Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALASTREN Jurnal Dinamika Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Development Journal Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Siti Ummu Adillah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS KONSTITUSIONALITAS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Khabib, Muhammad Masrul; Adillah, Siti Ummu
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) serta batasan konstitusional yang mengaturnya. Perpu merupakan produk hukum yang dapat diterbitkan Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Namun dalam praktiknya, penetapan Perpu sering menimbulkan kontroversi karena kurangnya kejelasan parameter tentang kegentingan tersebut dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Presiden dalam bidang legislasi, khususnya dalam pembentukan Perpu, serta parameter konstitusional yang mengatur batasan kewenangan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden memang memiliki kewenangan untuk membentuk Perpu dalam situasi darurat, namun kewenangan ini bukan kekuasaan tanpa batas. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah merumuskan tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar penerbitan Perpu dinilai sah secara konstitusional, yakni: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum; (2) kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan prosedur pembentukan undang-undang biasa; dan (3) kondisi kegentingan yang menuntut adanya tindakan segera dari Presiden. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, Perpu yang diterbitkan dapat dianggap melanggar prinsip negara hukum dan berpotensi dibatalkan melalui judicial review. Kata kunci: Konstitusionalitas, Perpu, Presiden, Kewenangan, UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum.
Co-Authors Adi Wiratmoko Ahmad Ali Ustadi Akhmad Khisni, Akhmad Amin Purnawan Amin Purnawan Faisal Afda’u Farah Aulia Dewi Hernawan Dewatana Hery Purwanto Ira Alia Maerani Istina, Siti Rodhiyah Dwi Khabib, Muhammad Masrul Latifah Hanim Lindu Aji Saputro Moch Taufik Ngatno Ngatno Riyanto, Taufan Fajar Saifuddin, Ahmad Aldi Siti Rodhiyah Dwi Istinah Sri Tatmala Wahanani Suhardjono Suhardjono Teguh Wibowo Widayati Widayati