Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.095
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Law, Development and Justice Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah JURMA YUSTISI
Urbanisasi, Urbanisasi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Juridical Analysis of Crypto Assets as Property in Indonesian Kirana, Kimmy Baby; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1798

Abstract

The development of technology and digitalization has brought significant changes to various aspects of life, including the financial sector. One of the key innovations is crypto assets, which are digital assets utilizing cryptographic technology and blockchain for transaction security and verification. These assets have become a global phenomenon, attracting attention from the public, market participants, and regulators, including in Indonesia. This study aims to analyze the legal status of crypto assets as property under Indonesian Civil Law. The rapid development of cryptocurrency and digital assets has raised questions regarding their classification as property and how they should be treated within existing legal frameworks. This research examines whether crypto assets can be considered as movable property under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and explores the implications of this classification on property rights, transactions, and legal protections. Through a juridical analysis, this paper investigates the legal challenges and opportunities presented by crypto assets, particularly considering the legal void in Indonesian legislation regarding digital assets. The study concludes that, while crypto assets are not explicitly regulated under current Indonesian Civil Law, they may be categorized as movable property with certain legal considerations, especially in terms of ownership, transfer, and dispute resolution.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE Urbanisasi, Urbanisasi; Daniel Batara, Surya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4297-4316

Abstract

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta praktik penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kontrak elektronik yang digunakan oleh penyelenggara pinjol dengan ketentuan hukum positif, khususnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), POJK, dan KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan praktik penagihan pinjol terhadap standar etika dan regulasi, serta menilai terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak elektronik pinjol masih memuat klausula baku yang merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan, termasuk akses data pribadi yang berlebihan. Praktik penagihan oleh sebagian penyelenggara juga terbukti melanggar UU ITE, UU PDP, dan ketentuan etik POJK, seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, serta menghubungi pihak selain debitur. Tindakan tersebut memenuhi unsur PMH sehingga pengguna maupun pihak ketiga berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil, pemulihan nama baik, dan penghapusan data pribadi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kepatuhan penyelenggara, pengawasan regulator, serta literasi digital masyarakat untuk menciptakan layanan pinjol yang aman dan beretika
KEKUATAN ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PROSES LITIGASI PERDATA: KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS Urbanisasi, Urbanisasi; Kamelia, Kamelia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4036-4046

Abstract

Permasalahan dalam pembuktian perkara perdata sering kali terletak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang diajukan di pengadilan. Dalam praktiknya, perbedaan persepsi terhadap nilai alat bukti tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim secara signifikan. Alat bukti memainkan peran krusial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Klasifikasi alat bukti, seperti alat bukti primer, sekunder, dan fisik, penting dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Tujuan penelitian ini Adalah untuk bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) dan bagaimana interpretasi hukum untuk mempertimbangkan dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi). Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam proses litigasi perdata di pengadilan, yaitu alat bukti yang berbentuk tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya misalnya Akta Otentik, Pengakuan dan Sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim
KEABSAHAN MATERAI DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Urbanisasi, Urbanisasi; Rahayu Setia N, Sakthi R
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4047-4057

Abstract

Penggunaan materai dalam dokumen perdata sering dipahami secara keliru oleh masyarakat sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, fungsi materai bukanlah menentukan keabsahan perjanjian, melainkan sebagai instrumen fiskal yang berpengaruh pada kekuatan formil dokumen apabila diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan materai dalam hukum pembuktian serta menelaah apakah ketiadaan materai menyebabkan dokumen tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata, UU 10/2020, serta peraturan pelaksana terkait pemeteraian kemudian (nazegelen).Hasil penelitian menunjukkan bahwa materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, karena sahnya perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam konteks pembuktian, materai menjadi syarat administratif agar suatu dokumen memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Dokumen tanpa materai tetap dapat diajukan, tetapi hanya bernilai sebagai bukti permulaan tertulis dan wajib dimateraikan kemudian untuk dapat dinilai penuh oleh hakim. Ketentuan nazegelen dalam UU 10/2020dan PMK No. 134/PMK.03/2021 memastikan bahwa dokumen tetap dapat digunakan sebagai alat bukti setelah kewajiban fiskal dipenuhi. Dengan demikian, keberadaan materai berfungsi sebagai elemen yang memperkuat efektivitas pembuktian, bukan sebagai unsur pembentuk keabsahan perjanjian
ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PROSES LITIGASI PERDATA DI INDONESIA Urbanisasi, Urbanisasi; Kartika Wianti, Virgin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4311-4324

