Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nagari Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JUSTISI KRTHA BHAYANGKARA Journal of Law, Poliitic and Humanities Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Lastuti Abubakar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
REVITALISASI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA Lastuti Abubakar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.2.213

Abstract

The existence of adat law as a legal source has been neglected. Due to the thinking that Adat Law has traditional nature and has no ability adapt with modern life. Hence it necessary to fnd relevant Adat law to cope problems of Indonesia within globalization era. It is important to know the urgency of adat law as foundation of national legal development policy. This research was conducted through analitycal descriptive methods with normative  juridical approach.data were collected through literature research that were analyzed qualitatively through juridical interpretation based on relations between legal principles, norms as well theories within phenomenon in the society. Research shows that adat law as institution (heritage, indigenous rights, pawn, rent, production sharing.etc) still relevant with national legal development. Partially, those institutions  had been codified within national legislations. In addition, it may also become such inspiration  the national legal development in regards to finding of law.Key words: revitalization, adat law, source of law Baca secara foneti
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia Duhita Pradnya Andhanaricwari; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.622 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i1.4818

Abstract

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana timbul perbedaan pendapat mengenai lembaga jaminan manakah yang digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara berdasarkan hukum jaminan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa ketentuan hukum jaminan yang dapat dikenakan terhadap pesawat udara dan mengetahui praktik penjaminan pesawat udara di Indonesia berdasarkan hukum jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai pembebanan jaminan pesawat udara di Indonesia. Adapun jaminan hipotik yang dinilai relevan karena mengatur jaminan benda tidak bergerak, tidak dapat dilaksanakan sebab tidak ada peraturan pelaksana yang melandasi mengenai pembebanan hipotik pesawat udara sehingga tidak dapat melahirkan jaminan kebendaan. Hal tersebut mengakibatkan pembebanan jaminan pesawat udara dilakukan dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan merupakan komponen-komponen pesawat udara. Sedangkan, pelaksanaan pembebanan jaminan pesawat udara (secara keseluruhan) hanya didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan itikad baik untuk menjaga nama baik para pihak, artinya kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren atau dengan kata lain kedudukan kreditur lemah karena tidak memiliki hak-hak kebendaan sebagaimana pemegang jaminan kebendaan.
PRANATA GADAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BERBASIS KEKUATAN SENDIRI (GAGASAN PEMBENTUKAN UU PERGADAIAN) Lastuti Abubakar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.047 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16146

Abstract

Pawn services in Indonesia has transformed from a traditional financing institution which particularly work within small and medium enterprise to a wider financial institution that include mortgage, investment, parcel delivery services, custody as well as gold trading. Yet it raises question how is the development of pawn services in practice in regards to the objective of pawn institution as a financial alternative. In additon, it also leads to the question how the proper regulation concept is in the future. Research shows that pawn services, particularly sharia pawn services in gold, turns to be a speculative investment. Hence, future regulation concerning pawn services should be able to achieve the objective of pawn services as a tool of economic development. Jasa pegadaian di Indonesia bertransformasi dari semula sebagai lembaga pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM meluas menjadi lembaga yang juga melayani fidusia, investasi, pengiriman dan penerimaan barang, penitipan dan jual beli logam mulia. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana perkembangan praktik gadai apabila dikaitkan dengan tujuan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan dan bagaimanakah konsep pengaturan gadai di masa datang guna mewujudkan fungsi gadai sebagai alternatif pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa praktik pegadaian, khususnya gadai emas syariah bergeser menjadi investasi yang spekulatif. Oleh karena itu regulasi pergadaian sangat diperlukan. Regulasi pergadaian di masa datang harus mampu menjadikan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan guna menggerakkan perekonomian.
PEMBERIAN INSENTIF ATMR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN Kenny Kanigara Octavio; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.2827

