Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Law, Development and Justice Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah JURMA YUSTISI
Urbanisasi, Urbanisasi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Kerangka Hukum Crypto Assets di Indonesia Tantangan dan Peluang Urbanisasi, Urbanisasi; Lestari, Yunita Estu
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.104

Abstract

Crypto Assets merupakan salah satu teknologi keuangan yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Regulasi dan kerangka hukum terkait Crypto assets di Indonesia masih menemui beberapa tantangan yang relatif kompleks. Penggunaan crypto currency sebagai alat pembayaran masih berada dalam zona abu-abu hukum dan karena itu pendekatannya lebih kepada sebagai crypto assets atau digital aset yang digolongkan dalam kategori sebagai investasi. Undang – Undang Mata Uang tidak memperbolehkan penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Artikel ini membahas pembayaran dengan crypto assets, mencakup mekanisme transaksinya, cara pembelian melalui bursa crypto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, serta peraturan yang mengatur penggunaan dan perdagangan crypto assets. Payment token sebagai bentuk utilitas di dalam ekosistem blockchain dijelaskan dalam konteks legalitasnya. Selain itu artikel ini menguraikan tema hukum dan regulasi, seperti apakah aset kripto dapat dijual, perlindungan konsumen, resiko penipuan, dan pengawasan pemerintah. Dengan pendekatan analitis, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan mengenai kebijakan hukum di Indonesia terkait crypto assets serta rekomendasi bagi pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan mendukung inovasi.
Analisis Sosiologis Crypto Sebagai Aset Benda Digital Dalam Hukum Perdata Novandria, Eugene Rangga; Urbanisasi, Urbanisasi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1215

Abstract

The development of data and communication innovation has encouraged the emergence of untapped developments in the financial world, one of which is cryptocurrency. As a digital asset that uses blockchain innovation, cryptocurrency offers convenience in exchange, but also presents major challenges in terms of direction and legal recognition. This consideration aims to analyze the sociological perspective of cryptocurrency as a digital asset from the perspective of applicable law. With a sociological approach, this consideration analyzes the social and financial impacts caused by the existence of cryptocurrency, as well as how the concepts of ownership, ownership rights, and exchange of rights can be related to this decentralized digital asset. Legally, there has been a discussion about whether cryptocurrency can be categorized as an asset in applicable law, which has so far mostly referred to physical objects. This consideration also highlights the importance of adapting the legal framework to provide guarantees for the rights of people involved in crypto exchanges, as well as the need for clearer controls to direct the exchange and ownership of these digital assets. Therefore, this consideration contributes to a deeper understanding of the role and challenges of cryptocurrency in a respectable legal setting and its influence on social relations in today's society.
Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Cryptocurrency sebagai Objek Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia William, Joseph; Urbanisasi, Urbanisasi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1300

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan cryptocurrency dalam sistem hukum perdata Indonesia. Cryptocurrency adalah aset digital yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengakuannya sebagai benda dalam KUH Perdata. Sistem hukum Indonesia masih mendasarkan konsep benda pada bentuk fisik, sehingga belum mampu menjangkau keberadaan aset digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan komparatif untuk menelaah hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menghambat kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik cryptocurrency. Selain itu, belum terdapat mekanisme pembuktian kepemilikan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Uni Eropa telah lebih dahulu mengatur secara jelas aset digital ini. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata Indonesia sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital.
Juridical Analysis of Crypto Assets as Property in Indonesian Kirana, Kimmy Baby; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1798

Abstract

The development of technology and digitalization has brought significant changes to various aspects of life, including the financial sector. One of the key innovations is crypto assets, which are digital assets utilizing cryptographic technology and blockchain for transaction security and verification. These assets have become a global phenomenon, attracting attention from the public, market participants, and regulators, including in Indonesia. This study aims to analyze the legal status of crypto assets as property under Indonesian Civil Law. The rapid development of cryptocurrency and digital assets has raised questions regarding their classification as property and how they should be treated within existing legal frameworks. This research examines whether crypto assets can be considered as movable property under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and explores the implications of this classification on property rights, transactions, and legal protections. Through a juridical analysis, this paper investigates the legal challenges and opportunities presented by crypto assets, particularly considering the legal void in Indonesian legislation regarding digital assets. The study concludes that, while crypto assets are not explicitly regulated under current Indonesian Civil Law, they may be categorized as movable property with certain legal considerations, especially in terms of ownership, transfer, and dispute resolution.
Kedudukan Crypto Assets Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 6 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i6.4349

