Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ahkam Legalitas: Jurnal Hukum
Abdul Bari Azed
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KUHAP Sjofyan Hasan; Abdul Bari Azed; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.366 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.50

Abstract

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang diwujudkan melalui kodifikasi hukum materiil dan formil, tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masayarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan. Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan. untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan,  namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.Kata Kunci: Victimologis, Korban, KUHAP
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERBUKTI MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 Iskandar Zulkarnain; Abdul Bari Azed
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.775 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i1.169

Abstract

Anggota-anggota Polisi yang tersebar di dalam wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Undang Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Polri  terjadi pelanggaran disiplin dan terlibat tindak pidana seperti yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu anggota Polri yang terbukti menggunakan narkotika golongan I.  Narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 merupakan golongan narkotika yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan  menteri setelah atas persetuan kepala badan pengawas obat dan makanan. Terkait dengan pelanggaran disiplin dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam penggunaan narkotika golongan I , diperoleh tujuan penulisan menjelaskan dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I dan  penerapan sanksi terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I
MENYOROTI KINERJA LEGISLASI DPR Abdul Bari Azed
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.179 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.123

Abstract

DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi legislasi, yakni membentuk UU dengan kesepakatan bersama Presiden. Harapan rakyat kurang dipenuhi secara optimal oleh DPR disebabkan kinerja parlemen di bidang legislasi yang kurang memuaskan  karena tidak memenuhi target Prolegnas yang dibuatnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi-fungsi  DPR sebagai parlemen kurang maksimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Untuk itu penting dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang membelit parlemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja DPR dalam fungsi legislasi.Kata Kunci: Legislasi, DPR, Kinerja
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DI KOTA JAMBI Osriansyah Osriansyah; Abdul Bari Azed; Chairijah Chairijah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.342 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.174

Abstract

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Namun masih ditemui Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak, yang paling utama dan menonjol di wilayah hukum Kota Jambi yaitu sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang kertas rupiah palsu yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku tersebut. Budaya masyarakat di Kota Jambi yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan uang dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli, Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Dodi Syukma R; Abdul Bari Azed; Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.378

Abstract

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit maka memberikan implikasi dalam pemenuhan hak- hak narapidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menjelaskan pengaturan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Saran yang diperoleh bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk lebih selektif dan terstruktur pemenuhan remisi dan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2022. Diperlukan peningkatan sosialisasi pemahaman yang benar akibat terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 khususnya bagi narapidana untuk memperoleh hak – hak selaku narapidana.
Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5c Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Abdul Bari Azed; Muhammad Zen Abdullah; Juni Rahman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.505

Abstract

Since the establishment of Correctional Institutions (Lapas), which were originally called prisons and State Detention Centers, various regulations regarding money control in prisons and detention centers have been enforced. However, various efforts that have been made through the application of regulations and restrictions as well as policies on free circulation of money in prisons/detention centers are still not in accordance with the expected objectives. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the Free Money Circulation policy in preventing the circulation of narcotics based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, to analyze the inhibiting factors, as well as efforts to overcome them. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the policy of free circulation of money based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 is less effective in preventing the circulation of narcotics at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. This is proven based on facts supported by data obtained in research, that from 2020 to 2022 the number of violations committed by WBP Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak is still quite high. Factors inhibiting the effectiveness of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary consist of the difficulties experienced by the WBP and the WBP's family to adapt to the use of technology, limited supporting infrastructure that hinder the implementation of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, and there are still gaps related to the entry of cash into prisons, namely related to the accuracy and integrity of officers related to searches of people and goods. Efforts to overcome these obstacles, among others, officers should be more active socialization related to the implementation of the policy of free circulation of money at Class IIB Narcotics Lapas Muara Sabak to WBP and their families which is carried out on an ongoing basis, seeking to prepare supporting facilities/infrastructure either through budget allocations for prisons or through collaboration with other parties. external, and Instilling the values of integrity and professionalism by leaders both at the administrator level and at the supervisory level to all officers.
Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Abdul Bari Azed; Muhammad Muslih; Fadly Marliansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.514

Abstract

In Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is explained that prisoners who have fulfilled certain requirements without exception are also entitled to remission. However, in its implementation in the field, it turns out that there are various problems that arise. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of Article 10 Paragraph (1) Letter a of Law Number 22 of 2022 in granting remission rights to prisoners in Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison, to analyze the factors that hinder them and efforts to overcome them, as well as ideal arrangements for granting remission rights for convicts in the future. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the granting of remission rights to prisoners in the Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison is guided by Article 10 Paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but its implementation is still not effective. The factors that influence the granting of remission rights to prisoners in the Muara Sabak Class IIB Narcotics Prison consist of internal factors include: The mechanism for assessing prisoner behavior using the SPPN instrument is less effective. There are still violations committed by prisoners which result in disciplinary punishment so that the prisoner's proposal for remission is rejected. Meanwhile, the external factors are: There are still delays in the execution of court decisions by the Prosecutor's Office which results in the registration process in prison being late. Efforts to overcome this include: The prison authorities should make a step to simplify the system for assessing the behavior of correctional inmates, Activate both security and coaching programs to shape the character and stimulate changes in behavior of inmates, and Strengthen synergy between the prison authorities and the detention authorities in carrying out executions prisoner. The ideal arrangements for granting remission rights to prisoners at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution in the future include: The prison authorities coordinate with the detention authorities, so that prisoners who have been detained for more than 6 (six) months can have their behavior assessed using the SPPN instrument, and the Prison authorities propose rights. remission for detainees who have been detained for more than 6 (six) months in succession with due observance of the provisions of Article 148 of Permenkumham No. 3 of 2018.
Co-Authors Anak Agung Gede Sugianthara Bunyamin Alamsyah Chairijah . Dodi Syukma R Ega Afriandi Erna Nengsih Eva Marisi Vonly Simanjuntak Fadly Marliansyah Fauzi Syawal Harianto Harianto Ike Yulianto Wicaksono Iman hidayat Juni Rahman M Zen Abdullah Muannif Ridwan Muhammad Muslih Muhammad Zen Abdullah Osriansyah Osriansyah Paryadi Paryadi Said Abdullah Saman Sulaiman SATRIYAS ILYAS Sjofyan Hasan Suwarno Suwarno Suzanalisa Suzanalisa