Garuda - Garba Rujukan Digital

Musik Jawa untuk Mereduksi Stres pada Mahasiswa Junaidi Abdullah; Cahyaning Suryaningrum; Susanti Prasetyaningrum
JIP (Jurnal Intervensi Psikologi) Vol. 5 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/intervensipsikologi.vol5.iss2.art6

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui apakah musik daerah khususnya musik Jawa dapat mereduksi tingkat stres pada mahasiswa. Rancangan penelitian ini menggunakan One Group Pre and Posttest Design. Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa sebanyak 9 mahasiswa dan diperoleh dengan cara purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala stres dan SUDS (subjective units of distress scale). Hasil penelitian menunjukkan nilai (t) = 6,214 dan nilai (p) = 0,000 dimana hasil tersebut menyatakan bahwa ada penurunan skor stres yang signifikan pada mahasiswa sebelum dan sesudah mendengarkan musik Jawa

Musik Jawa untuk Mereduksi Stres pada Mahasiswa Junaidi Abdullah; Cahyaning Suryaningrum; Susanti Prasetyaningrum
JIP (Jurnal Intervensi Psikologi) Vol. 5 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/intervensipsikologi.vol5.iss2.art6

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui apakah musik daerah khususnya musik Jawa dapat mereduksi tingkat stres pada mahasiswa. Rancangan penelitian ini menggunakan One Group Pre and Posttest Design. Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa sebanyak 9 mahasiswa dan diperoleh dengan cara purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala stres dan SUDS (subjective units of distress scale). Hasil penelitian menunjukkan nilai (t) = 6,214 dan nilai (p) = 0,000 dimana hasil tersebut menyatakan bahwa ada penurunan skor stres yang signifikan pada mahasiswa sebelum dan sesudah mendengarkan musik Jawa

Digital Marketing Tiktok Live Sebagai Strategi Memasarkan Produk Pada UMKM Arrikna Di Kudus Safira, Della Maya Ayu; Wakhidah, Nur; Istiqomah, Mukhlishotul; Abdullah, Junaidi
Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 8, No 1 (2024): Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/cdjpmi.v8i1.22496

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan strategi pemasaran produk melalui platform TikTok Live pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bernama Arrikna di Kudus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu inti terkait implementasi pemasaran digital melalui TikTok Live serta efeknya pada penjualan UMKM. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami sejauh mana strategi pemasaran digital ini efektif dalam meningkatkan eksposur dan penjualan produk UMKM Arrikna. Penelitian ini Metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, penggalian data mencakup wawancara, observasi mendalam dengan pemilik UMKM, serta analisis konten TikTok Live yang telah dihasilkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok Live memberikan platform yang efektif untuk berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli, meningkatkan kesadaran merek, dan mendorong keterlibatan pelanggan. Meskipun beberapa hambatan terkait sumber daya terbatas dan pemahaman teknis ditemukan, kesuksesan strategi ini tercermin dalam peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis Arrikna.

Non-Litigation Dispute Resolution Mechanism in Civil Law (Case Study at ANQ Law Firm Kudus Office) Abdullah, Junaidi; -, Shobirin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v15i2.29238

This research focuses on the mechanism of non-litigation dispute resolution in civil law, with a case study at the ANQ Law Firm Kudus Office. A common problem raised is the lack of understanding and application of non-litigation dispute resolution methods, such as mediation, negotiation, and arbitration, which can avoid lengthy and costly court proceedings. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of non-litigation dispute resolution mechanisms and the obstacles faced in their implementation. The research method used in this research uses field research with a qualitative approach. How to collect data by observation, documentation and interviews. Meanwhile, data analysis is carried out through data reduction, then displaying data and then verifying the data. The results of the research show that the resolution of non-litigation disputes in civil law at the ANQ law firm office is through visits to the homes of problematic members to deliberate and provide legal education to arouse the awareness of problematic members so that peace is created. This article asserts that while non-litigation mechanisms are effective in most cases, it is important to increase legal awareness and understanding among the public in order to maximize the potential of these methods in civil dispute resolution.

