Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Lex Generalis UNES Journal of Swara Justisia Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian State Law Review (ISLRev)
Fuqoha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTATION OF RESTITUTION FOR VICTIMS OF ABUSE ACCORDING TO INDONESIAN CRIMINAL LAW Adamullah, Tubagus Alandaru; Fuqoha
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33714

Abstract

This research primarily focuses on analyzing the concept of restitution in the context of victims of abuse, as well as identifying the challenges and benefits of implementing restitution in criminal law enforcement in Indonesia. The research employs a normative juridical method. The implementation of restitution for victims of abuse in Indonesia still faces various obstacles, such as a lack of understanding of the concept of restitution among law enforcement officials and a lack of awareness of victims' rights to receive restitution. However, there are also significant benefits from implementing restitution, such as providing compensation to victims for the losses they have suffered and strengthening restorative justice in the criminal justice system. This research provides an overview of the implementation of restitution for victims of abuse under Indonesian criminal law and offers recommendations to enhance the effectiveness and fairness in protecting victims' rights through the mechanism of restitution. Keywords: Criminal Law in Indonesia; Restitution; Victim.
Analisis Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Coffee Shop di Kota Serang terhadap Pendaftaran Merek Shefiani, Siti; Fuqoha
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1238

Abstract

Coffee shop is one of the places that is in vogue in all circles, especially among teenagers so that this place is never empty of enthusiasts. Although many entrepreneurs have realized the importance of trademark registration, there are still some who do not fully understand this, including among coffee shop entrepreneurs. This is one of the efforts for competitors to conduct unfair business competition. It is therefore necessary to conduct socialization and education on the importance of trademark registration, simplify registration procedures and provide consultations for entrepreneurs who want to register their trademarks.
Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu; Fuqoha; Hasuri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/23nsvd38

Abstract

Walaupun pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk tidak ikut dalam proses kampanye maupun ikut bergabung dalam partai politik serta berbagai larangan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan banyak sekali Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap Netral dalam pemilihan kepala daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, seorang oknum camat yang ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu pasangan Kepala Daerah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, khususnya: 1. Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Demi Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: 1. Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 netralitas disini bermakna bahwa pejabat pemerintah tidak boleh dipengaruhi atau terlibat dalam partai politik. Pasal 9 mengharuskan pejabat pemerintah untuk menjaga independensi dari pengaruh dan keterlibatan semua partai politik di Indonesia. 2. Diperlukan system pengawasan ASN yang efisien untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, yang meliputi pembentukan Lembaga yang akuntabilitas dan berintegritas, untuk menjamin bahwa ASN tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dalan melaksanakan kewajibannya serta kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas.
ANALISA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA BURUH HARIAN LEPAS di PT. SINAR KAPANG BERKAH KOTA CILEGON Lolitawati; Fuqoha
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11286

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan perjanjian yang biasanya di berikan kepada buruh harian lepas dalam pekerjaan lapangan yang selesai dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja. Pemenuhan hak atas para pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja, perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu oleh PT. Sinar Kapang Berkah yang bergerak dibidang konstruksi pekerjaannya bersifat sementara memiliki batas waktu tertentu yang menyebabkan pekerja tidak memiliki kepastian atas perpanjangan waktu pengerjaan project. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan permasalahan dengan cara data primer melakukan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pekerja kontrak berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perjanjian kerja bersifat mengikat pekerja dan pemberi kerja, selesainya waktu pengerjaan project ditentukan oleh pihak yang memberi order, perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan secara lisan dengan adanya saksi, pemenuhan hak pembayaran dihitung berdasarkan hari pekerja melakukan pekerjaannya, pentingnya pendaftaran jaminan kesehatan bagi pekerja guna menjamin perlindungan hukum bagi pekerja serta perselisihan hubungan industrial yang ada antara pekerja dengan dengan pemberi kerja dapat di selesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, langkahnya berupa perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial
Courier Assistant Service Practices at Shopee Express Courier Partners from a Contract Law Perspective Wulandari, Sekar Ajeng; Fuqoha
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i2.3777

Abstract

This study analyzes the practice of assistant couriers employed by Shopee Express partner couriers from a contract law perspective. The relationship between Shopee Express and partner couriers is governed by a legally binding partnership agreement. However, the existence of assistant couriers hired by partner couriers lacks a clear legal basis within the agreement. This phenomenon raises potential legal issues, particularly concerning liability for lost or damaged goods during delivery. Based on the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, partner couriers and Shopee Express have the right to agree on the terms of their employment contract. However, the use of assistant couriers without Shopee Express’s approval may violate the validity conditions of contracts under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study recommends that Shopee Express establish clearer regulations regarding the involvement of assistant couriers to ensure legal certainty and protection for all parties involved.
Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterwakilan Perempuan di Partai Politik Pradipta, Azelea Cipta Pradipta; Fuqoha
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan wanita dalam partai politik adalah penting untuk menjaga keseimbangan gender dalam politik, namun tantangan dalam memastikan partisipasi yang merata masih menjadi kendala. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi proses pemilihan umum, termasuk keterwakilan wanita di partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan Bawaslu dalam mengawasi hal ini serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait, dengan metode penelitian meliputi analisis dokumen dan studi literatur. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi proses internal partai, masih ada hambatan seperti kurangnya sumber daya dan optimalisasi kerjasama. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat peran Bawaslu melalui peningkatan kerjasama dan advokasi kebijakan yang lebih inklusif.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial Fuqoha
Indonesian State Law Review Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian State Law Review, April 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.23199

Abstract

Penyelesaian perselisihan non-litigasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan dimana para pihak yang berselisih dapat melakukan perundingan secara langsung antar pihak dan/atau melalui pelibatan pihak ketiga yang netral yang ditunjuk para pihak untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan. Model penyelesaian perselisihan non-litigasi dalam perselisihan hubungan industrial antara lain melalui penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengemukakan kekuatan hukum dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak bila kedua belah pihak bersepakat yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian bersama. Selain itu, penyeelsaian perselisihan non-litigasi memiliki kekuatan hukum eksekusi jika perjanjian bersama terdaftar pada pengadilan hubungan industrial.
Co-Authors Adamullah, Tubagus Alandaru Hasuri Lolitawati Pradipta, Azelea Cipta Pradipta Shefiani, Siti Wulandari, Sekar Ajeng Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu