Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.034
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Awang Long Law Review Jambura Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Putra, Mohamad Fajri Mekka
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA Simanjuntak, Sondang Irene; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43874

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat dikenakan pidana yang temuat dalam Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Terhadap tanggung jawab tersebut haruslah juga berdasar pada Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pedoman yang mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Walaupun notaris dalam pekerjaanya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya sudah dikerjakan sesuai prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Ketika terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan tetapi notaris yang bersangkutan juga karna dia yang membuat akta tersebut.
PERAN NOTARIS DALAM MENINGKATKAN TERLAKSANANYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP Hermant, Estinna Darmawan; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43875

Abstract

Di Indonesia, Perseroan Terbatas Tertutup merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki salah satu organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pada kenyataannya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut masih jarang dilaksanakan padahal Notaris selaku pejabat satu-satunya yang diberi kewenangan dapat berperan untuk meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terhadap akibat hukum tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hanya berdasarkan kepada kewenangan pemegang saham untuk mengajukan rapat, pengenaan sanksi terhadap pihak internal pun tidak jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dan peran Notaris yang sangat diperlukan sebagai jabatan yang dipercaya oleh masyarakat dianggap paham hukum dan seharusnya lebih memahami Perseroan Terbatas sehingga dapat membantu meningkatkan terlaksananya Rapat tersebut dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseoran Terbatas Tertutup.
PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DAN KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Suriadiredja, Shalahuddin; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43876

Abstract

Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor. Selain ditunjuk sebagai Pihak Pelapor, Notaris juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.  Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era Alkatiri, Naurah Humam; Putra, Mohamad Fajri Mekka; Ongko, Kyle
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.19221

Abstract

This study analyses the importance of implementing a cyber notary system in the post-pandemic digital era in Indonesia. Despite facing the possibility of another viral pandemic similar to COVID-19, Indonesia has yet to adopt the legal concept of electronic notarization. To address this issue, this study employs statutory and comparative methodologies to analyze the implementation of laws and regulations regarding electronic notarization in various foreign countries. Social distancing regulations and stay-at-home orders implemented in response to the COVID-19 pandemic made it difficult to conduct certain in-person activities; therefore, there is a need for alternative methods that notaries publics and land deed official can use to verify the authenticity of deeds and other documents. In this context, there is an acute need to introduce legal regulation regarding electronic notarization in post-pandemic Indonesia. Electronic notarization provides various benefits, such as increased convenience, enhanced security, improved efficiency, and reduced costs. A cyber notary system would enable individuals to notarize documents remotely, eliminating the need for in-person interactions, which have become difficult during the COVID-19 pandemic. Other countries, such as the United States, Japan, and the Netherlands, have already recognized the importance of electronic notarization and have established legal frameworks to enable remote notarization. For instance, the United States has passed laws and issued regulations that authorize remote online notarization, while Japan has established an electronic notarization system. The Netherlands also passed a regulation enabling electronic notarization in 2013 known as the Electronic Identification and Trust Services Regulation.
Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas Fakhri, Muhammad Daffa; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3851

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembentukan Nomine Agreement khususnya dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas serta kedudukan Nomine Agreement tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, pembentukan nominee agreement dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian nominee langsung dan pembentukan perjanjian nomine tidak langsung. Kedua, kedudukan nominee agreement dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam UU Perseroan Terbatas tentang pelarangan nominee shareholder membuat praktek nominee agreement berkembang dengan pembentukan nominee tidak langsung nominee agreement tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.
Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan Saputro, Joko; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3386

Abstract

Notary are required to report irregularities. Notary in real world situations. It also has the power specified in Article 15 Paragraph 2 of Law no. 30 of 2004 concerning the change in the status of a notary through the second year of the Law. Based on Law No. 2 of 2014, his name was changed to Notary, after a regulation to verify and legalize. In a contract, especially in the banking industry credit agreement. Notary are often “protective letters” or closing letters, without the original deed arrangement and other powers under Article 15. The fact that notary often issue protection letters is due to the fact that they are not always clear. His work focuses on safety and the ability to produce accurate certifications. This is to create a cover letter to support bank loans. And indeed a notary who issues a cover note for a bank or a covernote to complete a credit agreement is no longer involved in the creation. Credit agreement, in other words, the bank has ordered a notary that is different from the notarial deed. Cover sheet maker again. From the results of these activities, the authors draw conclusions first. When ordering a notary, which notary is used by each party. Based on the agreement, the parties can choose which notary is used in the formation of a notarial deed. The bank ordered another notary in the process according to the author's information to sign a loan agreement for smooth banking processes at the bank
Keabsahan Penjualan Tanah Objek Hak Tanggungan Oleh Debitur Tanpa Pemberitahuan Kepada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Wafi, Muhammad Zaki Al; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3852