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan terciptanya aset digital baru, salah satunya adalah cryptocurrency. Secara global, cryptocurrency telah banyak digunakan, bersamaan dengan munculnya fenomena seperti CryptoArt, cryptocurrency, token utilitas, dan token sekuritas. Di Indonesia, meskipun cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun telah diklasifikasikan sebagai komoditas berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Peraturan No. 99 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum cryptocurrency dalam kerangka hukum Indonesia dan kualifikasinya sebagai objek untuk jaminan kebendaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan preskriptif dengan fokus pada analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency, sesuai dengan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat sebagai aset ekonomi yang dapat dipindahtangankan melalui sistem elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Selain itu, cryptocurrency memiliki potensi sebagai objek jaminan dalam kedua lembaga jaminan, yaitu gadai dan fidusia, dengan mempertimbangkan pentingnya pendaftaran benda yang dijaminkan. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan kerangka regulasi lembaga jaminan di Indonesia untuk mengakomodasi cryptocurrency sebagai objek jaminan yang sah.
Cryptocurrency Assets As Inheritance Objects And Legal Protection For Cryptocurrency Holders In Indonesia From The Perspective Of Civil Law Indra, Joe Aprella; Urbanisasi, Urbanisasi
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1801

Abstract

The development of digital technology has triggered a significant transformation in the economic and asset ownership system, particularly with the emergence of cryptocurrency. In Indonesia, digital assets such as Bitcoin and Ethereum are gaining popularity as tools for investment and wealth storage. As public adoption increases, the legal need to regulate cryptocurrency’s status as inheritable property becomes more urgent. However, Indonesia's civil inheritance law does not explicitly recognize cryptocurrency as part of an estate, leading to a legal vacuum that causes uncertainty in ownership rights and legal protection for heirs. This study uses a normative juridical approach and literature analysis to explore the legal status of cryptocurrency as an inheritance object and propose forms of legal protection for cryptocurrency holders. The findings indicate that although cryptocurrency fulfills the criteria of intangible, transferable, and economically valuable assets, formal mechanisms for inheritance transfer are lacking. Key issues include loss of private keys, inheritance disputes, and absence of adaptive legal instruments. Regulatory reforms are needed through digital wills, electronic authentication systems, and the role of digital notaries to ensure asset security and legal certainty.
Perkembangan Kebijakan Cryptocurrency di Indonesia (Perspektif Hukum Perdata) Mutiara, Adelia Nelma; Urbanisasi, Urbanisasi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6523

Abstract

Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan, termasuk aset digital seperti cryptocurrency, menuntut regulasi yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan oleh BAPPEBTI, namun pengaturan aspek hukum perdata—seperti status kepemilikan, keabsahan perjanjian, dan perlindungan pengguna—masih belum jelas. Ketiadaan regulasi eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menimbulkan kekosongan norma dan potensi sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kebijakan cryptocurrency di Indonesia dari perspektif hukum perdata, termasuk tantangan dan prospek pengaturannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data dikumpulkan dari analisis berbagai literatur, termasuk artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait cryptocurrency dan hukum perdata di Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif untuk mengidentifikasi tema, regulasi, dan isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency diakui sebagai komoditas, penggunaannya sebagai alat pembayaran tidak sah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016. Dari perspektif hukum perdata, aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pasal 499, 503, dan 509 KUHPer) dan berpotensi menjadi objek jaminan atau harta bersama dalam perkawinan. Namun, regulasi saat ini masih terbatas pada aspek administratif dan belum mengakomodasi perlindungan hukum secara komprehensif, seperti penyelesaian sengketa dan kepastian nilai aset. Diperlukan pendekatan regulasi yang lebih holistik dan integratif untuk mengakomodasi cryptocurrency dalam kerangka hukum perdata, termasuk penguatan perlindungan konsumen, kepastian transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang menyesuaikan dinamika teknologi dengan prinsip kepastian hukum.
Case Study of Geprek Bensu Franchising Disputes from Intellectual Property Legal Perspective Urbanisasi, Urbanisasi; Halim, Hartaty
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 10 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i10.135

