Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH PENILAIAN OMBUDSMAN TENTANG NILAI KEPATUHAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan) Apriza, Tiyas
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5554

Abstract

Tugas pelayanan masyarakat menekankan pada kepentingan publik, mempermudah urusan, mempersingkat waktu dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hasil penilaian lembaga Ombudsman terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 mendapatkan nilai kepatuhan penyelenggaraan standar pelayanan publik sebesar 86,92 atau masuk dalam zona kategori hijau. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan cara membagikan kuesioner kepada 95 responden masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan teori 8 dimensi kualitas menurut Garvin dalam (Tjiptono2004:68) menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan PERMENPANRB No.14 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil nilai survei yang tinggi yaitu 88,75 Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, dan Mutu Pelayanan A (Sangat Memuaskan).
Public Service Innovation at Regency Public Service Malls South Lampung Apriza, Tiyas; Tomy, Chairian Tomy
International Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Indonesia Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58290/ijpap.v1i1.1

Abstract

In an effort to streamline public services and increase their efficiency, South Lampung Regency formally introduces the Public Service Mall. This Public Service Mall is located near officially opened on Monday, December 5, 2023, by the Menpan RB. The public management theory employed in this study refers to a set of procedures, policies, and initiatives meant to effectively and efficiently manage public resources. Aspects of the public sector include funds, personnel, infrastructure, data, and other types of government-owned assets. Public management's primary objective is to allocate and coordinate these resources as efficiently as possible to meet the many demands of society and have a positive impact on it. The methodology used in this study is qualitative. Researchers start their investigations. This is accomplished through observation, which is followed by support and interviews, with supporting documentation. Using purposive sampling, the researchers identified 5 informants, 4 support informants and 1 key informant. The infrastructure and amenities offered by South Lampung Regency Public Services' malls are highly comprehensive. There appear to be existing amenities for those with disabilities (road obstacles), a lactation area, a playground, and a reading nook.
Implementation of Digital-Based Public Service Policy in Local Government: A Case Study of the Integrated Service Application Sugiyanto, Hery; Apriza, Tiyas; Sopyan, Ence
JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS Vol 8, No 2 (2023): Vol 8, No 2 (2023): JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jshs.v8i2.4291

Abstract

This study examines the implementation of the Integrated Service Application (ISA) as a digital-based public service policy in an Indonesian local government. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that ISA has significantly improved administrative efficiency, reduced bureaucratic layers, and enhanced service accessibility for citizens. However, the study also identified challenges such as limited digital literacy among users, infrastructure constraints, and underutilized feedback mechanisms. Institutional leadership, regulatory frameworks, and interdepartmental coordination were found to be critical factors in the successful adoption of ISA. The study concludes that while digital innovation can transform public service delivery, it must be accompanied by strategic planning, inclusive digital education, and robust system support. These insights offer practical implications for other local governments aiming to modernize their public service systems through digital transformation.
Inovasi Pembayaran Digital: Implementasi QRIS Sebagai Metode Pembayaran Non-Tunai Pada UMKM di Kota Kalianda Supriyanto, Supriyanto; Naqiya, Alfina Zsazsa; Rozi, Fakhrur; Apriza, Tiyas
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 6, No 01 (2025): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v6i01.4395

Abstract

Transformasi digital di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan inklusivitas ekonomi. Salah satu bentuk inovasi pembayaran yang berkembang adalah penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran non-tunai. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal sistem pembayaran berbasis qris atau non-tunai. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terstruktur dan penyuluhan langsung kepada pelaku UMKM. Subjek kegiatan adalah 60 UMKM yang tersebar di wilayah Kota Kalianda. Hasil survey menunjukkan bahwa 47 persen pelaku usaha telah menggunakan QRIS namun mengeluhkan potongan biaya, 30 persen belum pernah menggunakan sistem pembayaran digital, dan 23 persen menggunakan metode transfer bank atau e-wallet. Setelah dilakukan penyuluhan, sebanyak 18 UMKM menyatakan minat dan langsung mendaftar untuk implementasi QRIS. Temuan ini memperkuat literatur sebelumnya mengenai pentingnya literasi digital dan dukungan kebijakan dalam keberhasilan transformasi pembayaran digital. Studi ini merekomendasikan perlunya sosialisasi berkelanjutan, evaluasi biaya transaksi, serta peningkatan infrastruktur digital untuk mendorong adopsi QRIS secara lebih luas di kalangan UMKM.
Efektivitas Pelayanan Publik di Era Digital: Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi Familiawati, Riska; Sugianto, Heri; Apriza, Tiyas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.20142

Abstract

Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik digital dalam bidang administrasi kependudukan, khususnya melalui layanan daring seperti Dukcapil Go Digital, SIAK Terintegrasi, dan penggunaan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 150 responden pengguna layanan di tiga kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan digital dinilai cukup efektif dalam aspek kecepatan dan aksesibilitas, namun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi digital masyarakat dan kendala teknis sistem. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi digital kepada masyarakat dan penguatan infrastruktur teknologi informasi.