Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia JURNAL PENELITIAN Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Penelitian
Aristoni Aristoni
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM EKONOMI ISLAM YANG BERKEADILAN Toni, Aristoni
IQTISAD Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : IQTISAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini wakaf selalu diidentikkan dengan wakaf tanah milik, namun seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan  konsep  wakaf    mengandung  dimensi yang sangat luas yang tidak hanya mencakup harta bergerak saja, melainkan juga harta tidak bergerak, yakni termasuk wakaf uang yang penggunaanya sangat luas yang tidak terbatas pada pendirian tempat ibadah dan sosial kegamaan. Kehadiran undang-undang ini diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial, melakukan perubahan- perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam serta untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Di samping itu juga sebagai momentum permberdayaan wakaf secara produktif sesuai dengan nafas syari’at Islam.
TINDAKAN HUKUM DISKRESI DALAM KONSEP WELFARE STATE PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ISLAM Aristoni, Aristoni
JURNAL PENELITIAN Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : JURNAL PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DISCRETIONARY LEGAL ACTION (FREIESER- MESSEN) IN THE WELFARE STATE CONCEPT: PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATION LE- GAL AND ISLAMIC LAW. Regulation of  wisdom known as discretionary or ‘freiesermessen’ essentially is a legal act of government or supplies tool of  state administration. This action carried out by the agency or the officials carrying out the government affairs to be able to act on their own initiative in solving social problems. This paper is an analysis of  discretion or ‘freiesermessen’ as one of  the means to move for official or administrative departments of  the State to take action without having to be bound completely on legislation. As a result, in the ideal level, the government has the authority to make discretionary without being tied entirely to the law. But in practical terms, it does not mean that the government or officials of  the State administration can act arbitrarily, but rather an attitude that must be accounted for. In other words, despite government intervention in the lives of  citizens is indispensable in the conception of  the welfare state, but also the accountability of each government action is indispensable in a State of law that upholds the values of truth and justice. keywords: Law act, Discretion, State administration legal, Islamic Law.Peraturan  kebijaksanaan  yang  dikenal  dengan  istilah  diskresi atau freiesermessen pada hakikatnya merupakan tindakan hukum pemerintah atau alat perlengakapan administrasi Negara. Tindakan ini dilakukan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan untuk dapat bertindak atas inisiatif  sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Tulisan ini merupakan analisis terhadap diskresi atau freiesermessen sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Hasilnya, pada tataran ideal, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk membuat diskresi tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Namun pada tataran praktis, tidak berarti pemerintah atau pejabat administrasi Negara dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap itu haruslah dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, meskipun campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga Negara merupakan keniscayaan dalam konsepsi welfare state,   tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan keniscayaan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.kata kunci: Tindakan hukum, Diskresi, Hukum administrasi negara, hukum Islam.
TINDAKAN HUKUM DISKRESI DALAM KONSEP WELFARE STATE PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ISLAM Aristoni, Aristoni
Jurnal Penelitian Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v8i2.834

Abstract

DISCRETIONARY LEGAL ACTION (FREIESER- MESSEN) IN THE WELFARE STATE CONCEPT: PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATION LE- GAL AND ISLAMIC LAW. Regulation of  wisdom known as discretionary or ‘freiesermessen’ essentially is a legal act of government or supplies tool of  state administration. This action carried out by the agency or the officials carrying out the government affairs to be able to act on their own initiative in solving social problems. This paper is an analysis of  discretion or ‘freiesermessen’ as one of  the means to move for official or administrative departments of  the State to take action without having to be bound completely on legislation. As a result, in the ideal level, the government has the authority to make discretionary without being tied entirely to the law. But in practical terms, it does not mean that the government or officials of  the State administration can act arbitrarily, but rather an attitude that must be accounted for. In other words, despite government intervention in the lives of  citizens is indispensable in the conception of  the welfare state, but also the accountability of each government action is indispensable in a State of law that upholds the values of truth and justice. keywords: Law act, Discretion, State administration legal, Islamic Law.Peraturan  kebijaksanaan  yang  dikenal  dengan  istilah  diskresi atau freiesermessen pada hakikatnya merupakan tindakan hukum pemerintah atau alat perlengakapan administrasi Negara. Tindakan ini dilakukan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan untuk dapat bertindak atas inisiatif  sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Tulisan ini merupakan analisis terhadap diskresi atau freiesermessen sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Hasilnya, pada tataran ideal, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk membuat diskresi tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Namun pada tataran praktis, tidak berarti pemerintah atau pejabat administrasi Negara dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap itu haruslah dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, meskipun campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga Negara merupakan keniscayaan dalam konsepsi welfare state,   tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan keniscayaan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.kata kunci: Tindakan hukum, Diskresi, Hukum administrasi negara, hukum Islam.
MEMAHAMI POLA PEMBAHARUAN PAHAM KEPEMIMPINAN MANAJEMEN PERWAKAFAN DI INDONESIA ABDULLAH, JUNAIDI; Aristoni, Aristoni
ZISWAF Vol 3, No 1 (2016): ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1424.084 KB) | DOI: 10.21043/ziswaf.v3i1.2286

