Garuda - Garba Rujukan Digital

An Overview of Omnibus Law from Point of Establishing Legal System in Indonesia Faisal Afda'u; Siti Ummu Adillah; Latifah Hanim
Law Development Journal Vol 4, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.2.%p

The purpose of this research to get a clear answer study review of omnibus law from the point of view of the formation of the legal system of legislation in Indonesia and the research approach method used is normative juridical by reviewing legal principles and analyzing existing laws and regulations and reviewing the formation of laws and regulations namely Act No. 12 of 2011 amended by Act No. 15 of 2019 with the omnibus law. Based on the research it can be concluded that the establishment of omnibus law if viewed from the perspective of the formation of legislation, the position of the omnibus law in the hierarchy is the same as the law regulated in Article 7 paragraph 1 of Act No. 12 of 2011 concerning the formation of legislation. In theory, the position of omnibus law has not been regulated, but rational legitimacy can be found in the system of forming legislation in Indonesia. The position of omnibus law can be based on Act No. 12 of 2011 which has been amended by Act No. 15 of 2019 concerning the system for the formation of legislation and the process of forming legislation on academic texts and the draft omnibus law draft is in accordance with the formation of legislation, namely Act No. 12 of 2011 was amended by Act No. 15 of 2019. This law is a substantive requirement and a technical requirement in the formation of laws and regulations in Indonesia. The consequence of implementing the omnibus law is that the existing law is still valid, except for some articles (legal material) that have been replaced or declared invalid and the existing law is no longer enforced.

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah di Kelurahan Karangmojo, Klego, Boyolali Afda'u, Faisal
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/yb7yk952

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, berpotensi meningkatkan sengketa agraria. Meski PTSL digulirkan, hambatan administratif dan minimnya edukasi hukum menghambat implementasi. Program pengabdian masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga, mendukung Reforma Agraria, dan mendorong pengelolaan tanah berkeadilan. Kegiatan meliputi survei lokasi, sosialisasi hukum pertanahan melalui presentasi interaktif, dan diskusi dengan masyarakat Karangmojo Kidul. Kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Karangmojo terkait pengelolaan dan sertifikasi tanah masih rendah, ditunjukkan oleh banyaknya tanah yang belum bersertifikat, berisiko menimbulkan konflik agraria. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hukum, kendala ekonomi, rendahnya pendidikan, dan budaya pengelolaan tanah tradisional. Kurangnya informasi dan tenaga ahli di bidang pertanahan juga menjadi hambatan. Program pemerintah seperti PTSL, yang bertujuan mempermudah sertifikasi, kurang dimanfaatkan karena minimnya sosialisasi. Langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran mencakup edukasi intensif melalui sosialisasi, pendampingan teknis bagi masyarakat dalam melengkapi dokumen sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan panduan terkait. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan layanan publik yang efektif. Peningkatan kesadaran hukum ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik, dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Faisal Afda'u
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3702

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembatalan perkawinan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksananya. Fokus kajian mencakup dasar hukum pembatalan, prosedur pengajuan di pengadilan, serta implementasi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis terhadap perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang belum banyak dikaji secara menyeluruh. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika syarat sah tidak terpenuhi, seperti usia di bawah ketentuan, paksaan, atau tanpa persetujuan. Prosedur pengajuan dilakukan di Pengadilan Agama untuk umat Islam dan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Putusan pembatalan menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal, namun status anak tetap diakui sah sesuai Pasal 28. Jaksa juga dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan umum. Tujuan pembatalan adalah memberikan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak keperdataan. Proses diawali dengan permohonan di pengadilan sesuai domisili. Pengaturan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap individu dan penegakan asas-asas hukum dalam institusi perkawinan.

Kajian Yuridis Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Keadilan Distributif Wahyuni , Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam; Afda’u, Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3092

Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan upaya pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai implementasi prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan yuridis PBI JKN dalam sistem hukum Indonesia dengan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PBI JKN telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana teknis. Namun, dalam implementasinya, terjadi penyimpangan seperti yang tergambar dalam kasus terdaftarnya individu berkemampuan ekonomi tinggi sebagai peserta PBI. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan verifikasi, sehingga prinsip kebutuhan, kesetaraan, dan kontribusi dalam keadilan distributif tidak terpenuhi. Pembenahan sistemik diperlukan terhadap mekanisme pendataan, verifikasi, dan evaluasi kepesertaan agar program PBI JKN, tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia Afda’u , Faisal; Wahyuni, Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3093

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak dan status anak luar nikah berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata Pasal 280–299 menetapkan hak anak luar nikah yang diakui oleh ayah atau ibu, mencakup nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, tanpa pengakuan dari ayah, hubungan hukum anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak untuk mengajukan hak kepada ayah biologis melalui bukti tes DNA. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak luar nikah berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Islam menekankan bahwa anak, sebagai anugerah dari Allah, harus mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. QS. Al-Anfal (8:28) menekankan pentingnya kasih sayang terhadap anak, sementara QS. Al-Baqarah (2:233) mewajibkan pemenuhan nafkah, termasuk bagi anak luar nikah. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun status kelahirannya berbeda.

Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia Afda’u, Faisal; Prasetyo, Budi; Saryana, Saryana
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.946

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dalam kerangka hukum positif dan sanksi yang diberlakukan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hukum pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang mensyaratkan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Larangan pernikahan antaragama tercantum dalam Pasal 8 huruf f UUP dan diperkuat oleh Pasal 35(a) UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengatur status hukum pernikahan antaragama yang belum dicatatkan secara resmi. Tanpa pencatatan di KUA atau Dukcapil, pasangan tidak mendapatkan akta nikah, yang berdampak pada status hukum anak dan akses terhadap hak administratif. Manipulasi data untuk mencatat pernikahan secara tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana. Secara sosial, pasangan sering menghadapi stigma, pengucilan, dan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Anak dari pernikahan beda agama juga berpotensi kehilangan hak waris jika berbeda agama dengan pewaris, menambah tantangan hukum dan emosional dalam keluarga.

Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen di daerah Kelurahan Karangrejo Semarang Yulies Tiena Masriani; Faisal Afda’u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Pakina
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mt92ed81

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi kendala akses informasi dan pembiayaan. Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo oleh Fakultas Hukum Untag Semarang dan Kemenag bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemahaman regulasi halal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Program pengabdian masyarakat bertujuan mengetaui pelaksanaan sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang dan mengetahui sejauh mana pengaruh sosialisasi sertifikasi produk halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang. Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo berhasil meningkatkan pemahaman dan semangat pelaku UMKM dalam mengurus label halal sebagai nilai tambah produk dan strategi pemasaran. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan aplikatif, sehingga mendorong pelaku usaha mengambil langkah nyata. Kolaborasi antara Fakultas Hukum Untag, Kementerian Agama, dan UMKM Center memperkuat dampak kegiatan. Keberhasilan ini menciptakan kepercayaan konsumen dan membentuk ekosistem bisnis halal yang inklusif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif.

Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik Indra Retnowati; Ridho Sa’dillah Ahmad; Husnia Hilmi Wahyuni; Faisal Afda’u; Ganis Vitayanty Noor
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ed83j397

Tindak pidana penyebarluasan konten asusila merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin marak di era digital. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut dilakukan melalui internet atau aplikasi pesan yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan ancaman secara cepat lewat media massa tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur sanksi hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam menghadai tantangan perkembangan teknologi yang pesat, maka pemerintah membentuk Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang bertujuan memberikan hukuman terhadap pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggambarkan peristiwa seolah-olah sama dengan yang sebenarnya.

The Legal Protection for Children Outside Registered Marriage Afda'u, Faisal
UNISKA LAW REVIEW Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v5i2.6971

This research is motivated by the social reality in Indonesia, where many children are born from unregistered marriages and consequently face legal discrimination in exercising their civil rights. The aim of this study is to analyze the provisions of Indonesia’s positive law regarding the status and protection of the rights of children born out of unregistered marriages, as well as to examine the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 in ensuring equal legal protection for children born out of wedlock. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively and qualitatively to produce a comprehensive legal argument. The results show that Indonesia’s positive law regulates the civil status and rights of children born out of wedlock through various regulations, from the Civil Code to the Marriage Law. Initially, such children only had civil relations with their mother and the maternal family. The Civil Code differentiates between legitimate, illegitimate, and adulterine children, influencing inheritance rights. The Marriage Law affirms that only registered marriages are legally recognized, which causes children from unregistered marriages to be classified as born out of wedlock. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 broadened the rights of illegitimate children by allowing civil relationships with their biological father based on scientific evidence. This grants access to inheritance rights and legal identity. The principles of non-discrimination and child protection are also emphasized in the 1945 Constitution and the Child Protection Law. The state is obligated to guarantee justice for all children regardless of their birth status and to ensure the effective and equal implementation of these rights.

IMPLEMENTASI MODEL EVALUASI CIPP PELAKSANAAN SHOLAT DHUHA DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI SMP NEGERI 1 GUBUG Nisak, Durotun; Afda’u, Faisal; Nursikin, Mukh
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.23041

Pendidikan segi ibadah sholat sangatlah memiliki manfaat besar teruntut manusia. Efektifitas dalam pelaksanaan sholat dhuha sebagai langkah untuk diterapkan kepada para siswa, karena sholat dhuha bersifat sunnah sering manusia lupakan. Berdasarkan dari observasi yang telah dijalankan di SMP Negeri 1 Gubug kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sholat sunnah dhuha kegiatan tersebut dilaksanakan bagi kelas VII-IX. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sholat dhuha bersama-sama di SMP N 1 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan kegiatan sholat dhuha dalam peningkatan disiplin siswa di SMP N 1 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan field research dan hasil penelitian yang didapat adalah Pelaksanaan dalam kegiatan sholat dhuha di SMP N 1 Gubug kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat waktu istirahat jam 09.40. kegiatan sholat dhuha dilakukan di musholla sekolah dan dilakukan bersama-sama antar siswa bukan secara berjamaah yg di pimpin langsung pembina dalam sholat dhuha tetapi dalam pelaksanaannya yang sering memimpin adalah siswa sendiri yang diberikan amanah oleh guru pendidikan agama islam. Efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan sholat dhuha di SMP N 1 Gubug kecamatan Gubug kabupaten Grobogan, efektivitasnya dalam kegiatan dapat dilihat dengan cara model evaluasi CIPP yang peneliti gunakan. evaluasi kontes (context evaluation), evaluasi masukan (input evaluation), evaluasi proses (proces evaluation), evaluasi produk (product evaluation).

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search