Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Fitri Z, Yenny
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan fathanah, Putri; Sukmareni; Fitri Z, Yenny
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v8i2.6848

Abstract

In carrying out the task of arresting the existence of standard operating procedures, with the existence of standard operating procedures, it can build a methodical, deliberate, measurable, and representable framework according to the legal basis that guides it. In its implementation, there are many violations regarding standard operating procedures. One example is in the case of arrests that do not meet the standard procedures, and if the standard operating procedures are violated, then of course there is accountability that must be carried out. The results of this study aim to determine what forms of violations of standard operating procedures result in death in the arrest process and liability for violations of standard operating procedures that result in death in the arrest process by the police based on the study of decision number 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru. The method used is normative jurisprudence, which is legal research aimed at written regulations. This regulation is closely related to the library because it requires secondary material from the library. Based on the results of the research, it can be concluded that the defendant did not comply with the procedures in accordance with what has been regulated in the law and Perkapolri. And in terms of criminal responsibility regarding the verdict handed down by the judge to the defendant, it is in accordance with Article 354 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code on serious maltreatment charged to the defendant and in accordance with the applicable elements.
Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP Fitri Z, Yenny; Arman, Zuhdi; Wahyudi, Pipin; Sari, Putri Nilam
BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 3 (2023)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36407/berdaya.v5i3.1090

Abstract

At the beginning of 2023, the government finally passed Law Number 1 in 2023 on the Criminal Code (KUHP Law). This law is a new step towards criminal law reform following the values of the Indonesian nation. In legal adages, the presumption iures de iure principle is known, which means that everyone is assumed to know the law. People's ignorance of the law is not an excuse to exempt them from being guilty. Therefore, it is necessary to conduct socialization by various groups on the birth of a legal product, one of which is carried out by Lecturers and students of the Faculty of Law. This socialization occurred in Jorong Sianau Indah, Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency. The socialization was held on Friday, September 8, 2023. As a result of this socialization, the community began to get clear and correct information about forming a legal product and how to interpret the correct article formulation.
Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Junaedi, Hanifah Putri; Wulandari, Tiara Catur; Utami, Andini Putri; Putri, Intan Wedia; Putri, Indah Wedia; Fitri Z, Yenny
BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36407/berdaya.v6i2.1282

Abstract

Community service activities aim to provide the community with a proper understanding of the law regarding the practice of money politics. The dissemination was conducted on February 8, 2024, at 2:00 PM local time at a coffee shop in Ibuh Village and on February 13, 2024, at 10:00 AM local time at Mitra Vocational School, West Payakumbuh Subdistrict, Payakumbuh City, West Sumatra Province. The purpose of the dissemination is to raise awareness among the community and first-time voters about the dangers of money politics, its forms, potential sanctions, and the process for reporting such criminal acts. The activity has successfully enhanced the community's understanding of the difficulty in proving money politics cases. Conclusions drawn from the community's perceptions include the majority acknowledging the existence of money politics, recognizing it as an electoral crime, and considering it a cultural norm in Indonesia. Factors influencing these perceptions include individuals' experiences with money politics, their knowledge of such practices, and the political climate during elections. While some respondents, particularly those under 20 years old, view money politics as a normal part of elections, they also realize its detrimental effects on the integrity of elections in Indonesia.
PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN PHISING BERBASIS WEB Reza, Tiara Dea; Fitri Z, Yenny
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21617

Abstract

Penipuan phishing adalah tindakan menipu seseorang untuk melakukan kejahatan dunia maya (cybercrime) di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban atau target melalui email, telepon, atau pesan teks, agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan dan kartu kredit, serta kata sandi. Penipuan phishing merupakan tindakan berbahaya yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam keamanan data secara luas. Dalam konteks hukum pidana, phishing dikategorikan sebagai kejahatan penipuan dan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah kualifikasi tindak pidana penipuan phising berbasis web dan bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan phising di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah tindak pidana penipuan phishing berbasis web merupakan kejahatan siber yang dilakukan dengan menciptakan situs web palsu yang menyerupai situs resmi untuk mencuri data sensitif pengguna. Karakteristik utama dari serangan phishing meliputi penggunaan alamat email atau URL mencurigakan, permintaan informasi sensitif secara mendesak, penggunaan bahasa yang buruk, serta tautan mencurigakan. Untuk membuktikan kasus phishing, diperlukan bukti digital berupa situs web palsu, rekaman transaksi elektronik, data korban yang dicuri, dan bukti kerugian materiil. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana phishing di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum. Meskipun tidak secara khusus diatur dalam KUHP, tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu, UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maupun perubahannya dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara lebih spesifik tentang kejahatan tindak pidana penipuan phising ini. Kata kunci: Tindak Pidana; Pelaku Penipuan Phising; Cyber Crime.
PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN PHISING BERBASIS WEB Reza, Tiara Dea; Fitri Z, Yenny
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21617

Abstract

Penipuan phishing adalah tindakan menipu seseorang untuk melakukan kejahatan dunia maya (cybercrime) di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban atau target melalui email, telepon, atau pesan teks, agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan dan kartu kredit, serta kata sandi. Penipuan phishing merupakan tindakan berbahaya yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam keamanan data secara luas. Dalam konteks hukum pidana, phishing dikategorikan sebagai kejahatan penipuan dan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah kualifikasi tindak pidana penipuan phising berbasis web dan bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan phising di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah tindak pidana penipuan phishing berbasis web merupakan kejahatan siber yang dilakukan dengan menciptakan situs web palsu yang menyerupai situs resmi untuk mencuri data sensitif pengguna. Karakteristik utama dari serangan phishing meliputi penggunaan alamat email atau URL mencurigakan, permintaan informasi sensitif secara mendesak, penggunaan bahasa yang buruk, serta tautan mencurigakan. Untuk membuktikan kasus phishing, diperlukan bukti digital berupa situs web palsu, rekaman transaksi elektronik, data korban yang dicuri, dan bukti kerugian materiil. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana phishing di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum. Meskipun tidak secara khusus diatur dalam KUHP, tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu, UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 maupun perubahannya dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara lebih spesifik tentang kejahatan tindak pidana penipuan phising ini. Kata kunci: Tindak Pidana; Pelaku Penipuan Phising; Cyber Crime.
Co-Authors fathanah, Putri Junaedi, Hanifah Putri Putri Nilam Sari Putri, Indah Wedia Putri, Intan Wedia Rahman, M. Fathur Reza, Tiara Dea Sukmareni Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Utami, Andini Putri Wahyudi, Pipin Wulandari, Tiara Catur Zuhdi Arman