Abstract

The tradition of the Indonesian Islamic community who tend to interpret the waqf as ibadahtabarru 'which has dimensions that are sunnah Award, in the realm of implementation are still heavily influenced understand professed by the majority of society itself, the local customs. In addition, it is also influenced by religious ideology, which is a habit to take legal actions, especially on the ground perwakafan orally on the basis of mutual trust to a particular person or institution, and this practice many people do before the Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian and Government Regulation No. 28 Year 1977 on Land Owned perwakafan. The phenomenon of this tradition implications perwakafan in Indonesia has not experienced encouraging development for the benefit of the people, even suppose many emerging new issues such as loss of property for religious use, utilization is not appropriate designation endowments, low ability to manage so many waqf property displaced and so forth.Pattern management leadership implementation waqf ago is still considered consumer-static, meaning that the management of property endowments are less able to provide benefits to the community, it can be seen from the model of leadership within the agency kenazhiran paternalistic and absence of adequate control, the recruitment of human resources more focused on ketokoan clerics, scholars, religious teacher regardless of professionalism, no clear operational standards empowerment and so forth. in line with the enactment of Law No. 41 2004 quiet Endowment and Government Regulation No. 28 Year 1977 on Land Owned perwakafan, then it started last major improvement in the management of the renewal perwakafan Indonesia understands both institutionally related empowerment, development and coaching, management kenazhiran and others.
WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM EKONOMI ISLAM YANG BERKEADILAN Abdullah, Junaidi Abdullah; Toni, Aris
ZISWAF Vol 2, No 1 (2015): ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.378 KB) | DOI: 10.21043/ziswaf.v2i1.1541

Abstract

During this wakaf has always identified with the Waqf land, but as the birth of Act No. 41 of 2004 about the endowments, has made the concept of Waqf contains a very broad dimension that includes not only the treasure does not move but also the treasure moves, i.e. including the Waqf money which their use is very extensive is not limited to the establishment of places of worship and social kegamaan. The presence of this legislation is projected as a means of social engineering, doing changes mind, attitude and behaviour of the Muslims as well as to empower of Waqf which is one instrument in building socio-economic life of the Muslims. Beside that, also as momentum permberdayaan wakaf productively in accordance with the Islamic Shari’ah breath.
REFORMULASI HARTA SEBAGAI SUMBER ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER Toni, Aris; Abdullah, Junaidi
ZISWAF Vol 2, No 2 (2015): ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.246 KB) | DOI: 10.21043/ziswaf.v2i2.1554

Abstract

Khazanah Islamic jurisprudence provide us with different definitions of charityexpressed by the scholars and the point is redemption rights are required ona particular property, which cater to certain mandatory based on the haul(deadline) and nishab (minimum). Wisdom itself that is prescribed alms tocleanse the wealthy and property by paying attention to the fate of those whoneed to contribute in realizing the benefit of religion and race. Neverthelessterhadp type of property as a source of zakat or with other terms treasurecompulsory zakat differences of opinion among scholars both scholars of theSalaf and contemporary scholars. The differences are based on their respectivearguments in the text of Al-Aqur’an interpret and Al-Hadith of the charity. Forthat in addressing the variety of ulama regarding compulsory zakat treasure,it is essential to us to understand comprehensively the various aspects offeredprimarily legal reasons used by scholars in setting property as a source of zakat.
Problematika Peran Perbankan Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Aristoni, Aristoni
ZISWAF Vol 5, No 1 (2018): ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.332 KB) | DOI: 10.21043/ziswaf.v5i1.3512

