Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-Hayat: Journal of Islamic Education Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Journal Of Human And Education (JAHE) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Tarigan, Tetty Marlina
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
TELA’AH TERHADAP PRODUK PEMIKIRAN PERMUSYAWARATAN ULAMA DI SUMATERA TIMUR Tarigan, Tetty Marlina
Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol 6, No 1 (2017): Tazkiya
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.074 KB) | DOI: 10.30829/taz.v6i1.146

Abstract

Adanya tiga ruang penting sebagai kajian pusat perhatian terhadap pergulatan normatif dan kognitif serta bersemainya pluralisme hukum dalam pergeseran etnik Melayu Deli di Sumatera Utara (dahulu Sumatera Timur), yaitu: pertama, ruang kebijakan atau regulasi formal yang terbangun secara historis di tanah Deli oleh Kesultanan Deli , kedua,  ruang peradilan (putusan hakim) tempat ragam aturan terkait sengketa masyarakat etnik Melayu Deli diberi tafsir secara khas oleh penguasa peradilan. Ketiga, ruang pergumulan rakyat atau masyarakat adat Melayu Deli yang menjadi subjek sekaligus objek yang berhadapan langsung dengan keberagaman tafsir atas hak-hak yang sediakala ada padanya
IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA) Ritonga, Arnita Sari; Tarigan, Tetty Marlina
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkaji praktik pemungutan biaya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari 6 masyarakat dan 2 aparatur kelurahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan serta mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 79A belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pemungutan biaya dengan dalih administrasi dan percepatan pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang permisif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pelayanan gratis. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan serta tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat
Co-Authors Adelia, Indah Aidri, Muhammad Syafiq Ayu, Nining Dia Azzahra, Vita Bahri, Zulfa Hannum Cahara, Da Dewi, Almira Kemala Fadhilah, Nafa Dwi Fatimah Zahara Fitriyanti, Aulia Hasibuan, Siti Erika Jumintan Herdi, Novantri Husni, Zahra Chairawani Irawan, Ryan Juwita, Gina Nasution, Miswar Nasution, Putri Firyal Ariqah Prajuliara, Dodek Rahayu, Putri Rapiq Rambe, Sari Putri Ritonga, Arnita Sari simorangkir, Suhrawardi Sirait, Sri Wardani Sri Wahyuni Syafruddin Syam Syahfitri, Nadia Syaufi Ginting, Muhammad Ramanda Alif Tiara Aninditha Zarkawi, Ahmad Farhan