Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19 Izzah Khalif Raihan Abidin
Jurist-Diction Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i3.26981

AbstractIndonesian Competition Commission (KPPU) conducted an initiative case research to the alleged tying-in Rapid Test services agreement in several hospitals. In the research, all hospitals that offer Rapid Test services are the objects of research. KPPU conducts market structure analysis, compliance with the elements of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, and the consequences of implementing closed agreements. Implementing this tying agreement may fall into the investigation category if, in practice, it causes monopolistic practices and or unfair business competition. Analyzing the KPPU's efforts to handle suspected business competition violations committed by hospitals, legal research will use a statutory and conceptual approach. Considering that the tying agreement can actually or potentially hinder business competition, based on KPPU's duties and authorities can enforce the law and advocate for business competition.Keywords: Tying Agreement; Rapid Test; Hospital; KPPU.AbstrakKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian perkara inisiatif terhadap dugaan adanya perjanjian tying yang dilakukan sejumlah rumah sakit pada layanan Rapid Test. Dalam penelitian tersebut, seluruh rumah sakit yang menawarkan layanan Rapid Test menjadi objek penelitian, KPPU melakukan analisis struktur pasar, pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat, dan akibat pelaksanaan perjanjian tertutup. Pelaksanaan perjanjian tying ini dapat masuk kategori penyelidikan jika dalam praktiknya menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam menganalisis upaya KPPU menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan rumah sakit, digunakan penelitian hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Mengingat perjanjian tying secara aktual maupun potensial dapat menghambat persaingan usaha, maka KPPU berdasarkan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha.Kata Kunci: Perjanjian Tying; Rapid Test; Rumah Sakit; KPPU.

Ratio Legis Pemberian Hak Milik untuk Rumah Toko: Sebuah Evolusi Hukum Sumardji; Izzah Khalif Raihan Abidin; Dinda Ajeng Puspanita; Xavier Nugraha
Notaire Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i1.42036

Pada awalnya dasar kepemilikan atas ruko tidak dimungkinkan sebagai hak milik, karena dianggap hak milik hanya untuk tempat hunian, sedangkan ruko untuk kegiatan usaha. Namun, dalam perkembangannya ruko juga dimungkinkan sebagai hunian. Hal ini dianggap bertentangan dengan landasan filosofis adanya hak milik yang notabene hanya untuk hunian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah di dalam artikel ini adalah pertama karakteristik hak milik di Indonesia dan kedua karakteristik hak milik terhadap rumah toko. Metode penelitian di dalam artikel ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari artikel ini adalah pertama Adapun karakteristik hak milik di Indonesia adalah turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Kedua, selaras dengan teori legal evolution dalam konsep hak milik atas tanah dan bangunan ruko di Indonesia, maka kepemilikan atas ruko dapat berupa hak milik dengan syarat: (1) tanah dan bangunan tersebut memiliki izin pendirian sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial yang berupa pertokoan; (2) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai masih berlaku atau telah berakhir; dan/atau (3) atas nama pemegang hak yang masih hidup atau meninggal dunia.

Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Arnapi; Karnaji; Abidin, Izzah Khalif Raihan; Arsyada, Rofadan Mina
Media Iuris Vol. 7 No. 1 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i1.43709

AbstractThe law will continue to develop to achieve justice. In social life, the Indonesian National Police is essential in ensuring security and order, including demonstrations by certain groups of people. Indonesia, as a democratic country, absolutely guarantees the existence of public opinion, namely freedom of speech, freedom of the press, intellectual freedom, and freedom of religion, as stated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and detailed in other laws and regulations. Departing from the issue of violence in demonstrations, we will discuss the legal urgency of granting constitutional rights to demonstrations, the status and criminal responsibility of the Indonesian National Police in security and state order. The inconsistency in the recognition of constitutional rights at demonstrations can be seen in the criminal sanctions for the Indonesian National Police who commit acts that violate the law that have not been applied strictly and proportionately.Keywords: Rally; Constitutional Rights; Human Rights; Criminal Liability; The Indonesian National Police. AbstrakHukum akan terus berkembang untuk mencapai suatu keadilan. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, Kepolisian Republik Indonesia memegang peranan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban salah satunya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Indonesia sebagai negara demokrasi secara absolut menjamin eksistensi pendapat umum yakni kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan intelektual, dan kebebasan beragama sebagaimana Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperinci dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Berangkat pada isu kekerasan dalam aksi unjuk rasa, akan dibahas urgensi hukum pemberian hak konstitusi pada unjuk rasa, kedudukan dan pertanggungjawaban pidana Kepolisian Republik Indonesia dalam keamanan dan ketertiban negara. Inkonsistensi pengakuan hak konstitusi pada unjuk rasa nampak pada sanksi pidana bagi POLRI yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang belum diterapkan secara tegas dan proporsional.Kata Kunci: Unjuk Rasa; Hak Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Pertanggungjawaban Pidana; Kepolisian Negara Republik Indonesia.