Abstract

The enactment of Law Number 23 Year 2011 on the Management of Zakat, making its own problems for sharia banking in helping the management of zakat. The role and function of sharia banking is not clear and weak. In addition to unclear, zakat management arrangements through sharia banking also pose legal political problems. This is because since the enactment of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat is not accommodated expressly and concretely as an institution authorized as a manager of zakat. The vagueness of the role of sharia banking in zakat management regulation is a manifestation of vagueness and void of norms. Although the legal construction of banking roles and functions in accordance with Article 4 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking is expanding, that is, syariah banking does not only carry out the activities of collecting funds and channeling public funds but can perform social functions as bait al-mall in collecting and distributing social funds of people as zakat. The enactment of the new zakat management law is expected to bring about big and positive changes, but in reality it seems not yet able to legally bind in applying the functions of zakat management.
Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional Aristoni, Aristoni
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law Vol 2, No 1 (2019): TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v2i1.5534

Abstract

The presence of Islamic banks operating on a profit sharing system is the beginning of the history of the growth of Islamic banks in Indonesia as an effort to meet the needs of the people who want banking products and services that are not interest-based, and are not speculative or not violating the principles of justice and togetherness. In addition, the birth of Islamic banks is also an opportunity for Muslims to use to relate calmly without hesitation because it is based on strong religious motivation in mobilizing public funds to finance economic development towards the welfare of many people. The existence of Islamic banks in the national legal system has a strong foothold after the enactment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking which has substantially regulated banking business activities that have an operational basis for profit sharing. Provisions for profit sharing contained in these laws and regulations have been used as the legal basis for the operation of Islamic banks in Indonesia.
AKTUALISASI PAHAM KEADILAN ISLAM TERHADAP DOKTRIN MADZHAB KEKUASAAN HUKUM MODERN Aristoni, Aristoni; Nofiaturrahmah, Fifi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.308 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v6i2.1369

Abstract

In the modern context, legal doctrine is often positioned as a perfect value. This attitude positioned legal doctrine as absolute and people will not be able to evaluate. Civil law and common law as a modern school of law consider this condition as the position to implement concept of justice. Islam has offered a different form of justice. In Islam, justice is not only about socio-religious rites but also the implementation of syariat and haqiqat by Indonesian Muslims. The concept of justice in Islam can be different from those of civil and common law. Justice in Islam is more in the equity of legal procedures and substantive character as the core of legal justice.
Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan Aristoni, Aristoni
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.572 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.7538

Abstract

The implementation of the Village Information System is essentially a manifestation of the District / City Government in implementing the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely developing a village information system and developing rural areas in order to facilitate and encourage the Village Government to improve and provide public services by utilizing technology Village-based Information and Communication (ICT) based on developments in the digital era, so that it can be accessed quickly and easily by the community and all stakeholders. The application of the Village Information System is expected to have positive implications and at the same time guarantee the implementation of village government to be more effective and efficient, transparent and accountable. The obligation to develop the village information system is attached to the Regency / City, not to the Central Government. During this time, the legal basis used in the development of public information systems based on the Village Information System refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information , and Governor Regulation of Central Java Province Number 47 of 2016 concerning Guidelines for the Development of Village Information Systems in Central Java Province.Abstrak  Pelaksanaan Sistem Informasi Desa hakikatnya merupakan perwujudan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengamalkan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu melakukan pengembangan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan guna menfasilitasi serta mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis website Desa seiring perkembangan di era digital, sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Penerapan Sistem Informasi Desa diharapkan dapat memberikan implikasi positif dan sekaligus menjamin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien, transparan dan akuntabilitas. Kewajiban pengembangan Sistem Informasi Desa tersebut melekat pada Kabupaten/Kota, bukan pada Pemerintah Pusat. Selama ini, landasan hukum yang digunakan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis Sistem Informasi Desa yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.
Co-Authors Abdullah, Junaidi Abdullah Any Ismayawati Any Ismayawati Fifi Nofiaturrahmah Fifi Nofiaturrahmah, Fifi Junaidi Abdullah Junaidi Abdullah Junaidi Abdullah Abdullah Nor Kholifatur Rosyidah Prahesti, Dea Rosyidah, Nor Kholifatur Sherly Nur Salsabilla