Abstract

Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan elemen penting dalam pengukuran tingkat kesehatan suatu bank. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguraikan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk memberikan insentif berbentuk ATMR kepada lembaga perbankan sebagai upaya mendorong prinsip keuangan berkelanjutan, yang wajib diterapkan bank sejak 1 Januari 2019. Penelitian ini mengkaji kebijakan pemberian insentif oleh OJK terkait pelaksanaan keuangan berkelanjutan; pemberian insentif berbentuk ATMR kepada lembaga perbankan; dan kesulitan dalam praktik pemberian insentif ATMR kepada lembaga perbankan. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dan pemberian insentif oleh OJK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberian insentif dalam bentuk ATMR dapat diberikan kepada bank sebagai reward dari green banking product guna upaya mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan; pemberian insentif ATMR menarik untuk bank karena dapat menaikkan tingkat Kesehatan bank; Pemberian insentif ATMR sulit dilakukan karena POJK Nomor 51 Tahun 2017 lebih mengusung awareness daripada compliance namun OJK dapat menerbitkan aturan lanjutan sebagai acuan untuk praktik pemberian insentif ATMR ke Lembaga perbankan. 
Analisis Dana Perlindungan Pemodal (Securities Investor Protection Fund) Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal Ryan Ozora Hendrawan; Lastuti Abubakar; Nun Harrieti
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i1.8736

Abstract

This research aims to look at the Financial Services Authority (OJK) establishing an Investor Protection Fund (DPP) to protect investors in the capital market. This study discusses the scope of DPP protection and the effectiveness of DPP implementation in the capital market. The problem is focused on the DPP having a fairly narrow scope of protection, namely protection only for the loss of investor assets caused by the custodian, and only for SIPF members. The effectiveness of DPP implementation can be seen from two sides, namely as a compensation fund and as an investment fund. To approach the problem, references from the Law of the Agreement are used. The data were collected through literature and field studies, document study data collection tools, and interviews and were analyzed descriptively and qualitatively.This study concludes that the implementation of DPP can be divided into two types, namely DPP with its function as a compensation fund and DPP with its function as an investment fund, the implementation of DPP as an investment fund has been effective, as can be seen from its rapid development
Optimalisasi Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Dalam Mendukung Penerapan Prinsip Berkelanjutan Pada Korporasi Elma Muthia Afnahanifa; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Nagari Law Review Vol 4 No 2 (2021): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.120-130.2021

Abstract

The role of corporations in applying sustainable principles cannot be separated from the commitment of corporations in carrying out social and environmental responsibility or corporate social responsibility (CSR). In practice, corporations must also have clear CSR commitments. However, the implementation of CSR in Indonesia has not been optimally carried out by corporations from a sustainable development perspective. Corporate Social Responsibility is still considered an obligation, it has not become a good character inherent in the corporation. This paper will discuss about the optimization of CSR in Indonesia by analyzing the normative legal measures that can be taken against the CSR legislation seen from the prospects and challenges that Indonesia has. The approach method used in this study is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and analyzed by qualitative normative methods. The problem in managing CSR in Indonesia is that the concept of CSR is not aligned with sustainable principles. From this, an understanding can be drawn that basically the optimization that is felt to be the most appropriate when viewed from the existing gaps in CSR regulation is the making of pentahelix policies that involve the government, society, non-governmental organizations, academics, and the media.
Legal Consequences For Investors In A Public Limited Liability Company That Applies Multiple Voting Sharing System Larasati Anyufa; Lastuti Abubakar; Pupung Faisal
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 2 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i2.2627

Abstract

The Indonesian capital market has undergone changes, especially related to legal reforms that can be seen in terms of quantity including legal certainty and protection for investors. These changes are accompanied by the application of the new economy encouraged by the Government of Indonesia, especially for the development of digital technology because technology companies and start-ups have the opportunity to invest or do business in Indonesia. One form of encouragement for Indonesia's new economy is the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 22 / POJK.04 / 2021 concerning the Application of Share Classification with Multiple Voting Rights by Issuers with Innovation and High Growth Rates Conducting Public Offerings of Equity Securities. The application of dual class shares in the multiple voting shares system is expected to provide protection for the company's vision and mission so that it can develop properly. The research method used is normative juridical by collecting secondary data related to research problems.
Analysis of the Implementation of Joint Funding as an Alternative Financing in the Creative Economy Sector in Indonesia Natasya Bonita Oktaviana Manalu; Lastuti Abubakar; Tri Handayani; Dewi Kania Sugiharti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1079