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia berdasarkan studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Keadilan prosedural menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas putusan pengadilan, karena berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menghargai hak para pihak. Melalui kajian teoritis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama keadilan prosedural, yaitu akses terhadap pengadilan, kesempatan yang seimbang untuk didengar, ketidakberpihakan hakim, serta kejelasan prosedur yang mengatur jalannya persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah menyediakan landasan prosedural yang cukup komprehensif, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi disparitas pemahaman aparatur peradilan terhadap prinsip keadilan prosedural, ketidakseimbangan kemampuan para pihak dalam menyajikan bukti dan argumen, serta faktor struktural seperti keterbatasan waktu persidangan dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, budaya hukum yang beragam turut memengaruhi konsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur persidangan, dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan prosedural dapat terwujud secara lebih efektif. Kajian ini memberikan gambaran teoritis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata di Indonesia
EFEKTIVITAS PROSES LITIGASI PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI Urbanisasi, Urbanisasi; Putri, Mutiara
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4077-4088

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia pada dasarnya disediakan melalui berbagai mekanisme yang mencerminkan kebutuhan akan proses penyelesaian yang efektif, efisien, dan tetap memenuhi asas keadilan. Namun, pelaksanaan setiap mekanisme tersebut—baik litigasi maupun non-litigasi—sering menghadapi kendala struktural dan prosedural yang berpengaruh terhadap kualitas penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan perkara perdata di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi tetap memiliki posisi strategis karena sifatnya yang formal, terstruktur, dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta dapat dieksekusi, meskipun prosesnya cenderung panjang dan berbiaya tinggi. Di sisi lain, mediasi semakin mendapat perhatian karena mendukung asas musyawarah, mendorong kesepakatan win-win, dan mampu menurunkan beban pengadilan meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada itikad para pihak dan kompetensi mediator. Arbitrase terbukti lebih unggul dalam sengketa komersial karena bersifat final dan mengikat serta menawarkan kerahasiaan proses, tetapi aksesnya terbatas pada pihak yang memiliki perjanjian arbitrase. Konsiliasi, meskipun lebih fleksibel, masih jarang dimanfaatkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prosedurnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi setiap mekanisme melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan perluasan literasi hukum agar penyelesaian sengketa perdata dapat berlangsung lebih efektif dan memenuhi rasa keadilan.
EVALUASI KEDUDUKAN BARANG BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA PIDANA DI ERA KECERDASAN BUATAN DAN DEEPFAKE DI INDONESIA Urbanisasi, Urbanisasi; Mufid, Atalla
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.29-36

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan kemunculan deepfake telah mengubah karakter pembuktian dalam perkara pidana, karena rekaman digital kini dapat dimodifikasi secara sangat realistis sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem peradilan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan penggunaan barang bukti digital tidak diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai terkait keabsahan, autentikasi, dan kekuatan pembuktian data elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kedudukan barang bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia di tengah perkembangan AI dan deepfake. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai alat bukti elektronik masih tersebar di berbagai undang-undang sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara KUHAP, UU ITE, UU PDP, dan KUHP baru. Selain itu, teknologi deepfake menyebabkan meningkatnya risiko manipulasi data digital sekaligus menimbulkan fenomena liar’s dividend, yaitu ketika pelaku menyangkal bukti autentik dengan alasan rekayasa AI. Temuan lain menunjukkan bahwa proses autentikasi dan chain of custody barang bukti digital masih lemah akibat keterbatasan tenaga ahli forensik digital dan belum adanya standar nasional yang secara tegas merujuk pada praktik internasional. Dalam sistem negatief wettelijk, kelemahan autentikasi dapat mengganggu pembentukan keyakinan hakim karena bukti digital sangat mudah dimodifikasi tanpa deteksi kasat mata. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperbarui kerangka regulasi dan memperkuat kapasitas forensik digital agar barang bukti digital memiliki kepastian hukum dan keandalan dalam proses pembuktian pidana.
GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA Urbanisasi, Urbanisasi; Octavia, Evellyn
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.19-23