The Obligations and Rights to Obtain Compensation as a Result of the Space Objects Discovery Wulandari, Sinar Aju; Abidin, Izzah Khalif Raihan; Achmad, Zainal Abidin; Prakoso, Muhammad Ardy
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 16, No 2 (2023)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24433527.v16i2.17440

Indonesia, as a nation where foreign space objects are discovered, holds the right to seek compensation, thereby addressing the country's claims to reinstate pre-damage conditions. Under international regulations, any country launching objects into outer space from its territory or launch facilities assumes responsibility for damages incurred in other nations. This research employs a qualitative legal research methodology, employing both statutory and conceptual approaches. The statutory method scrutinizes laws pertinent to the identified legal concerns. The primary sources encompass the 1967 Treaty on the Principles Governing State Activities in Space Exploration and Utilization, including the Moon and Celestial Bodies, and Indonesia's Law Number 16 of 2002, Gazette Number 34 of 2002, Supplement State Gazette No. 4195. The study's findings highlight that the 1968 Rescue Agreement broadened a state's obligations concerning astronaut rescue, recovery, and repatriation, extending these responsibilities to encompass the return of space objects for exploration purposes. The repatriation of foreign space objects mandates compensation for any damage resulting from the descent of celestial bodies. Therefore, Indonesia, under international legal frameworks, can pursue restitution for damages caused by space objects from other nations, ensuring accountability and restoration of affected conditions.

The Urgency of Banks in Implementing the Precautionary Principle as Consumer Protection in the Standard Clauses of Credit Agreements Farid Irfan Siddik; Astutik, Sri; Widodo, Ernu; Soekorini, Noenik; Abidin, Izzah Khalif Raihan
Media Iuris Vol. 7 No. 3 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i3.56432

The importance of the bank in applying the precautionary principle contributes to ensuring a sound banking system and protecting the country’s economy. In lending, the precautionary principle was manifested in a standard agreement between the bank as the creditor and the customer as the debtor. Credit agreements can lead to disputes, where the debtor sues the bank for violating the principle of consumer protection because it applies standard clauses in the credit agreement. The research method used is legal research with a statute approach and a conceptual approach). The results state that the application of the precautionary principle in making standard agreements manifests itself in the prohibition of financial service business actors including exoneration clauses to the detriment of financial service consumers as stipulated in Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act and OJK Regulation No. 6/POJK.07/Tahun 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

Legitimacy of Account Blocking by Third Parties in the Human Rights Paradigm Khofidhotur Rovida; Izzah Khalif Raihan Abidin; Hervina Puspitasari
Simbur Cahaya Volume 33 Nomor 1, Juni 2026
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v33i1.5625

Account blocking by third parties, such as the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), is a crucial issue within the human rights (HAM) paradigm because it restricts individual ownership rights and economic freedom. This study aims to analyse the legitimacy of account blocking without a court decision and to examine PPATK's legal standing among customers, banks, and law enforcement officials. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, this study finds that the PPATK does not have attributive authority to block accounts directly but rather has the authority to request a "temporary suspension of transactions" from financial service providers. As a key finding, this study identifies four parameters for assessing the legitimacy of blocking and ensuring it does not violate human rights: the principles of legality, necessity, proportionality, and procedural justice (due process of law). The analysis indicates that the policy of blocking passive (dormant) accounts solely based on administrative status, without any indication of criminal activity, exceeds its authority and contradicts the principles of legality and consumer protection. Therefore, this study recommends applying the Regulatory Impact Assessment (RIA) instrument in formulating blocking policies to ensure transparency, accountability, and a balance between eradicating financial crimes and protecting citizens' basic rights.

The Validity of the Form of Agreement in Fulfilling Pharmaceutical Supplies in Government Hospitals Izzah Khalif Raihan Abidin; Selvia Ananda Tri Avista
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.14278

Penelitian hukum normatif ini mengkaji limitasi terhadap asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan perbekalan farmasi untuk Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan statute approach dan conceptual approach untuk menunjukkan bahwa pengadaan perbekalan farmasi wajib dilaksanakan secara elektronik melalui sistem E-Purchasing dan katalog elektronik (E-Catalogue) pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik juncto Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. Jenis kontrak yang digunakan adalah jual beli, yang harus memenuhi syarat sahnya kontrak Pasal 1320 KUHPer serta kewenangan pengadaan berada pada organ tertentu dalam struktur rumah sakit: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengambil keputusan pengeluaran anggaran dan menandatangani kontrak, serta Kelompok Kerja (Pokja) yang membantu PPK dalam proses pemilihan penyedia. Terdapat konsekuensi hukum terhadap kegiatan kontraktual dalam pemenuhan sediaan perbekalan farmasi di rumah sakit pemerintah sampai dengan pelaksanaan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika proses penyusunan kontrak sampai dengan pelaksanaan tidak sesuai dengan pengadaan barang/jasa maka dapat dibatalkan/batal demi hukum sebagaimana tidak terpenuhinya Syarat Sah Kontrak 1320 KUHPer serta berpotensi melanggar prinsip transparansi, ternyata konsep konsinyasi dalam perbekalan farmasi tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa.Abstract : This normative legal research examines the limitations of the principle of freedom of contract in the procurement of pharmaceutical supplies for Government Hospitals in Indonesia. The principle of freedom of contract, as regulated in Article 1338 of the Civil Code, is limited by specific statutory provisions governing the procurement of government goods/services. This research uses a statute approach and a conceptual approach to show that the procurement of pharmaceutical supplies must be carried out electronically through the E-Purchasing system and the government’s electronic catalog (E-Catalogue) as regulated in the Regulation of the Minister of Health concerning Drug Planning and Procurement based on the Electronic Catalogue in conjunction with the applicable Presidential Regulation concerning the Procurement of Government Goods/Services. The type of contract used is a sale and purchase, which must meet the requirements for a valid contract in Article 1320 of the Civil Code and the procurement authority rests with specific organs within the hospital structure: the Pejabat Pembuat Komitmen/Commitment Making Officer (PPK) who is authorized to make decisions on budget expenditures and sign contracts, and the Kelompok Kerja/Working Group (Pokja) who assists the PPK in the supplier selection process. There are legal consequences for contractual activities in fulfilling pharmaceutical supplies in government hospitals until the implementation must comply with applicable laws and regulations, if the process of drafting the contract until the implementation is not in accordance with the procurement of goods/services then it can be canceled/nulled by law as it does not fulfill the Valid Contract Requirements 1320 of the Civil Code and has the potential to violate the principle of transparency, it turns out that the concept of consignment in pharmaceutical supplies is not in accordance with the mechanism for procurement of goods/services.

The Obligations and Rights to Obtain Compensation as a Result of the Space Objects Discovery Sinar Aju Wulandari; Izzah Khalif Raihan Abidin; Zainal Abidin Achmad; Muhammad Ardy Prakoso
Jurnal Sosial Humaniora Vol 16 No 2 (2023)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24433527.v16i2.17440

Indonesia, as a nation where foreign space objects are discovered, holds theright to seek compensation, thereby addressing the country's claims toreinstate pre-damage conditions. Under international regulations, anycountry launching objects into outer space from its territory or launchfacilities assumes responsibility for damages incurred in other nations. Thisresearch employs a qualitative legal research methodology, employing bothstatutory and conceptual approaches. The statutory method scrutinizes lawspertinent to the identified legal concerns. The primary sources encompass the1967 Treaty on the Principles Governing State Activities in SpaceExploration and Utilization, including the Moon and Celestial Bodies, andIndonesia's Law Number 16 of 2002, Gazette Number 34 of 2002,Supplement State Gazette No. 4195. The study's findings highlight that the1968 Rescue Agreement broadened a state's obligations concerning astronautrescue, recovery, and repatriation, extending these responsibilities toencompass the return of space objects for exploration purposes. Therepatriation of foreign space objects mandates compensation for any damageresulting from the descent of celestial bodies. Therefore, Indonesia, underinternational legal frameworks, can pursue restitution for damages caused byspace objects from other nations, ensuring accountability and restoration ofaffected conditions.

Strategi Pembentukan Komunitas Berkelanjutan di Desa Pamongan Kediri Melalui Kepemimpinan Perempuan Berbasis Budaya Sadar Hukum Dessy Maeyangsari; Khofidhotur Rovida; Fauziah Larasati; Izzah Khalif Raihan Abidin
Jurnal AbdiMas Ekonomi Terapan Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL ABDIMAS EKONOMI TERAPAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/p070tg04

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pamongan, Kabupaten Kediri, sebagai upaya memperkuat kepemimpinan perempuan dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui observasi awal, penyuluhan, diskusi kelompok fokus (FGD), dan penyebaran kuesioner, pemerintah desa, organisasi perempuan, pemuda, dan masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang cukup karena keterlibatan perempuan, kolaborasi timbal balik, dan kegiatan desa. Namun demikian, potensi kepemimpinan perempuan, pengetahuan hukum digital, saluran pelaporan pelanggaran hukum, dan lembaga masyarakat masih perlu diperkuat. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana masyarakat desa yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dapat dikembangkan dengan memasukkan kepemimpinan perempuan, budaya pemahaman hukum, dan keterlibatan masyarakat.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search