Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Awang Long Law Review
Nurachmad, Much
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EDUKASI DAN KONSULTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAKAT Sari, Athina Kartika; Nurachmad, Much; Irdanurprida, Irdanurprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 03 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i03.4111

Abstract

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga anak memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Berangkat dari fenomena sosial dimana banyak orang tua masih mengalami keterbatasan sarana dan pengetahuan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi bakat anaknya, Rumah Pintar Aisha hadir untuk menjadi bagian dari solusi atas fenomena tersebut. Banyak kegiatan dan karya yang telah dihasilkan dari anak-anak Rumah Pintar Aisha sehingga potensi dan bakat anak dapat dikembangkan selain dari pendidikan di sekolah. Kegiatan edukasi dan konsultasi dilaksanakan melalui penyebaran brosur/leaflet serta wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) sample anak berbakat yang menghadapi kendala dalam pengembangan bakatnya. Untuk itu, melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang perlindungan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengembangan bakat di lingkungan Rumah Pintar Aisha. Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Pendidikan, Pengembangan Bakat
STRATEGI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT INDONESIA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sari, Athina Kartika; Nurachmad, Much
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8575

Abstract

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, kebijakan ekspor pasir laut dibuka kembali. Kebijakan ekspor pasir laut sempat dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan, dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Pemerintah saat ini menilai bahwa ekspor pasir laut berpotensi memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan. Namun apabila ekspor pasir tidak menggunakan metode yang tepat dalma pengelolaannya dapat menimbulkan berbagai masalah di berbagai bidang. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan kebijakan ekonomi biru (2) Bagaimana strategi kebijakan ekspor pasir laut Indonesia untuk dapat menjadi penunjang sektor pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan Pemerintah berkenaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut kurang selaras dengan konsep ekonomi biru karena dipertimbangkan lebih banyak kerugian yang ditimbulkan terutama dari segi lingkungan hidup dan masalah social, meskipun secara ekonomi berpotensi meningkatan perekonomian negara. Untuk itu, kebijakan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagaimana diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim (article 3 (4)); dan (2) Upaya konsep ekonomi biru dapat diterapkan dalam mengatasi kasus ini untuk mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Strategi kebijakan baru dalam menanggulangi dampak abrasi dapat memepertimbangkan soft solution melalui cara penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) serta pengisian pasir (sand nourishment) serta strategi hard solution, yaitu melalui penggunaan struktur pelindung Pantai.Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan
POLICY STRATEGIES IN HANDLING ROHINGYA REFUGEES IN INDONESIA TO SUPPORT SUSTAINABLE JUSTICE Sari, Athina Kartika; Zulfikar, Zulfikar; Nurachmad, Much; Muazarah, Kharraz
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1799

Abstract

Indonesia’s position as a transit country for refugees presents complex challenges in law enforcement, financial stability, social security, and foreign policy. Despite Indonesia’s commitment to refugee protection under Article 27 paragraph (2) of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations and Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad, many legal and institutional gaps persist. This study employs a normative juridical method to examine two key questions: (1) the legal status of Rohingya refugees under international and national law, and (2) the legal strategies that Indonesia can adopt to promote sustainable justice in refugee management. The findings reveal that the arrival of Rohingya refugees in Banda Aceh on 14 November 2023 highlights the lack of clear legal recognition, as current procedures do not align with the 1951 Refugee Convention, the 1967 Protocol, or Law No. 9 of 1992 on Immigration. Although legal violations are evident, humanitarian considerations and the non-refoulement principle remain fundamental. To address these challenges, this research proposes strategic policy measures, including strengthening collaboration with local communities and NGOs, promoting economic empowerment through taxation on income-generating refugees, and utilizing third-party donor funding schemes to facilitate refugee relocation to countries that are parties to the Refugee Convention.
Co-Authors Athina Kartika Sari Irdanurprida, Irdanurprida Muazarah, Kharraz Zulfikar Zulfikar