Abstract

This study analyzes the implementation of crowdfunding as an alternative financing option in Indonesia’s creative economy sector, highlighting its significant positive impact on sector growth. Crowdfunding provides broader access to capital for small and medium enterprises, enhances community engagement, and fosters innovation and product diversification. Through crowdfunding platforms, entrepreneurs can build a strong support community and introduce their creative ideas to a wider audience. Despite these benefits, the mechanism faces challenges, including a lack of understanding about crowdfunding, high competition, and regulatory uncertainty. Additionally, issues of transparency, uncertainty in achieving funding targets, as well as technological and psychological challenges must also be addressed. To maximize the benefits of crowdfunding, entrepreneurs are advised to prioritize transparency and prepare sustainability plans post-funding. Support in the form of education, training, and strengthened regulations is crucial to creating an inclusive and sustainable creative economy ecosystem. By overcoming these challenges, crowdfunding has the potential to be an effective tool for promoting innovation and growth in Indonesia’s creative economy sector, while empowering communities to actively contribute to value creation
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia Ketut Septian Dripananda; Lastuti Abubakar; Nanda Annisa Lubis
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 2 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2024.22.2.188-200

Abstract

This study analyzes the validity of a fiduciary security deed not signed before a notary based on the Notary Position Law and Fiduciary Security Law, and legal protection for harmed parties. The normative juridical method with an analytical descriptive approach was used. Results show a fiduciary security deed not signed before a notary degrades into a private deed, rendering it null and void by law and unable to be registered at the Fiduciary Registration Office. Legal protection for harmed creditors allows claiming compensation, costs, and interest from the notary if proven to violate the Notary Position Law provisions. The study concludes the notary's presence during fiduciary security deed signing is crucial to ensure validity and legal certainty for involved parties. The degraded deed's lack of registration prevents creditors from executing the fiduciary security, emphasizing notarization's importance in protecting creditor interests. Key Words: Degradation; Fiduciary Security Deed; Notary
Doktrin Kelalaian Kontribusi (Contributory Negligence) Terhadap Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Pegawai Bank Sadzili, Iza; Lastuti Abubakar
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 1 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i1.14338

Abstract

This study aims to examine in depth the application of the doctrine of contributory negligence in the context of bank legal liability for losses experienced by customers due to errors or negligence committed by bank employees. The issues raised focus on the extent to which banks can be exempted from legal liability by postulating the existence of contributory negligence from the customer, as well as the relevance of the application of this doctrine in the current legal system and banking practices in Indonesia. This study uses a normative legal approach with a literature study method and analysis of laws and regulations, especially referring to the provisions of Article 10 of the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. The results of the study show that in practice, banks as financial service business actors must still be responsible for customer losses arising from the negligence of their employees, regardless of whether or not there is a contribution of error from the customer. In addition, the doctrine of contributory negligence which is "all or nothing" is considered no longer relevant to be applied in a modern accountability system that emphasizes the principles of justice and consumer protection. Therefore, a review of the provisions that adopt the principle of contributory negligence in Indonesian banking regulations is urgent.
Co-Authors Dewi Kania Sugiharti Duhita Pradnya Andhanaricwari Ema Rahmawati Fidel, Yohanes Fitri Riani Baharudin Kenny Kanigara Octavio Ketut Septian Dripananda Larasati Anyufa Muthia Elma Nanda Annisa Lubis Natasya Bonita Oktaviana Manalu Nun Harrieti Pupung Faisal Ryan Ozora Hendrawan Sadzili, Iza Tri Handayani