Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PENDAMPINGAN KELOMPOK “BERKAT USAHA” DALAM PRODUKSI KAMBAMBANG BERBAHAN RUMPUT LAUT EUCHEMA SPINOSUM SEBAGAI COOKIES HIGH FIBER RENDAH GLUTEN Henggu, Krisman Umbu; Katongu Retang, Elfis Umbu; Indah, Rambu Hada; Kolo, Yuliana; Wadu, Lenian Gede; Lapu, Robinson Umbu; Kalaway, Rambu Yetti; Bureni, Eman N
ABDI WINA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Abdi Wina Edisi Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58300/abdiwina.v3i1.442

Abstract

Rumput laut segar E. spinosum yang dipasarkan oleh ibu rumah tangga nelayan di Desa Tanamanang relatif murah yakni berkisar Rp.3.000-3500/kg. Namun, pemasaran tersebut mengalami keterbatasan peminat, cenderung musiman dan bergantung permintaan konsumen. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ialah keterbatasan sumber daya manusia dalam diversifikasi rumput laut E. Spinosum. Oleh sebab itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Stimulus (PKMS) berfokus pada pelatihan dan pendampingan kelompok ibu nelayan “Berkat Usaha” dalam diversifikasi rumput laut dan menghasilkan Kambambang sebagai Cookies High Fiber. Kegiatan PKMS telah dilakukan bulan Oktober 2022 dan menyasar kelompok Ibu Nelayan “Berkat Usaha” di Dusun Hanggaroru, Desa Tanamamang. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dimulai dengan memberikan kuisioner, sosialisasi terkait upayah valorisasi rumput laut hingga dan pelatihan pembuatan Kambambang sebagai cookies high fiber. Pelatihan yang dilakukan ialah teknik pemilihan rumput laut, perendaman, perebusan, formulasi Kambambang, pemanggangan hingga pengemasan produk. Berdasarkan hasil PKMS, produksi Kambambang yang dilakukan saat pelatihan berlangsung memiliki kualitas baik (secara organoleptik) dan dapat dijual dalam skala UMKM. Kegiatan lain yang dilakukan ialah penyerahan alat dan bahan produksi Kambambang kepada kelompok sebagai bagian dari pendampingan dan pembinaan. Tingkat kepuasan mitra PKMS (kelompok berkat usaha) mencapai 80% atau sangat puas dan terbantu dengan pelatihan yang dilakukan.
Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Riupassa, Hendrina; Maramba, Rambu Susanti Mila; Indah, Rambu Hada
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 2 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13827216

Abstract

The wellbeing of its citizens must be prioritized if a strong nation is to be realized. especially with regard to establishing a calm and harmonious household. Laws and regulations also make this right evident. Nonetheless, there are still unsolved problems in society, such as the existence of women who are victims of domestic abuse. Therefore, it is decided that a research from the standpoint of human rights is required. Because the research object is domestic violence, normative research is used in this study. From a human rights viewpoint, the primary subject of discussion is the legal protections available to women who are victims of domestic abuse. The study employed many research methodologies, including the statute.  
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT) Kaka, Adriana; Maramba, Rambu Susanti Mila; Indah, Rambu Hada
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 8 (2024): Vol. 2, No. 8, 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13622009

Abstract

Perdagangan manusia atau human trafficking menjadi fenomena mendunia karena sistemnya terorganisisr. Jaringannya amat rapih, banyak modus operandi human trafficking saat ini, salah satunya di Sumba modusnya menjadi pekerja rumah tangga, kerja di kebun sawit. Tujuan penelitian ni adalah ntuk mengetahui dan menganalisis penegakan dan penerapan hukum terhadap korban Perdagangan orang (human trafficking) di Kabupaten Sumba Barat Day. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normati-Empiris (Applied Law Research) yaitu berupa gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa produk perilaku Hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Secara eksplisit maupun implisit peraturan mengelompokkan perdagangan manusia sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus diberantas. Dalam deklarasi HAM sedunia disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada 10 desember 1948 di Paris Prancis, pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, tak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang.  Jelas dalam konteks perdagangan orang hal tersebut harus diberantaskan dari muka bumi ini, terkususnya di Sumba Barat Daya. Pasal 297 KUHP mengancam perdagangan perempuan dan anak diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. peraturan mengenai kejahatan perdagangan orang tentu bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang bebas dari kesewenangan manusia lain sehingga kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan berakal budi terjamin oleh peraturan yang ada. Maraknya perdagangan manusia yang terjadi salah saru faktornya terdapat pada penegakan hukum yang kurang optimal dalam penanganan pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk ditelusuri sampai keakar akarnya.
Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia Indah, Rambu Hada
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1577