Abstract

A trademark dispute between Benny Sujono and Ruben Onsu regarding the use of the name "Bensu" in their brand led to a dispute over trademark ownership rights. Benny Sujono, the original owner of the "I Am Geprek Bensu" brand, sued Ruben Onsu at the Central Jakarta Commercial Court regarding the use of the "Bensu" frill in the "Geprek Bensu" brand owned by Ruben Onsu. This dispute reflects the importance of protecting intellectual property rights, including trademarks, in the business world. This case involves a court and a legal process that will determine the ownership rights of the "I Am Geprek Bensu" and "Geprek Bensu" trademarks, as well as whether Ruben Onsu's use of the trademark violates Benny Sujono's ownership rights. The results of this study explain that the settlement of intellectual property rights disputes over the culinary business brand Geprek Bensu with I Am Geprek Bensu based on the Commercial District Court has been decided by decision Number 57/Pdt. Sus. Brand/2019/PN Niaga Jkt Pst.) This trial will play an important role in resolving disputes and determining the ownership rights to the trademarks concerned
Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif di Indonesia claudia, jean; Urbanisasi, Urbanisasi
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.94-110

Abstract

A franchise is a form of business partnership between two parties known as the franchisor and the franchisee. During the partnership period, the franchisee has the right to use the franchise's trademarks, business systems, technical assistance, and training, as well as other important aspects related to the business. In fact, a franchise agreement has a fairly high level of complexity because it involves many aspects and certain details that must be considered by both parties. The relationship between franchising and default is very close because the implementation of the contract is difficult when there is disagreement about the rights and obligations of each party in the franchise cooperation. If there is a violation on the part of the franchisor, the franchisor has the potential to take legal action. Such violations may include non-compliance with or violation of established procedures in promoting and disseminating the franchise mark, as well as non-compliance with the rules set by the franchisor in managing the business. By conducting this review, it is hoped that it will provide a firmer and more thorough understanding of franchise contracts from the perspective of positive law in Indonesia, so that all parties involved in the agreement can understand their rights and responsibilities and avoid possible legal problems in the future.
Peran Masyarakat atas partisipasi Pembayaran Utang Negara: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Prinsip Gotong Royong Urbanisasi, Urbanisasi; Go, Waty
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i10.4533

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi keterlibatan masyarakat dalam upaya pembayaran utang negara dari perspektif hukum tata negara dan nilai-nilai gotong royong dalam Pancasila. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya beban utang negara serta rendahnya kesadaran publik terhadap kontribusi non-fiskal warga negara dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum dan nilai-nilai konstitusional yang mendukung partisipasi publik dalam Gerakan Bayar Utang Negara (GBUN) serta mengidentifikasi arah penguatan kebijakan yang sejalan dengan semangat Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer (UUD 1945, Ketetapan MPR, dan peraturan perundangan terkait) serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat kewajiban hukum formal bagi warga negara untuk membayar utang negara, partisipasi publik dalam GBUN merupakan bentuk implementasi nilai konstitusional, khususnya pasal 27 dan 30 UUD 1945, yang menekankan peran aktif warga dalam menjaga kedaulatan negara. Gerakan ini juga mencerminkan aktualisasi nilai gotong royong dalam Pancasila sebagai dasar moral bagi solidaritas nasional. Implikasi penelitian menegaskan perlunya reformasi hukum dalam tata kelola partisipasi publik di bidang fiskal, melalui pembentukan instrumen hukum yang mendukung keterlibatan masyarakat serta pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab fiskal negara.
Co-Authors Aprilia, Aurel Berliana, Marsela Claudia, Jean Darmawan, Monica Virga Febriyanti, Valentina Go, Waty Gosal, Grace Anna Belle Halim, Hartaty Handono, Bintang Sabrina Indra, Joe Aprella Izulkha, Ayesha Tasya Kirana, Kimmy Baby Lestari, Yunita Estu Mohamad*, Alwi Rany Mutiara, Adelia Nelma Novandria, Eugene Rangga Patricius, Priscilla Trinita Ranadi, Gladys Felicia Refalia, Salsa Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty William, Joseph