ANALISIS ASAS KONSENSUALISME DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Abdullah, Junaidi
IQTISHADIA Vol 8, No 2 (2015): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v8i2.960

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian di Lembaga Keuangan Syariah. Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (Al Ridha), Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Implementasi asas konsensualisme/asas kerelaan dalam perjanjian/aqad lembaga keuangan syariah adalah perjanjian/aqad yang ada dalam lembaga keuangan syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/aqad, kalau dia sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tanganan kedua belah pihak ini, menunjukan kesepakatan para pihak.Kata Kunci : Asas Konsensualisme, Lembaga Keuangan Syariah, Hukum Perjanjian ANALYSIS OF CONSENSUALISM IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONAbstractThis article attempts to analyze consensualism (consensus of all parties) in Sharia Financial Institution’s agreement within Indonesian contract law system. In Islam, it is referred to as al-ridha. This basis states that every contract should be based on mutual consensus among parties involved. Implementation of consensualism in Sharia financial institution’s agreement usually initiated by the institution only. Customers have just read and analyzed it without any chance to modify the content. Should they agree with the contract, they can sign it. The signature of both parties shows mutual consensus. Keywords: Consensualism, Sharia Financial Institution, Contract Law

Tata Cara Wakaf Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Abdullah, Junaidi
ZISWAF Vol 5, No 2 (2018): ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : UIN Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/ziswaf.v5i2.4615

Waqf is horizontal social worship and can be made for the welfare of the people. Waqf can be in the form of immovable objects such as land that has become the propertyBefore the issuance of Law number 41 of 2004 concerning Waqf, the implementation of waqf in the community when the land of ownership was granted both for mosques, prayer rooms and schools without being registered and not registered, so that when the Wakak died there would be problems relating to land that had represented, usually the heirs demand the return of waqf land that has been represented by their parents. So to avoid this problem, the regulations from the government appear to regulate or answer the problems mentioned above.The procedure for land waqf after the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf is through the waqf pledge process by the Wakif, then a waqf pledge is made which directly pledges before PPAIW or can be represented by making a power of attorney and strengthened by two witnesses or deed of replacement for the waqf certificate for the Wakif who has passed away. After being made AIW or APAIW registered with the BPN with the conditions. After completion, it was announced at the general register of the Ministry of Religion office and BWI.

Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia Abdullah, Junaidi
ZISWAF Vol 5, No 1 (2018): ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : UIN Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/ziswaf.v5i1.3602

Zakat is a property that must be set aside by a Muslim or an entity that is owned by Muslims in accordance with the provisions of religion to be given to those who are entitled to receive it. Zakat should be managed properly and professionally, so that the benefits of zakat can prosper the people and can alleviate poverty and can turn mustahik into muzakki. In Indonesia, the government has made several regulations on zakat, namely with the enactment of Law number 38 of 1999 concerning the management of Zakat and has been revised by Law No. 23 of 2011. In the Law that carries out zakat management are institutions officially recognized by the government. These institutions are BAZNAS and LAZ. The form of zakat management carried out by BAZNAS and LAZ starts from the collection, distribution, utilization and reporting.

Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah Abdullah, Junaidi
TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Vol 1, No 1 (2018): TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v1i1.4700

Human life is full of risks. There is a risk of loss, accident and even the risk of death. To prepare for these risks, a sense of security is needed through coverage. These coverage is through Islamic insurance. Sharia Insurance (Ta'min, Takaful or Tadhamun) is an effort to protect and help one another among a number of people / parties through investments in the form of assets and / or tabarru 'which provide a pattern of return to face certain risks through an appropriate contract (agreement) with sharia. The contracts that are attached to Islamic insurance are the contract of contract and tabarru 'contract, while the contract that follows the contract of tijarah and the tabarru contract is the Mudharabah Musytarakah agreement, Mudharabah agreement and Wakalah bil Ujrah agreement.

Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perjanjian Pembiayaan Sobirin, Sobirin; Abdullah, Junaidi
TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Vol 2, No 1 (2019): TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v2i1.5288

BMT both in the form of KJKS and KSPS in providing loans and financing can be in the form of Mudhorobah, Murobahah or Musyarokah, usually KJKS and KSPS parties make the conditions in the form of collateral. Goods that are used as collateral can be in the form of movable or immovable objects. When collateral is in the form of a moving object (usually in the form of a motorcycle or car), the KJKS and KSPS will make a fiduciary guarantee and when the collateral is in the form of immovable property (usually in the form of land or house), the KSPS and KJKS will dependents. When a member who carries out a broken promise, the KSPS Logam Mulia party can execute directly the Underwriting Right object. However, the KSPS Logam Mulia sub-district of Klambu, Grobogan, did not directly execute the object of collateral rights. The mortgages in the KSPS Logam Mulia sub-district in Klambu, Grobogan Regency were carried out to bind the collateralized object to guarantee the immovable property such as land or land along with the building on it. KSPS Logam Mulia does not execute directly on objects that are pledged as collateral rights, but through sales voluntarily or ask for help to sell.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search