Abstract

Traditional matchmaking in East Sumba Regency has long been considered a tradition that needs to be continued even though it has many weaknesses that need to be avoided. one of them is if matchmaking is closely related to coercion to children who will be matched. The purpose of this study was to see the true meaning of customary matchmaking and the legal impact on perpetrators of forced matchmaking based on Law 16 of 2016 concerning marriage. The research method used in this research is normative empirical based on evidence, both by reviewing legal documents such as laws and by observation and in-depth interviews so that this study can draw clear conclusions regarding the function of matchmaking in the reality of the indigenous people of East Sumba. The results of the study found that on average, customary marriages that had occurred were carried out at the age of 12-16 years. This study 29% of matchmaking that still occurs in East Sumba is carried out by minors, so if this is still the case then the deprivation of independence is certainly an argument that needs to be punished.
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Desa Palakahembi (Studi Kasus Kecamatan Pandawai Sumba Timur) Awa, Rambu Ana; Maramba, Rambu Susanti Mila; Indah, Rambu Hada
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14012935

Abstract

The state has an obligation to create a peaceful and prosperous society. However, in realizing this, there are still many obstacles/problems in society, namely the existence of crime. Crime is a social problem that always occurs within society. One type of crime is livestock theft. One of the locations where the crime of animal theft occurred is in Palakehembi Village, East Sumba Regency. Therefore, this research will examine the legal review of livestock theft. The object of this research is theft, so the method used is normative-empirical and employs a statute approach and a case approach.
Efektivitas Fungsi BPD Desa Dasa Elu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Indah, Rambu Hada; Maramba, Rambu Susanti Mila; Lowung, Stefanus
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus pada Penelitian ini ada pada pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan menganalisis sebab akibat dari fungsi kerja BPS Dasa Elu Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah.Observasi yaitu penelitian yang dilalukan secara langsung ke lapangan guna melihat secara langsung masalah yang ingin diteliti, kemudian peneliti melakukan interview atau wawancara mendalam dengan beberapa responden yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.
Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia Indah, Rambu Hada
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1577

Abstract

Traditional matchmaking in East Sumba Regency has long been considered a tradition that needs to be continued even though it has many weaknesses that need to be avoided. one of them is if matchmaking is closely related to coercion to children who will be matched. The purpose of this study was to see the true meaning of customary matchmaking and the legal impact on perpetrators of forced matchmaking based on Law 16 of 2016 concerning marriage. The research method used in this research is normative empirical based on evidence, both by reviewing legal documents such as laws and by observation and in-depth interviews so that this study can draw clear conclusions regarding the function of matchmaking in the reality of the indigenous people of East Sumba. The results of the study found that on average, customary marriages that had occurred were carried out at the age of 12-16 years. This study 29% of matchmaking that still occurs in East Sumba is carried out by minors, so if this is still the case then the deprivation of independence is certainly an argument that needs to be punished.
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGUATAN HILIRISASI EKONOMI BIRU MELALU DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN PADA KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN KUB PARMA BAHARI Henggu, Krisman Umbu; Retang, Elvis Umbu Katongu; Kaleka, Legendaris Van; Nahu, Yovinis Hungu; Wora, Umbu Domu; Ndahawali, Suryaningsih; Indah, Rambu Hada; Njanji, Askar Unha
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.40935

Abstract

Ekonomi Biru (blue economy) merupakan suatu pendekatan transformatif dalam mengoptimalisasi sumber daya laut secara berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama wilayah pesisir. Berdasarkan hasil survey dan FGD, diketahui bahwa Kelompok Usaha Perempuan Nelayan “Parma Bahari” belum memiliki pengetahuan dasar terkait diversifikasi hasil perikanan, keterbatasan sarana pengolahan, sistem pemasaran produk hingga legalitas kelembagaan kelompok yang belum memiliki izin. Kegiatan pengabdian dilakukan pada Kelompok Perempuan Parma Bahari yang bertempat di Kelurahan Kamalaputih, Kabupaten Sumba Timur. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi survey lokasi, FGD, implementasi kegiatan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan analisis kepuasan. Hasil pengabdian menunjukkan implementasi difusi IPTEK yang meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan dalam diversifikasi pengolahan hasil perikanan, manajemen pemasaran dan kelembagaan kelompok hingga legalitas usaha memberikan dampak keberdayaan terhadap Mitra Kelompok Usaha Perempuan Nelayan “Parma Bahari”. Difusi IPTEK tersebut mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir dalam mengoptimalisasikan sumber daya perikanan melalui hilirisasi olahan perikanan dalam mendukung implementasi “blue economy”. Mitra “Parma Bahari” saat ini telah memiliki sarana alat pengolahan ikan, legalitas usaha produk (NWPW, NIB- SP-PIRT) hingga legalitas kelompok usaha yang telah terdaftar secara resmi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Aspek kepuasan Mitra terkait pelayanan pengabdian seperti bantuan sarana pengolahan, pelatihan dan sosialisasi mencapai 81,82%. Selain itu, kegiatan pengabdian yang dilakukan juga memberikan pengalaman belajar yang baik terhadap mahasiswa melalui implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).