Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan WAJAH HUKUM Awang Long Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Putra, Mohamad Fajri Mekka
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA Simanjuntak, Sondang Irene; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43874

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat dikenakan pidana yang temuat dalam Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Terhadap tanggung jawab tersebut haruslah juga berdasar pada Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pedoman yang mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Walaupun notaris dalam pekerjaanya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya sudah dikerjakan sesuai prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Ketika terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan tetapi notaris yang bersangkutan juga karna dia yang membuat akta tersebut.
PERAN NOTARIS DALAM MENINGKATKAN TERLAKSANANYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP Hermant, Estinna Darmawan; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43875

Abstract

Di Indonesia, Perseroan Terbatas Tertutup merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki salah satu organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pada kenyataannya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut masih jarang dilaksanakan padahal Notaris selaku pejabat satu-satunya yang diberi kewenangan dapat berperan untuk meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terhadap akibat hukum tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hanya berdasarkan kepada kewenangan pemegang saham untuk mengajukan rapat, pengenaan sanksi terhadap pihak internal pun tidak jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dan peran Notaris yang sangat diperlukan sebagai jabatan yang dipercaya oleh masyarakat dianggap paham hukum dan seharusnya lebih memahami Perseroan Terbatas sehingga dapat membantu meningkatkan terlaksananya Rapat tersebut dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseoran Terbatas Tertutup.
PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DAN KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Suriadiredja, Shalahuddin; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43876

Abstract

Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor. Selain ditunjuk sebagai Pihak Pelapor, Notaris juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.  Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Legal Aspects of the Value of Evidence in Notary Deed Bisyir, Dzaky Alwan; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i4.2369

Abstract

A notary is a public official sworn in by the state to provide legal services to the public. One of the leading powers of a notary is to make a notarial deed or an authentic deed which is a form of written evidence. An authentic deed is made by or before a notary and made at the place where the deed was done and its form is strictly regulated by law. The problem raised in this research is the value of proof of a notary deed for a legal act by the parties. The research method used is a form of normative juridical law research. The type of data used is secondary data. Secondary data is obtained through a literature search/library study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The responsibility of a notary is to guarantee the truth of the existence of a legal action carried out by the parties. In practice, notaries have often considered parties to the deed, but in fact the notary deed contains something desired by the parties who bind themselves in an agreement. The notary is only authorized to write the parties’ will into a notarial deed so that the deed in question only contains a statement or original legal action of the parties’ will written using legal sentences. If the contents of the deed are disputed, then the problem should be the problem of the parties.
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYANGKALAN ISI AKTA AUTENTIK DENGAN PERCAKAPAN WHATSAPP YANG ASLINYA TIDAK DIPERLIHATKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021) Gantan, Febrianus Josua; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3539

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai tinjauan yuridis atas kekuatan pembuktian akta autentik notaris yang disangkal melalui percakapan Whatsapp yang aslinya tidak diperlihatkan, berikut implikasi hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021, dimana Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/Pdt/2019/PT.Dps dan putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps dengan: (i) menolak permohonan kasasi Ni Made Krisnawati; dan (ii) menghukum pemohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Ni Made Krisnawati dan menyatakan bahwa serangkaian akta autentik notaris yang berkaitan dengan jual beli atas sebidang tanah di Desa Pecatu, Bali atas nama Ni Made Krisnawati beserta bangunannya, adalah sah dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Ni Made Krisnawati, selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan akta-akta tersebut dengan dalih bahwa apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ir. Johadi Akman, selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, yang dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah. Ni Made Krisnawati mencoba membuktikan dalilnya tersebut, antara lain, dengan menunjukkan salinan percakapan Whatsapp antara Budi Oktavianus, selaku orang kepercayaannya, dengan Anis Fitrianis, selaku staf Notaris. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menimbang bahwa barang bukti percakapan Whatsapp tersebut tidak pernah atau tidak bisa diperlihatkan aslinya, sehingga harus dikesampingkan sebagai barang bukti.
Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan Yang Objeknya Musnah Akibat Bencana Alam Serta Perlindungna Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Handrig, Handrig; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3370

Abstract

Musnahnya objek Hak Tanggungan akibat Bencana berakibat kepada pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang seluruhnya. Selain terhadap pemilik tanah, kerugian akibat hilangnya tanah akibat bencana alam juga dapat diderita oleh pihak kreditur Bank sebagai pemegang hak tanggungan dari tanah yang dijadikan objek hak tanggungan akibat perjanjian utang piutang. Dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan karena musnahnya objek atau benda yang dibebani hak tanggungan musnah oleh bencana alam, karena kapan terjadi dan dimana terjadinya bencana tidak dapat diduga dan diluar kekuasaan para pihak, hal ini merupakan keadaan memaksa atau overmacht / forje majeur. Oleh karena itu melalui metode penelitian yuridis normatif penulis akan menganalisis terkait kedudukan kreditur Bank dan keberadaan hak tanggungan atas tanah yang musnah akibat bencana alam, berikut kedudukan kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat.
Penerapan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Wanprestasi Dan Force Majeur Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Trouwelijk, Salsabila; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3833

