutersedia displai papan pengumuman kedatangan dan keberangakatan pesawat, sehingga dengan mudah penumpang mengetahui jadwal kedatangan dan keberangkatan. Ruang tunggujuga disediakan AC (Air Condoitioner) yang membuat para penumpang merasa nyaman selama proses menunggu jadwal keberangkatan 8.Kemudahan akses,Informasi yang diperoleh dari beberapa calon penumpang atau penumpang yang masuk melalui bandaramengatakan bahwa aksesibilitas dari bandara Abdul Rachman Saleh ini sangat mudah dijangkaau.9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, Budaya kedisiplinan dan kesopanan diwujudkan dengan etika pegawai yang selalu menekankan pada budaya 3S saat melaksanakan pelayanan informasi. Sedangkan keramahan diwujudkan dari budaya interaksiyang baik dengan pemohon, jadi pemohon merasa nyaman dengan keramahan yang ditunjukkan oleh petugas bandara. 10. Kenyamanan, Kenyamanan yang diberikan oleh adalah menjaga lingkungan ruang pelayanan agar selalu dalam keadaan bersih, ruang juga dalamkeadaan nyaman karena difasilitasi pendingin ruangan. Namun untuk fasilitas seperti toilet dan tempat ibadah berletak terpisah. Saran yang bisa disampakan disini adalah : 1. Perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh UPT Bandara Abdul Rachman Saleh Malang terutama untuk meningkatkan animo masyarakat menggunakan bandara tersebut. 2. Meningkatkan kordinasi dengan bidang- bidang terkait untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. 3, Meningkatkan kordinasiinternal UPT Bandara Abdul Rachman Saleh sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan publik.
Analisis Program Pembinaan dan Bimbingan Teknis untuk Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 1; 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.119 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas mengenai permasalahan sosial dan program pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat kota Surabaya, khususnya Kecamatan Gunung Anyar dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian kualitatif dengan metode pengunpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak yang berwenang dalam hal pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya masalah sosial dalam kehidupan warga kecamatan Gunung Anyar, yaitu masalah peningkatan taraf ekonomi. Beberapa strategi yang dapat dipilih guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan kemampuan kerja bagi masyarakat sekitar dalam tujuannya untuk dapat membangun usahanya sendiri agar taraf hidup mereka. Hasil pengamatan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelatihan kemampuan kerjaterbukti mampu untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunung Anyar Surabaya.
Kampanye Komunikasi “ Membangun TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah ) Jadi Obyek Wisata Bernuansa Edukatif” (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember) 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2417

Abstract

Sampah menjadi masalah yang sangat penting menjadi perhatian saat ini. Ketika jumlah sampah semakin hari semakin meningkat akan mengganggu kesehatan dan lingkungan. Untuk itu mengelola TPA Sampah menjadi objek wisata yang bernuansa edukatif sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini ingin mendeskripsikan kampanye Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun TPA ( Tempat Pembuangan Akhir Sampah menjadi obyek wisata bernuansa edukatif.Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan S-O R. Hasilnya upaya kampanye yng dilakukan dinas lingkungan hidup sudah sangat baik dengan menjadikan wisata bernuansa edukatif seperti cara pengolahan sampah, membuaat pupuk dari bahan sampah (kompos) mengetahui gas methan dan melihat dari dekat cara belajar daur ulang dari bahan sampah.
Model Pengembangan ADDIE Dalam Penyusunan Buku Ajar Administrasi Keuangan Negara (Studi Kualitatif di Prodi D-III Administrasi Negara FISH Unesa) 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2458

Abstract

Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan pada perguruan tinggi adalah tersedianya buku ajar pada proses pembelajaran. Buku ajar harus mengandung materi dasar, contoh, dan materi yang dapat merepresentasikan tentang mata kuliah yang sedang dipelajari sehingga kompetensi mahasiswa dapat tercapai dan adanya peningkatan prestasi mahasiswa. Administrasi Keuangan Negara merupakan mata kuliah khusus pada bidang administrasi kepegawaian yang bertujuan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami sistem pengelolaan keuangan negara di instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Pemerintahan Daerah. Penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang bertujuan untuk menghasilkan dan mevalidasi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan prosedur atau langkah-langkah kegiatan. Untuk mengumpulkan data dilakukan observasi, wawancara, dan telaah dari ahli yang terdiri dari ahli bahasa dan materi (materi dasar, contoh, dan gambaran umum), serta desain/layout buku sehingga dapat dihasilkan draft buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang selanjutnya dilakukan uji coba pada semester gasal 2019/2020. Tersedianya buku ajar Administrasi Keuangan Negara diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa prodi D-III Administrasi Negara untuk menjadi tenaga ahli madya yang terampil dalam pengadministrasian keuangan pada sebuah instansi khususnya instansi pemerintah, berpikir secara analitis, dan memecahkan masalah administrasi keuangan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku di masa yang akan datang. Namun, terdapat 2 kendala dalam penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang meliputi: masih terdapat kesalahan pada tata bahasa, dan komposisi gambar, bagan, tabel dengan keterangan isi dalam penyusunan draf buku ajar Administrasi Keuangan Negara.
Layanan Sosial Bina Remaja Dalam Perspektif Inovasi Program Di Dalam Kelembagaan (Youth Development Social Services In The Program Innovation Perspective In Institution) 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2692

Abstract

Kepentingan hidup manusia yang memiliki arti akan dihadapkan pada masalah. Masalah adanya bagi manusia, harus bisa secara optimal mampu memainkan peranan dan partisipasi pada semua dimensi struktural dan fungsional secara cermat dan tepat guna. Artinya dapatmemetakan pikiran secara kreatif.. ketika kita dihadapkan atau terbenam dalam peran pemecahan permasalahan sosial, baik secara individual maupun secara kelembagaan, sehingga program - program layanan sosial menjadi akomodatif dalam memenuhi harapan semua pihak. Pemenuhan harapan terletak pada potensi sumber daya manusia yang mampu menggunakan indra sebagai metodika berpikir cerdas dan sistematis, sehingga dapat dengan mudah memetakan arah buah pikiran, kemana potensi sumber daya kesejahteraan sosial harusmelangkah dan dengan cara apa melangkahnya untuk memecahkan permasalahan sosial, terutama yang ada di dalam kelembagaan. Ini menjadi penting dalam membentuk suatu model inovasi yang strategis dalam pelayanan sosialnya, sehingga dengan inovasi dapat mampumemenuhi kebutuhan lingkungan yang terus ber-ubah dan mampu untuk bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. Oleh karena itu, model inovasi program pada bina remaja di dalam kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan, yaitu:perlindungan terkendali, pelayanan terarahkan, dan pembinaan kondusif.