Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Satiadarmanto, Deddi Fasmadhy

Unknown Affiliation

Author-ID : 2200943

Religion Humanities Education Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

The Inovasi Pelayanan Publik Prima Diskresi Kewenangan Penyidik Satlantas OKU Timur: Diskresi Kewenangan Penyidik Satlantas Polres OKU Timur Satiadarmanto, Deddi Fasmadhy; Ikhwanudin, Ikhwanudin; Khairudin, Khairudin; WD Tuti, Retnowati
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2021): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Penyidik Satlantas OKU Timur diberikan ruang pelayanan dengan diskresi sebagai upaya capaian tujuan polisi presisi

TINDAKAN STRATEGIK MUHAMMADIYAH ATAS PARADOKSAL KEBIJAKAN NIP-PONISASI DI HINDIA BELANDA Satiadarmanto, Deddi Fasmadhy; chairuddin, Shinta Wahyuni; Bastian, Fadli; Chairudin, Imam; Apriansyah, Hendy
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): MARET
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Tulisan ini membahas bagaimana peranan Muhammadiyah atas kependudukan Jepang, dengan fokus terhadap kebijakan Nipponisasi melalui kewajiban ritual seikerei menyembah matahari atas masyarakat Hindia Belanda yang mayoritas Islam. Penelitian ini membahas bagaimana kependudukan Jepang memanfaatkan mitos ramalan Joyoboyo untuk Nipponisasi Hindia Belanda dengan dalih sebagai saudara tua dari Jepang. Jepang datang menggantikan konsepsi politik Divide et impera dengan strategi integratif melalui mobilisasi islam sebagai mayoritas di Hindia. Kebijakan luar negeri Jepang dengan menseragamkan kebudayaan di Hindia Belanda melalui Nipponisasi pada segala aspek kehidupan masyarakat , salah satunya adalah kewajiban seikerei menyembah matahari yang beririsan yang pada hilirnya berimpitan dengan keyakinan aqidah islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Nipponisasi kebudayaan Jepang secara masif dilakukan Jepang untuk mempengaruhi dan memberi dampak secara budaya pada kehidupan masyarakat Hindia atas opini untuk popularitas orang Jepang sebagai saudara tua Hindia untuk memerdekakan Hindia dari colonial Belanda sebagaimana ramalan Joyoboyo. Terlebih pada masyarakat Hindia yang sangat kental dengan mitos ramalan Joyoboyo bahwa kelak akan datang orang orang katai , bermata sipit, dan berkulit kuning seperti jagung datang ke nusantara. Pada permasalahan ini kami mengidentifikasi dan mengeksplorasi pertanyaan mengenai bagaimana peranan Muhammadiyah mempengaruhi Jepang atas kebijakan Nipponisasinya yang paradoksal antara kewajiban Seikerei dengan keyakinan aqidah tauhid islam di Hindia. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan luar negeri Jepang dengan Nipponisasi Hindia Belanda. Melalui studi kepustakaan dapat digambarkan dan dianalisis kebijakan luar negeri Jepang terkait dengan Nipponisasi Hindia Belanda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research) yang sumbernya berasal dari jurnal, buku, website resmi pemerintah, dan data sekunder lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kolonialisasi selalu diwarnai paradoksal kebijakan atas masyarakat lokal dan wilayah yang diduduki, dan selalu ada dua fenomena yang berlawanan dalam perubahan dan kontinuitas yang berjalan beriringan. Bagaimana Muhammadiyah berperan menjaga aqidah ketauhidan islam atas kolonialisasi di Hindia melalui Analisa kebijakan teori Patton dan Savicky.

METODE OMNIBUS LAW AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM - SUMATERA SELATAN Satiadarmanto, Deddi Fasmadhy; Litofia, Andri; Purnajaya, Hatta; Siregar, Muara Torang Hadomuan
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): MARET
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Globalisasi dunia antar negara seakan tanpa sekat pintu, perubahan terjadi sangat cepat di era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA) baik pada tatanan teknologi, maupun aspek fisiologis akibat Pandemi Covid-19 . Reformasi birokrasi Pemerintahan Indonesia sebagai langkah strategis tanggapan menjawab tantangan VUCA menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dunia yang cepat. Pada regulasi kebijakan yang tumpah tindih dengan segala peraturan untuk menyederhanakan terkait percepatan kebijakan, lahirlah Omnibus Law Cipta kerja sebagai metode sapu jagat terkait peraturan yang tumpang tindih. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja terkait peraturan yang tumpang tindih untuk disederhanakan sebagai bagian program strategis nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Omnibus Law sebagai jawaban kemudahan kebijakan peraturan yang tumpang tindih, dalam hal ini kami menyoroti otonomi daerah pembentukan daerah otonom baru yang tidak komfrehensif terjait pembentukan dan kebutuhan seyogyanya seharusnya di formulasikan pada kebijakan yang efekti yang bernama Penataan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif study kepustakaan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pagar Alam harus dievaluasi sebagai daerah otonom dengan penataan daerah dimana secara historis wilayah Kota Pagar Alam adalah wilayah eks kewedanaan Tanah Pasemah sejak merdeka hingga pada tahun 1963 dilikuidasi bergabung ke Kabupaten Lahat, dan untuk ukuran sebuah Kota, Kota Pagar Alam terlalu kecil notabene sehingga peluang untuk menghasilkan PAD pastinya kecil, secara geografis Kota Pagar Alam adalah pertanian. Metode Omnibus Law ini diperlukan sebagai regulasi kebijakan topdown keputusan pusat sentralistik secara administrasi pada Pemerintah daerah yang jalan ditempat tidak berkembang demi kepentingan strategis nasional. Secara desentralisasi tidak dihilangkan begitu saja, karena komitmen pemerintah pusat melalui Kementeria Desa dan daerah Tertinggal pada Desa dan daerah tertinggal melalui alokasi APBN, dana desa.

NEW PUBLIC SERVICE PARADIGM IN FISIP INSTITUTION OF MUHAMMADIYAH UNIVERSITY JAKARTA Muhtadin, Imam; Qudrat Nugraha, Muhammad; Sanjaya, Makroen; Satiadarmanto, Deddi Fasmadhy
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): JUNI
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i2.1781

This research is to find out alternative strategies for improving the quality of institutional services for lecturers and education staff at FISIP Muhammadiyah University Jakarta with the principle of New Public Service in institutional services for lecturers and education staff. The background of public service literature is fundamentally humanistic (citizens do not serve customers), where the public interest (seeking the public interest) and accountability for the Implementation of New Public Services are prioritized on the principle of being able to increase the synergy of public services and the responsiveness of public service organizations to the needs of lecturers and education staff in FISIP Muhammadiyah University Jakarta, applying the citizen model does not serve customers, strives for public interest and public service accountability as part of the New Public Service principle as an alternative to improving the quality of public services. The service process for FISIP lecturers and education staff at the University of Muhammadiyah Jakarta is a process of interdependence between the actors involved and bargaining occurs between actors.

Co-Authors Apriansyah, Hendy Bastian, Fadli chairuddin, Shinta Wahyuni Chairudin, Imam Ikhwanudin Ikhwanudin Khairudin Khairudin Litofia, Andri Muhtadin, Imam Purnajaya, Hatta Qudrat Nugraha, Muhammad Sanjaya, Makroen Siregar, Muara Torang Hadomuan WD Tuti, Retnowati

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search