Abstract

Bank credit restructuring is a change in the provisions of the credit agreement between the bank and its customers as a form of creditor forgiveness for defaults committed by the debtor. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since the beginning of 2020 has caused many debtors to default on bank credit. The pandemic situation that caused a domino effect on the banking sector was then managed through the existence of the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020. This study analyzes the form of legal protection for debtors in banking activities related to defaults arising from the pandemic based on the Civil Code and government policies through POJK for debtors during a pandemic. The research method used is normative juridical by using an approach to legislation and general legal concepts. The results of the study show that the Covid-19 pandemic is a form of force majeure which makes it possible to change the agreement to carry out obligations at another time if agreed by the parties. Government policy through POJK No. 11/POJK.03/2020 for debtors to save credit during the Covid-19 pandemic by using a restructuring mechanism.
Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandigheden dan Undue Influence Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan Judanto, Muhammad Dhimas; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3424

Abstract

Misuse of circumstances in business practices in Indonesia is part of legal problems that often cause disputes between parties in business activities. Misuse of circumstances that generally occurs due to an imbalance in position between one party and another also occurs in the making of business agreements, especially in banking credit. The development of the concept of abuse of circumstances which initially developed in the Anglosaxon legal system which is known as undue influence, in its development later it was also known in the continental European legal system as misbruik van omstandigheden. In this legal research using normative juridical research methods, it will be analyzed regarding to the development of the concept of abuse of circumstances in the two existing legal systems in order to formulate the concept of abuse of circumstances that is in accordance with the times in the practice of forming standard clauses for bank credit. The results of this research will also compare the forms of legal protection for the parties in business practices against the potential abuse of circumstances that can occur in the formation of credit agreements.
Effectiveness of Legal Protection Service Electronic Land Certificates in the Advancement of Digital Transformation Neilwan, Alvi Azzahra Putri; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5605

Abstract

Digitalisasi layanan pertanahan dengan acuan pada elektronik termasuk sarana kenaikan aspek mudahnya layanan masyarakat dalam masyarakat. Aspek itu dipakai melalui menjalankan optimalisasi pemakaian teknologi informasi serta komunikasi. Kajian ini berfokus dalam kajian kekurangan hukum aturan sertifikat elektronik serta prasyarat pada penerapan sertifikat elektronik. Melalui adanya kekurangan hukum itu, adanya ketidakberfokusan dalam undang-undang pokok-pokok agraria (UUPA) dalam hukum formal sebab tak dijadikan acuan pokok pada aturan sertifikat elektronik, pendaftaran tanah elektroonik, maupun adanya ketidaksesuaian aturan pada UUPA dalam maknanya. Dalam aspek lainnya, aturan terkait mendaftarkan tanah analog (PP No. 24 Tahun 1997) serta mendaftarkan tanah elektronik (PP No. 18 Tahun 2021) mengakibatkan makna adanya dua sistem pendaftaran tanah yakni analog serta elektronik. Secara dasarnya, PP No. 24 Tahun 1997 dilakukan perbaikan tak sebatas melalui penerbitan aturan terbaru dimana adanya opsi tambahan substansi lainnya misalnya kajian terkait hak mengelola, hak atas tanah, serta adanya rumah susun misalnya dimuat melalui PP No. 18 Tahun 2021. Selanjutnya dalam hal ini dalam menjalankan mendaftar sebuah tanah elektronik, peru adanya pemenuhan minimal tiga persyaratan yakni diantaranya memvalidasi data pertanahan, berkas elektronik, serta menjamin keamanan data pertanahan.
Kewenangan Notaris Dalam Persoalanpenyuluhan Hukum Dan Mediasi Cindarputera, Ranggapandu; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3371

Abstract

Notary have the authority to provide legal advice to ensure the legal security of a case. Morality, foundation, and foresight are the most important factors in understanding the abuse of power at the expense of others. Notaries are not given legal advice by the government, so there are notaries who have litigation and arbitrators. The purpose of writing is to clarify the legal consequences of an action that has not been sanctioned by the court, to clarify the legal consequences in the context of mediation. This study uses normative legal methods and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected using a literature survey, interview-style field survey, and valid material processing techniques, and quality material analysis was carried out. The findings show that a notary acting as a mediator is not legally responsible because the mediator is a neutral and impartial third party. Notaries are not required to be a mediator. The mediator is an authority and not a government official and does not administer the state. BUMN/D, as well as religious norms, dignity/relevance of the profession that can affect the honor of a notary.
Co-Authors Almansyah, Dimas Anggraini, Sabrina Dwi Arieftha, M Arkan Bisyir, Dzaky Alwan Cindarputera, Ranggapandu Gantan, Febrianus Josua Gunawan, Maria Febriana Widya Handrig, Handrig Hermant, Estinna Darmawan Jayaputeri, Tiara Judanto, Muhammad Dhimas Kencana, Cindya Mulia Lubis, Meisya Andriani Mipon, Intan Permata Neilwan, Alvi Azzahra Putri Rahmadani, Nurul Pratiwi Risandy, Jelian Isra Safira, Azzah Salikin, Clement Simanjuntak, Sondang Irene Sinaga, Yehezkiel Caestama Sitompul, Raysha Anggarani Suriadiredja, Shalahuddin Trouwelijk, Salsabila Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Tresta Zuhardi, Sylvia Ulfa