Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Advokasi Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Gress Gustia Adrian Pah
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011) Adrian Pah, Gress Gustia; Iriyanto, Echwan; Wulandari, Laely
e-Journal Lentera Hukum Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : e-Journal Lentera Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.404 KB)

Abstract

Korupsi adalah penyelewengan tugas dan penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan dan biasa terjadi pada badan publik atau masyarakat umum. Penyebab adanya tindakan korupsi berasal dari aspek individu, organisasi, dan peraturan yang ada.Dampak dari tindakan korupsi dapat merusak perekonomian negara, demokrasi dan kesejahteraan umum. Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, oleh karena itu perimbangan Hakim dalam penjatuhkan putusan seyogyannya berpedoman dari ketentuan yang sudah di atur di dalam UUPTPK yang sudah memberikan ketentuan acaman pidana minimal khusus dalam pelaku tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Ancaman Pidana Minimal Khusus, Pertimbangan Hakim.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI BERBADAN HUKUM DAN BUKAN BERBADAN HUKUM Adrian Pah, Gress Gustia
Jurnal Advokasi Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011) Adrian Pah, Gress Gustia; Iriyanto, Echwan; Wulandari, Laely
Lentera Hukum Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.563

Abstract

Korupsi adalah penyelewengan tugas dan penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan dan biasa terjadi pada badan publik atau masyarakat umum. Penyebab adanya tindakan korupsi berasal dari aspek individu, organisasi, dan peraturan yang ada.Dampak dari tindakan korupsi dapat merusak perekonomian negara, demokrasi dan kesejahteraan umum. Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, oleh karena itu perimbangan Hakim dalam penjatuhkan putusan seyogyannya berpedoman dari ketentuan yang sudah di atur di dalam UUPTPK yang sudah memberikan ketentuan acaman pidana minimal khusus dalam pelaku tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Ancaman Pidana Minimal Khusus, Pertimbangan Hakim.
Pasar Digital dan Eksploitasi Data: Mengatasi Penyalahgunaan Dominasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Lita, Helza Nova; Adrian Pah, Gress Gustia
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 25, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2025.V25.1-18

Abstract

Practices exploiting personal data, particularly by dominant players, can lead to unfair competitive advantages. The power derived from service providers' access and control over users' data can capture the market from existing competitors and potential entrants, potentially resulting in higher and even discriminatory consumer prices. This article, employing a combination of normative juridical research and Reform-Oriented Research methodology, aims to establish the exploitation of personal data as a form of abuse of the dominant position in the digital market under Indonesian competition law. The article argues that the practices of digital service providers exploiting personal data, facilitated by the conditions of the digital market and their dominant positions, create barriers for competitors and deter potential entrants. This ultimately meets the element of abuse of dominant position under Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, rendering such practices per se illegal. The article concludes by suggesting that lawmakers should establish a framework and adequate regulations to address the exploitation of personal data by business actors in the digital market. This would promote fair business competition and protect the interests of digital service users. 
Co-Authors Echwan Iriyanto Helza Nova Lita Laely Wulandari Taufiqurrohman, Moch. Marsa