Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Research Horizon
Arum, Fitri
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Progressive Constitutional Law Strategies to Combat Money Politics in Simultaneous Elections Arum, Fitri
Research Horizon Vol. 3 No. 5 (2023)
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.3.5.2023.167

Abstract

The simultaneous legislative and presidential elections in Indonesia in 2019 offer a defining opportunity to gauge the maturity of political elites and the electorate in practicing democracy. Transparent and integrity-rich elections can solidify Indonesia's democratic consolidation, while their failure may jeopardize the democratization process. Money politics, a pressing issue in Indonesian elections, undermines electoral integrity, breeds corruption, and erodes democratic principles. This paper explores the multifaceted issue of money politics and presents a progressive approach to mitigate it through constitutional and legal reforms. The study identifies key problems, such as the undue influence of wealth, the weakening of political parties, and campaign funding opacity, proposing a series of progressive regulatory measures, including transitioning to a more competitive electoral system that empowers political parties, limiting campaign funding sources to curtail the influence of affluent donors, regulating electronic campaign money transactions for enhanced transparency, prohibiting corrupt candidates from participating in elections, advocating for more inclusive and transparent coalition-building among political parties, and suggesting the revocation of election winners by the Constitutional Court in cases of election fraud like money politics. These reforms aim to address the entrenched issue of money politics, fostering fairer, more democratic, and transparent electoral processes that empower political parties and engage the electorate in the quest for democratic ideals.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Arum, Fitri; Roiqoh, Surur
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3817

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu proses demokratisasi tingkat desa yang dilaksanakan guna mendukung jalannya roda Pemerintahan Desa. Sama halnya dengan pemilihan lain pasti mengalami perselisihan yang timbul dari berbagai jenis pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan. Oleh karena itu, pemilu bisa dijadikan cerminan prinsip kedaulan rakyat, maka saat itu juga rakyat diberikan kebebesan untuk memilih serta menentukan para pemimpin beberapa tahun kedepan. Persoalan yang timbul bagaimanakah penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa pasca Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memenuhi keadilan warga masyarakat
Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Arum, Fitri; Wulandari, Andini Firohmatika; Lailatussyafa’ah, Elia; Saifullah, Abdian
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7932

Abstract

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan DPR yang memberhentikan Hakim MK Aswanto dengan alasan karena Hakim MK Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk DPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai independency of judiciary yang berkaitan dengan kedudukan mahkamah konstitusi sebagai Lembaga peradilan di Indonesia.  Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana pandangan yuridis mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dan pandangan sosiologis yang dapat dilihat dari perbandingan model manejemen konstitusi dengan negara lain, serta analisis filosofis yang dapat ditemukan melalui sejarah lahirnya konstitusi. Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Library Research atau penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran DPR mengawasi jalannya Mahkamah Konstitusi dan lebih lanjut untuk menjawab status legitimasi perbuatan DPR terhadap pemberhentian Hakim MK Aswanto. 
Co-Authors Lailatussyafa’ah, Elia Roiqoh, Surur Saifullah, Abdian Wulandari, Andini Firohmatika