Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora

Penyelesaian Sengketa Dengan Negosiasi Atas Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) Gerhana, Izdihar Luthfiyyah Surya; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.549-557

Abstract

Negosiasi kerap dilakukan untuk menyelesaikan masalah keperdataan. Sama halnya engan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan pelanggannya. Guna melaksanakan negosiasi sebagaimana mestinya, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menetapkan SOP sebagai acuan dari berlangsungnya negosiasi. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana prosedur negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berdasarkan SOP dan mengetahui penerapan SOP mengenai negosiasi itu sendiri di lapangan secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis-empiris dengan sumber data berasal dari wawancara dan observasi. Dengan metode deskriptif analitis atau menggambarkan fenomena hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan negosiasi antara kasus pelanggan X tidak sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dimana dari 9 (Sembilan) tahapan, hanya 5 (lima) tahapan yang dipenuhi dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara, segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya umumnya berawal dari masalah ekonomi. Serta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberikan solusi yang menguntungkan para pihak dan tidak memberatkan salah satunya. PDAM Surya Sembada kota Surabaya berprinsip bahwa yang terpenting ialah pelanggan mendapatkan air dengan baik, salah satunya dengan menurunkan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang melanggar
Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Sutanto, Nabilah Safitri; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.566-575

Abstract

Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan dalam mengambil suatu putusan, tetapi hakim mempertimbangan suatu puttusan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang menjatuhkan hukuman pembinaan dan pidana tambahan kewajiban pemenuhan adat kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana adat pada putusan perkara pidana anak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum pada anak dan pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dalam Putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penyelesaian Sengketa Dengan Negosiasi Atas Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) Gerhana, Izdihar Luthfiyyah Surya; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.549-557

Abstract

Negosiasi kerap dilakukan untuk menyelesaikan masalah keperdataan. Sama halnya engan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan pelanggannya. Guna melaksanakan negosiasi sebagaimana mestinya, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menetapkan SOP sebagai acuan dari berlangsungnya negosiasi. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana prosedur negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berdasarkan SOP dan mengetahui penerapan SOP mengenai negosiasi itu sendiri di lapangan secara langsung. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis-empiris dengan sumber data berasal dari wawancara dan observasi. Dengan metode deskriptif analitis atau menggambarkan fenomena hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan negosiasi antara kasus pelanggan X tidak sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dimana dari 9 (Sembilan) tahapan, hanya 5 (lima) tahapan yang dipenuhi dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara, segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya umumnya berawal dari masalah ekonomi. Serta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya memberikan solusi yang menguntungkan para pihak dan tidak memberatkan salah satunya. PDAM Surya Sembada kota Surabaya berprinsip bahwa yang terpenting ialah pelanggan mendapatkan air dengan baik, salah satunya dengan menurunkan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang melanggar
Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Sutanto, Nabilah Safitri; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.566-575

Abstract

Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan dalam mengambil suatu putusan, tetapi hakim mempertimbangan suatu puttusan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang menjatuhkan hukuman pembinaan dan pidana tambahan kewajiban pemenuhan adat kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana adat pada putusan perkara pidana anak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum pada anak dan pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dalam Putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.