Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.496
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Law, Development and Justice Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah JURMA YUSTISI
Urbanisasi, Urbanisasi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Juridical Analysis of Crypto Assets as Property in Indonesian Kirana, Kimmy Baby; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1798

Abstract

The development of technology and digitalization has brought significant changes to various aspects of life, including the financial sector. One of the key innovations is crypto assets, which are digital assets utilizing cryptographic technology and blockchain for transaction security and verification. These assets have become a global phenomenon, attracting attention from the public, market participants, and regulators, including in Indonesia. This study aims to analyze the legal status of crypto assets as property under Indonesian Civil Law. The rapid development of cryptocurrency and digital assets has raised questions regarding their classification as property and how they should be treated within existing legal frameworks. This research examines whether crypto assets can be considered as movable property under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and explores the implications of this classification on property rights, transactions, and legal protections. Through a juridical analysis, this paper investigates the legal challenges and opportunities presented by crypto assets, particularly considering the legal void in Indonesian legislation regarding digital assets. The study concludes that, while crypto assets are not explicitly regulated under current Indonesian Civil Law, they may be categorized as movable property with certain legal considerations, especially in terms of ownership, transfer, and dispute resolution.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE Urbanisasi, Urbanisasi; Daniel Batara, Surya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4297-4316

Abstract

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta praktik penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kontrak elektronik yang digunakan oleh penyelenggara pinjol dengan ketentuan hukum positif, khususnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), POJK, dan KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan praktik penagihan pinjol terhadap standar etika dan regulasi, serta menilai terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak elektronik pinjol masih memuat klausula baku yang merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan, termasuk akses data pribadi yang berlebihan. Praktik penagihan oleh sebagian penyelenggara juga terbukti melanggar UU ITE, UU PDP, dan ketentuan etik POJK, seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, serta menghubungi pihak selain debitur. Tindakan tersebut memenuhi unsur PMH sehingga pengguna maupun pihak ketiga berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil, pemulihan nama baik, dan penghapusan data pribadi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kepatuhan penyelenggara, pengawasan regulator, serta literasi digital masyarakat untuk menciptakan layanan pinjol yang aman dan beretika
ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PROSES LITIGASI PERDATA DI INDONESIA Urbanisasi, Urbanisasi; Kartika Wianti, Virgin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4311-4324

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia berdasarkan studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Keadilan prosedural menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas putusan pengadilan, karena berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menghargai hak para pihak. Melalui kajian teoritis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama keadilan prosedural, yaitu akses terhadap pengadilan, kesempatan yang seimbang untuk didengar, ketidakberpihakan hakim, serta kejelasan prosedur yang mengatur jalannya persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah menyediakan landasan prosedural yang cukup komprehensif, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi disparitas pemahaman aparatur peradilan terhadap prinsip keadilan prosedural, ketidakseimbangan kemampuan para pihak dalam menyajikan bukti dan argumen, serta faktor struktural seperti keterbatasan waktu persidangan dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, budaya hukum yang beragam turut memengaruhi konsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur persidangan, dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan prosedural dapat terwujud secara lebih efektif. Kajian ini memberikan gambaran teoritis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata di Indonesia
Urgensi Pengaturan Rumah Sehat Berbasis Jamu Rempah Nusantara dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional: Telaah Hukum terhadap Perlindungan, Legalitas, dan Integrasi Pengobatan Tradisional Urbanisasi, Urbanisasi; Sabrina, Nur Aulia; Rahman Hakim, Much. Aris
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i1.4860

Abstract

Pengobatan tradisional berbasis jamu rempah nusantara merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga manfaat empiris dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam era modernisasi dan globalisasi pelayanan kesehatan, eksistensi rumah sehat yang mengedepankan pengobatan jamu menghadapi tantangan legal dan struktural. Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan hukum terhadap rumah sehat berbasis pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam konteks integrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan UU Cipta Kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rumah sehat tradisional memerlukan landasan hukum yang kuat agar memperoleh pengakuan, perlindungan hukum, dan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional.
Analisis Efektivitas Gugatan Konsumen terhadap Pelaku Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Daring di Indonesia: Analysis of the Effectiveness of Consumer Lawsuits against Business Actors in Resolving Online Service Disputes in Indonesia Urbanisasi, Urbanisasi; Adiningsih, Regista Cahya Siti
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i6.1078

Abstract

Teknologi digital di Indonesia telah mempermudah aktivitas konsumen, namun bersamaan dengan itu muncul pula peningkatan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana gugatan konsumen melalui jalur pengadilan efektif dalam menyelesaikan masalah layanan daring. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah aturan perlindungan konsumen, mekanisme pembuktian elektronik, serta praktik peradilan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, efektivitas penyelesaian sengketa melalui litigasi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam membuktikan kerugian digital, ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, rendahnya literasi digital konsumen, serta proses peradilan yang lambat dan berbiaya. Selain itu, hakim kerap menuntut standar pembuktian elektronik yang tinggi sehingga bukti konsumen sering kali dianggap kurang memadai. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kompetensi penegak hukum, penyempurnaan aturan pembuktian elektronik, serta penguatan pengetahuan digital bagi konsumen agar penyelesaian sengketa digital dapat menjadi lebih efektif dan adil.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Tanah: Tinjauan Yuridis Perdata dan Praktek Peradilan di Pengadilan Denpasar Lumban Tobing, Daniel Reynaldi Lumban Tobing; Urbanisasi, Urbanisasi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i2.46081

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection for good faith buyers in the Indonesian civil law system, focusing on the case study of the Mulia Bali Hotel. Legal problems arise when buyers who have made transactions legally and fulfill the elements of good faith still experience legal losses due to third party lawsuits or legal defects in the object of the transaction. The method used is a normative legal approach and case studies, with an analysis of court decisions and relevant national civil regulations. The results of the study indicate that the Indonesian civil law system has not provided maximum guarantees for good faith buyers, especially in disputes over ownership of immovable objects. Therefore, it is necessary to reformulate norms and strengthen the principle of justice in legal protection for good faith buyers.
Co-Authors Adiningsih, Regista Cahya Siti Aprilia, Aurel Berliana, Marsela Claudia, Jean Daniel Batara, Surya Darmawan, Monica Virga Febriyanti, Valentina Go, Waty Gosal, Grace Anna Belle Handono, Bintang Sabrina Indra, Joe Aprella Izulkha, Ayesha Tasya Kartika Wianti, Virgin Kirana, Kimmy Baby Lestari, Yunita Estu Lumban Tobing, Daniel Reynaldi Lumban Tobing Mohamad*, Alwi Rany Mutiara, Adelia Nelma Novandria, Eugene Rangga Patricius, Priscilla Trinita Rahman Hakim, Much. Aris Ranadi, Gladys Felicia Refalia, Salsa Sabrina, Nur Aulia Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty William, Joseph