Abstract

The activity of buying and selling land followed by the transfer of ownership assets to land is commonly carried out as a fulfillment of investment needs in the community. As with the existence of land which is an object of investment, land can be used to bring financial benefits through sales, rentals, or as collateral for debts and receivables. Land as collateral for debts and receivables held through a mortgage agreement gives birth to rights and obligations that must be fulfilled between the owner of the house as the debtor and the holder of the mortgage as the creditor. Even though it has been bound by a mortgage agreement, the existence of land that is still in the control of the debtor is often detrimental to the creditor, as is the case when the land is sold without the knowledge of the creditor. Legal research with this normative juridical research method will examine the validity of the sale and purchase agreement of the mortgage object by the debtor without being known by the creditor. Meanwhile, through this research, it will also examine the rights, obligations and responsibilities of the parties in a debt and credit agreement with a mortgage guarantee mechanism.
Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia Marlin, Simon Reinaldo; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3369

Abstract

Doing Business, issued by the World Bank, emphasizes that it plays an important role in determining how easy it is to establish business indicators in Indonesia. The role of the Notary in the completion of a project. It's easy to test an index that combines speed and cost factors to determine how fast a business can grow. As a result, the faster and more precise the steps for creating a certificate, the easier it will be to determine your business indicators. The purpose of this research is to find out how dangerous the regulation of cybernotarius publicus under the Notary Position Law (UUJN) is to find out how easy business indicators are in Indonesia. This study uses normative legal methods. The findings of this study indicate that the Cyber Notary Agreement which regulates business transactions has been effective.
Tinjauan Mengenai Kedudukan Bank Sebagai Pihak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam Sugianto, Kurniawan; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3351

Abstract

Natural disasters in fact can result in the owner of land rights losing the right to control, use, or take advantage of the land, because the land is lost partially or completely. In addition to the land owner, losses due to the loss of land due to natural disasters can also be suffered by the creditors of the Bank as the holder of the mortgage right of the land that is the object of the mortgage due to the debt agreement. In this case, the debtor cannot be blamed for the destruction of the object or objects that are encumbered with the mortgage and are destroyed by a natural disaster, because when and where the disaster occurs is unpredictable and beyond the control of the parties, this is a state of coercion or overmacht/forje majeur. Therefore, through the normative juridical research method, the author will analyze the position of the bank's creditors and the existence of mortgage rights on land destroyed due to natural disasters, along with the position of creditors and debtors in the debt agreement that has been made.
Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi Theresia, Christine; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3425

Abstract

There are numerous ventures that are existed in the business world one of the example is Limited Liability Companies. The establishment of a Limited Liability Company has own terms set forth in the law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies The articles of association are the goals of the company. Limited companies must consider a special budget in accordance with UUPT 40/2007 so as not to cause problems for interested parties.Limited companies organs make up of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The Board of Directors is the most important organ in the Limited Liability Company because the Board of Directors may represent the Limited Company inside and outside the court. This important role has consequences on the importance of determining the members of the Board of Directors as stated in the Articles of Association whether or not it is authorized to represent a Limited Liability Company. The Articles of Association governing an unspecified term of office of the Board of Directors are contrary to the Law of Limited Liability Companies. This resulted in the law provision being null and void.
Co-Authors Alkatiri, Naurah Humam Arieftha, M Arkan Bisyir, Dzaky Alwan Cindarputera, Ranggapandu Fakhri, Muhammad Daffa Gantan, Febrianus Josua Gunawan, Maria Febriana Widya Handrig, Handrig Hermant, Estinna Darmawan Jayaputeri, Tiara Judanto, Muhammad Dhimas Kencana, Cindya Mulia Marlin, Simon Reinaldo Mipon, Intan Permata Neilwan, Alvi Azzahra Putri Ongko, Kyle Rahmadani, Nurul Pratiwi Risandy, Jelian Isra Salikin, Clement Saputro, Joko Simanjuntak, Sondang Irene Sitompul, Raysha Anggarani Sugianto, Kurniawan Suriadiredja, Shalahuddin Theresia, Christine Trouwelijk, Salsabila Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Tresta Wafi, Muhammad Zaki Al Zuhardi, Sylvia Ulfa