Abstract

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya sengketa perdata, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif syarat dan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata serta bentuk ganti rugi yang dapat diminta kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menempatkan unsur kelalaian sebagai syarat utama sebelum tuntutan ganti rugi dapat diajukan, sehingga somasi menjadi instrumen penting untuk membuktikan bahwa debitur telah diberi kesempatan wajar namun tetap tidak memenuhi prestasi. Selain itu, bentuk ganti rugi yang dapat diminta mencakup kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan biaya tambahan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi, sehingga bertujuan mengembalikan posisi kreditur seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar. Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik, perbedaan pemahaman mengenai isi perjanjian, kualitas prestasi, dan waktu pemenuhan kewajiban merupakan faktor dominan yang memicu sengketa ganti rugi. Di samping itu, penggunaan klausula penalti dalam kontrak bisnis turut memperkuat posisi kreditur, meskipun hakim tetap dapat menilai kewajarannya berdasarkan asas proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata memberikan kerangka normatif yang jelas dan berfungsi menjaga keseimbangan hak-kewajiban para pihak dalam perjanjian.
KEDALUWARSA DALAM EKSEPSI SEBAGAI ALAT PEMBELAAN HUKUM PERKARA SENGKETA PERDATA Urbanisasi, Urbanisasi; Swietenia Maharani Imanto, Kesya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.24-28

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada mekanisme pengajuan kedaluwarsa sebagai dasar eksepsi berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, serta bagaimana hakim menilai dan memutus eksepsi tersebut selama proses persidangan. Keputusan kedaluwarsa, yang menghapus hak menuntut setelah jangka waktu tertentu, hanya dapat digunakan oleh Tergugat melalui eksepsi berdasarkan asas pasifitas hakim. Studi ini menunjukkan bahwa eksepsi kedaluwarsa memiliki peran penting sebagai alat pembelaan hukum untuk memastikan kepastian dan ketertiban beracara. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, dan yurisprudensi. Dalam memutus eksepsi kedaluwarsa, hakim harus melihat apakah unsur-unsur kedaluwarsa terpenuhi, seperti waktu, jenis hak yang diminta, dan kapan Penggugat mulai melanggar atau mengetahuinya. Apabila unsur kedaluwarsa terbukti, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga kedaluwarsa berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah sengketa lama diajukan kembali tanpa alasan yang sah.
Urgensi Pengaturan Rumah Sehat Berbasis Jamu Rempah Nusantara dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional: Telaah Hukum terhadap Perlindungan, Legalitas, dan Integrasi Pengobatan Tradisional Urbanisasi, Urbanisasi; Sabrina, Nur Aulia; Rahman Hakim, Much. Aris
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i1.4860

Abstract

Pengobatan tradisional berbasis jamu rempah nusantara merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga manfaat empiris dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam era modernisasi dan globalisasi pelayanan kesehatan, eksistensi rumah sehat yang mengedepankan pengobatan jamu menghadapi tantangan legal dan struktural. Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan hukum terhadap rumah sehat berbasis pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam konteks integrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan UU Cipta Kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rumah sehat tradisional memerlukan landasan hukum yang kuat agar memperoleh pengakuan, perlindungan hukum, dan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional.
Co-Authors Adiningsih, Regista Cahya Siti Aprilia, Aurel Berliana, Marsela Claudia, Jean Daniel Batara, Surya Darmawan, Monica Virga Febriyanti, Valentina Go, Waty Gosal, Grace Anna Belle Handono, Bintang Sabrina Indra, Joe Aprella Izulkha, Ayesha Tasya Kamelia Kamelia Kartika Wianti, Virgin Kirana, Kimmy Baby Lestari, Yunita Estu Mohamad*, Alwi Rany Mufid, Atalla Mutiara Putri, Mutiara Mutiara, Adelia Nelma Novandria, Eugene Rangga Octavia, Evellyn Patricius, Priscilla Trinita Rahayu Setia N, Sakthi R Rahman Hakim, Much. Aris Ranadi, Gladys Felicia Refalia, Salsa Sabrina, Nur Aulia Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty Swietenia Maharani Imanto, Kesya William, Joseph