Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LOCAL SOCIAL ROLE IN FOREST PREVENTION AND FOREST PLANNING BY OPEN COUNTRIES Hutabarat, Dany Try Hutama; Fauzan, Aan; Piranda, Dea Resti; Sinaga, Dessy Zulfianti; Putri, Erga Eka; Sinambela, Ibrahim; Hakim, M. Fauzan; Lubis, Rafly Aulia; Iswandi, Rizky; Dalimunthe, Septian Rizky; Satria Alvin Sitorus, Akmal
REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE AND PEDAGOGY Vol. 1 No. 2 (2022): FEBRUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.484 KB) | DOI: 10.55047/romeo.v1i2.79

Abstract

The majority of Indonesians make their living from farming, which requires a lot of area to grow crops. To produce fresh land for farmers, a small amount of forest must be cleared. The cost of land cannot be increased by cutting down and burning trees and forests, according to the legislation. However, there are several exceptions to local rules, such as burning up to 2 hectares of land per family head, growing local kinds, and encircling themselves with fire traps to prevent disease transmission, but not to the environment. The study's goal was to examine into the involvement of local sages in land clearance, forest burning, and land burning, as well as the establishment of land clearing operations against police officers who broke local laws. This research method combines a legal (sculpture) and a conceptual approach. The findings demonstrate the importance of local wisdom in large-scale forest fire prevention through constitutional acknowledgment of local wisdom.
Penegakan Hukum Illegal Fishing Siregar, Emil Salim; Nasution , Adenisya; Wijaya, Chandra Ridho; Sinaga, Dessy Zulfianti; Juwita, Nadila Rahma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9318

Abstract

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, sehingga nelayan asing selalu lolos dari aktivitas illegal fishing. Pencurian ini terjadi karena kurangnya perhatian dari petugas pengawas air.Hingga saat ini pencurian ikan masih sering terjadi. Oleh karena itu, Indonesia harus mengalami kerugian yang sangat besar hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat persentasenya mencapai 25% dengan total 11,6 juta ton setiap tahunnya. Permasalahan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dengan adanya illegal fishing, sehingga sangat perlu ditegakkan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menulis jurnal dengan judul Penegakan Hukum Illegal Fishing. Dengan rumusan masalah. “Bagaimana aturan penegakan hukum illegal fishing di Indonesia?” dan “Bagaimana pengaturan hukum Illegal Fisting dalam hukum internasional?”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diterapkan dengan baik di Indonesia saat ini, dan juga diterapkan secara internasional. Dalam penelitian ini penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada Pasal 45 UU Perikanan tahun 2009. Hal ini terlihat dari segala aspek mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini juga dijelaskan dalam KUHAP yang diterbitkan pada tahun 1981 dalam Undang-Undang Nomor 8