Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Law, Development and Justice Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity JURMA YUSTISI
Urbanisasi, Urbanisasi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Pandangan Hukum mengenai Perjanjian Bisnis Waralaba di Indonesia Mohamad*, Alwi Rany; Urbanisasi, Urbanisasi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.25972

Abstract

Bisnis waralaba (franchise) merupakan sistem usaha bisnis yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Melalui sistem waralaba, berkegiatan bisnis menjadi lebih begitu mudah, disebabkan tidak terlalu dibutuhkannya banyak persyaratan dan keterampilan yang luar biasa, serta kita tidak diharuskan untuk membuat suatu inovasi baru untuk menarik perhatian masyarakat atas produk yang akan ditawarkan. Sebab, bisnis waralaba menggunakan sistem bisnis dimana pemilik waralaba (franchisor) memberikan hak kepada penerima hak waralaba (franchisee) untuk dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan yang dimiliki oleh pemilik waralaba melalui suatu perjanjian. Konsep dasar bisnis keadilan dan keadilan sesuai dengan hukum kontrak. Dalam penggunaan nama waralaba yang ideal dalam perspektif hukum kontrak mengikuti nilai-nilai waralaba pihak pemegang waralaba harus membayar royalty karena sudah memakai merek dagang tersebut.
Juridical Analysis of Crypto Assets as Property in Indonesian Kirana, Kimmy Baby; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1798

Abstract

The development of technology and digitalization has brought significant changes to various aspects of life, including the financial sector. One of the key innovations is crypto assets, which are digital assets utilizing cryptographic technology and blockchain for transaction security and verification. These assets have become a global phenomenon, attracting attention from the public, market participants, and regulators, including in Indonesia. This study aims to analyze the legal status of crypto assets as property under Indonesian Civil Law. The rapid development of cryptocurrency and digital assets has raised questions regarding their classification as property and how they should be treated within existing legal frameworks. This research examines whether crypto assets can be considered as movable property under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and explores the implications of this classification on property rights, transactions, and legal protections. Through a juridical analysis, this paper investigates the legal challenges and opportunities presented by crypto assets, particularly considering the legal void in Indonesian legislation regarding digital assets. The study concludes that, while crypto assets are not explicitly regulated under current Indonesian Civil Law, they may be categorized as movable property with certain legal considerations, especially in terms of ownership, transfer, and dispute resolution.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE Urbanisasi, Urbanisasi; Daniel Batara, Surya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4297-4316

Abstract

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta praktik penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kontrak elektronik yang digunakan oleh penyelenggara pinjol dengan ketentuan hukum positif, khususnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), POJK, dan KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan praktik penagihan pinjol terhadap standar etika dan regulasi, serta menilai terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak elektronik pinjol masih memuat klausula baku yang merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan, termasuk akses data pribadi yang berlebihan. Praktik penagihan oleh sebagian penyelenggara juga terbukti melanggar UU ITE, UU PDP, dan ketentuan etik POJK, seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, serta menghubungi pihak selain debitur. Tindakan tersebut memenuhi unsur PMH sehingga pengguna maupun pihak ketiga berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil, pemulihan nama baik, dan penghapusan data pribadi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kepatuhan penyelenggara, pengawasan regulator, serta literasi digital masyarakat untuk menciptakan layanan pinjol yang aman dan beretika
KEKUATAN ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PROSES LITIGASI PERDATA: KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS Urbanisasi, Urbanisasi; Kamelia, Kamelia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4036-4046

Abstract

Permasalahan dalam pembuktian perkara perdata sering kali terletak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang diajukan di pengadilan. Dalam praktiknya, perbedaan persepsi terhadap nilai alat bukti tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim secara signifikan. Alat bukti memainkan peran krusial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Klasifikasi alat bukti, seperti alat bukti primer, sekunder, dan fisik, penting dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Tujuan penelitian ini Adalah untuk bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) dan bagaimana interpretasi hukum untuk mempertimbangkan dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi). Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam proses litigasi perdata di pengadilan, yaitu alat bukti yang berbentuk tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya misalnya Akta Otentik, Pengakuan dan Sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim
KEABSAHAN MATERAI DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Urbanisasi, Urbanisasi; Rahayu Setia N, Sakthi R
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4047-4057

Abstract

Penggunaan materai dalam dokumen perdata sering dipahami secara keliru oleh masyarakat sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, fungsi materai bukanlah menentukan keabsahan perjanjian, melainkan sebagai instrumen fiskal yang berpengaruh pada kekuatan formil dokumen apabila diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan materai dalam hukum pembuktian serta menelaah apakah ketiadaan materai menyebabkan dokumen tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata, UU 10/2020, serta peraturan pelaksana terkait pemeteraian kemudian (nazegelen).Hasil penelitian menunjukkan bahwa materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, karena sahnya perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam konteks pembuktian, materai menjadi syarat administratif agar suatu dokumen memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Dokumen tanpa materai tetap dapat diajukan, tetapi hanya bernilai sebagai bukti permulaan tertulis dan wajib dimateraikan kemudian untuk dapat dinilai penuh oleh hakim. Ketentuan nazegelen dalam UU 10/2020dan PMK No. 134/PMK.03/2021 memastikan bahwa dokumen tetap dapat digunakan sebagai alat bukti setelah kewajiban fiskal dipenuhi. Dengan demikian, keberadaan materai berfungsi sebagai elemen yang memperkuat efektivitas pembuktian, bukan sebagai unsur pembentuk keabsahan perjanjian
ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PROSES LITIGASI PERDATA DI INDONESIA Urbanisasi, Urbanisasi; Kartika Wianti, Virgin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4311-4324

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia berdasarkan studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Keadilan prosedural menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas putusan pengadilan, karena berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menghargai hak para pihak. Melalui kajian teoritis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama keadilan prosedural, yaitu akses terhadap pengadilan, kesempatan yang seimbang untuk didengar, ketidakberpihakan hakim, serta kejelasan prosedur yang mengatur jalannya persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah menyediakan landasan prosedural yang cukup komprehensif, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi disparitas pemahaman aparatur peradilan terhadap prinsip keadilan prosedural, ketidakseimbangan kemampuan para pihak dalam menyajikan bukti dan argumen, serta faktor struktural seperti keterbatasan waktu persidangan dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, budaya hukum yang beragam turut memengaruhi konsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur persidangan, dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan prosedural dapat terwujud secara lebih efektif. Kajian ini memberikan gambaran teoritis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata di Indonesia
EFEKTIVITAS PROSES LITIGASI PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI Urbanisasi, Urbanisasi; Putri, Mutiara
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4077-4088

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia pada dasarnya disediakan melalui berbagai mekanisme yang mencerminkan kebutuhan akan proses penyelesaian yang efektif, efisien, dan tetap memenuhi asas keadilan. Namun, pelaksanaan setiap mekanisme tersebut—baik litigasi maupun non-litigasi—sering menghadapi kendala struktural dan prosedural yang berpengaruh terhadap kualitas penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan perkara perdata di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi tetap memiliki posisi strategis karena sifatnya yang formal, terstruktur, dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta dapat dieksekusi, meskipun prosesnya cenderung panjang dan berbiaya tinggi. Di sisi lain, mediasi semakin mendapat perhatian karena mendukung asas musyawarah, mendorong kesepakatan win-win, dan mampu menurunkan beban pengadilan meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada itikad para pihak dan kompetensi mediator. Arbitrase terbukti lebih unggul dalam sengketa komersial karena bersifat final dan mengikat serta menawarkan kerahasiaan proses, tetapi aksesnya terbatas pada pihak yang memiliki perjanjian arbitrase. Konsiliasi, meskipun lebih fleksibel, masih jarang dimanfaatkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prosedurnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi setiap mekanisme melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan perluasan literasi hukum agar penyelesaian sengketa perdata dapat berlangsung lebih efektif dan memenuhi rasa keadilan.
Dampak Kejadian Kadaluawarsa Terhadap Gugatan yang Dapat Memberikan Kepastian Menuntut Menjadi Gugur dalam Hukum Indonesia Urbanisasi, Urbanisasi; Sasmita, Rosnawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5225

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the impact of statutes of limitations or the influence of the past on cases in the legal system. The provisions of the statute of limitations can impact the certainty of a person's right to file a lawsuit or demand fulfillment of obligations in a court of law. The rights of victims and perpetrators may be affected by the statute of limitations. Most significantly, it provides legal certainty for defendants that after a certain time limit, they can no longer be held responsible for a past agreement or legal act. Statutes provide a time limit for filing a claim, which can limit the victim's right to seek justice after a certain period, while also protecting perpetrators from claims that are beyond time. The law seeks to ensure that victims have access to justice within a reasonable time period, while perpetrators are protected from claims that are too long.
Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Serta Penegakan Hukum Dan Dampaknya Niuflapu, Elisabeth; Urbanisasi, Urbanisasi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta perlindungan anak di Indonesia. Meskipun telah terjadi perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, praktik perkawinan anak masih kerap terjadi akibat faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sebagai kerangka kebijakan pemerintah, mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah, serta menilai dampak penerapannya terhadap penurunan angka perkawinan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis untuk menganalisis efektivitas regulasi serta kondisi empiris di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Stranas PPA memiliki peran strategis melalui tiga pilar utama: (1) pemberdayaan anak dan keluarga, (2) penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan (3) penguatan kerangka regulasi serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa disparitas pemahaman budaya, akses pendidikan yang belum merata, dan inkonsistensi aparat dalam menerapkan aturan pencegahan dispensasi kawin. Dampaknya, meskipun terdapat tren penurunan angka perkawinan anak di beberapa wilayah, efektivitasnya belum optimal secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan edukasi publik, integrasi data antar-instansi, serta perluasan program pemberdayaan ekonomi keluarga agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Co-Authors Aprilia, Aurel Berliana, Marsela Claudia, Jean Daniel Batara, Surya Darmawan, Monica Virga Febriyanti, Valentina Go, Waty Gosal, Grace Anna Belle Halim, Hartaty Handono, Bintang Sabrina Indra, Joe Aprella Izulkha, Ayesha Tasya Kamelia Kamelia Kartika Wianti, Virgin Kirana, Kimmy Baby Lestari, Yunita Estu Mohamad*, Alwi Rany Mutiara Putri, Mutiara Mutiara, Adelia Nelma Niuflapu, Elisabeth Novandria, Eugene Rangga Patricius, Priscilla Trinita Rahayu Setia N, Sakthi R Ranadi, Gladys Felicia Refalia, Salsa Sasmita, Rosnawati Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty William, Joseph