Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LOCAL SOCIAL ROLE IN FOREST PREVENTION AND FOREST PLANNING BY OPEN COUNTRIES Hutabarat, Dany Try Hutama; Fauzan, Aan; Piranda, Dea Resti; Sinaga, Dessy Zulfianti; Putri, Erga Eka; Sinambela, Ibrahim; Hakim, M. Fauzan; Lubis, Rafly Aulia; Iswandi, Rizky; Dalimunthe, Septian Rizky; Satria Alvin Sitorus, Akmal
REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE AND PEDAGOGY Vol. 1 No. 2 (2022): FEBRUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.484 KB) | DOI: 10.55047/romeo.v1i2.79

Abstract

The majority of Indonesians make their living from farming, which requires a lot of area to grow crops. To produce fresh land for farmers, a small amount of forest must be cleared. The cost of land cannot be increased by cutting down and burning trees and forests, according to the legislation. However, there are several exceptions to local rules, such as burning up to 2 hectares of land per family head, growing local kinds, and encircling themselves with fire traps to prevent disease transmission, but not to the environment. The study's goal was to examine into the involvement of local sages in land clearance, forest burning, and land burning, as well as the establishment of land clearing operations against police officers who broke local laws. This research method combines a legal (sculpture) and a conceptual approach. The findings demonstrate the importance of local wisdom in large-scale forest fire prevention through constitutional acknowledgment of local wisdom.
Metode Mengoncek Kelapa (Studi Kasus Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan) Dalimunthe, Septian Rizky; Fawzan, Rudi; Sinaga, Rizky; Azura, Putri; Sinambela, Nur Isnaini; Situmorang, Aldi Pratama; Mangunsong, Juliana; Sitorus, Akmal Satria Alfin; Valentini, Sarah Syahira; Marpaung, Samsul Komar; Anggraini, Dini; Manurung, Muhammad Fadhli; Lubis, Adi Syahputra; Suganda, Sheva Febrian
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.11198

Abstract

Mengoncek atau juga dikenal sebagai pengupasan sabut, juga dilakukan dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi berbentuk linggis setinggi 80 sentimeter dengan bagian yang tajam menghadap ke atas. Di bagian bawah alat ini, ada tempat untuk menyimpannya agar tidak masuk ke dalam tanah. Tenaga kerja yang telah dilatih dapat mengupas antara lima ratus dan seribu buah kelapa setiap hari. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti membahas metode pengumpulan informasi yang paling umum melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam ulasan ini. Dalam kasus ini, narasumber langsung dari data tersebut adalah warga Desa Bangun Sari. Jenis pengumpulan data ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan kunci, yang merupakan individu yang langsung mengetahui masalah yang diteliti. Di desa bangun sari kecamatan silau laut kabupaten asahan menjadi  titik  kunjungan  mahasiswa/i KKN Universitas Asahan. Meskipun ini merupakan bagian dari pemberdayaan perempuan, upah ibu Halimah sebesar Rp300–Rp400 per kilogramnya terlalu rendah untuk dianggap layak. Meskipun mereka menerima upah yang begitu rendah, para pekerja perempuan ini tetap bekerja keras untuk mempertahankan hidup
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KEMITRAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIBIDANG KONTRUKSI Fauzan, Aan; Piranda, Dea Resti; Sinaga , Dessy Zulfianti; Sinaga , Rizky; Dalimunthe, Septian Rizky
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mempelajari, dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta kelemahan dan solusi dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak dapat memperoleh keamanan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Hukum Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemerintah semuanya memberikan perlindungan hukum kepada perjanjian kemitraan pengadaan.