Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.479
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Jambura Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Putra, Mohamad Fajri Mekka
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implikasi Hukum Ketidakhadiran dan Ketidaksesuaian Identitas Saksi dalam Akta Autentik Notaris Rahmadani, Nurul Pratiwi; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4697

Abstract

Akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, masalah dapat muncul apabila prosedur yang melibatkan saksi, seperti ketidakhadiran atau ketidaksesuaian identitas saksi, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari ketidakhadiran dan ketidaksesuaian identitas saksi dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya. Implikasi hukum dari ketidakhadiran saksi atau ketidaksesuaian identitas dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta autentik, sehingga menurunkan otentisitas akta tersebut dan dapat berujung pada pembatalan atau penolakan akta di pengadilan. Penelitian ini juga membahas tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan saksi yang hadir, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan baik terhadap notaris maupun saksi yang tidak memenuhi persyaratan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur dan konsekuensi hukum terkait ketidakhadiran dan ketidaksesuaian identitas saksi dalam akta autentik, serta pentingnya pelaksanaan prosedur yang tepat untuk menjaga integritas akta notaris sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol Safira, Azzah; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5242

Abstract

This research aims to find out the strength of proofing authentic deed copies issued by Notary protocol holders.  A copy can be trusted if in accordance with the original, the judge can order to show the original in advance of the trial with the approval of the Regional Supervisory Board. Notary protocol holders may issue copies.  That a copy of the deed without minuta deed as a unit has no legal position especially as a means of evidence in civil cases. Minuta lost deed then the evidentiary force is submitted to the judge's consideration with a  copy providing preliminary proof.  The nature of prudence and transparency must be owned by notaries, should be in maintaining notary protocols, Notaries have tips so that protocols can be taken care of neatly and maintained This is because Notaries are officials who provide services to the community so that the community is calm and feel safe to have authentic evidence. The purpose of this study is to examine the strength of the proof of a copy of a deed made or issued by a non-Notary at the time the act was made, especially if the published copy does not have a deed minuta or the deed is lost. It vanishes where this is not the focus of the three previous studies above.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol Notaris. Salinan dapat dipercaya jika sesuai dengan yang aslinya, hakim dapat memerintahkan untuk menunjukan aslinya dimuka persidangan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pemegang protokol Notaris dapat mengeluarkan salinan akta. Bahwa Suatu salinan akta tanpa minuta akta sebagai satu kesatuan tidak memiliki kedudukan hukum terlebih sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Minuta akta yang hilang maka kekuatan pembuktianya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan salinan memberikan pembuktian permulaan. Sifat kehati-hatian serta ketelitianya wajib dimiliki oleh Notaris, seharusnya dalam menjaga protokol Notaris, Notaris mempunyai kiat-kiat agar protokol dapat terurus dengan rapih dan terjaga Hal ini disebabkan Notaris merupakan pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan merasa aman untuk memiliki alat bukti yang autentik.  
Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan Almansyah, Dimas; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5728

Abstract

Notaries have a very important role in meeting the community's needs to build order, legal protection, and law related to the certainty of their authority in doing authentic deeds. Parties who come to the notary as drivers may be under pressure or coercion. The purpose of this study is to find out how the role and responsibilities of a notary in making a deed when the appearer is under pressure and coercion. The research method in this research is normative juridical. The results of this study indicate that the role of a notary is to refuse to make a deed for reasons,  which is contrary to the law and plays a role in providing legal counseling regarding the legal implications if the agreement is made under pressure and coercion according to its authority in the UUJN. In addition, it is the responsibility of the notary if he knows the condition of one of the appearers under pressure and coercion but still makes him responsible for committing an unlawful act by siding with one of the appearers, being dishonest, and untrustworthy.  However, if the notary does not know it, the notary cannot be said to be negligent and responsible because the notary has no obligation to investigate material truths and the notary only pours into the deed the things that appear before himNotaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna membangun ketertiban, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Pihak yang yang datang kepada notaris sebagai penghadap bisa saja sedang berada dibawah tekanan atau paksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pada saat penghadap sedang penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif jenis metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris analitif. Hasil penelitian ini menunjukan peran notaris adalah menolak untuk membuat akta dengan alasan ketentuan notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum. jika perjanjian dibuat dibawah tekanan dan paksaan sesuai kewenangannya. Selain itu, tanggung jawab notaris apabila mengetahui keadaan salah satu penghadap dibawah tekanan dan paksaan tetapi tetap membuatnya dapat dikatakan bertanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan memihak salah satu penghadap, tidak jujur, dan tidak amanah. Namun, apabila notaris tidak mengetahuinya notaris tidak dapat dikatakan lalai dan bertanggung jawab karena notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil melainkan notaris hanya menuangkan ke dalam akta hal-hal yang penghadap sampaikan.    
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA Simanjuntak, Sondang Irene; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43874

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat dikenakan pidana yang temuat dalam Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Terhadap tanggung jawab tersebut haruslah juga berdasar pada Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pedoman yang mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Walaupun notaris dalam pekerjaanya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya sudah dikerjakan sesuai prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Ketika terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan tetapi notaris yang bersangkutan juga karna dia yang membuat akta tersebut.
PERAN NOTARIS DALAM MENINGKATKAN TERLAKSANANYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP Hermant, Estinna Darmawan; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43875

Abstract

Di Indonesia, Perseroan Terbatas Tertutup merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki salah satu organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pada kenyataannya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut masih jarang dilaksanakan padahal Notaris selaku pejabat satu-satunya yang diberi kewenangan dapat berperan untuk meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terhadap akibat hukum tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hanya berdasarkan kepada kewenangan pemegang saham untuk mengajukan rapat, pengenaan sanksi terhadap pihak internal pun tidak jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dan peran Notaris yang sangat diperlukan sebagai jabatan yang dipercaya oleh masyarakat dianggap paham hukum dan seharusnya lebih memahami Perseroan Terbatas sehingga dapat membantu meningkatkan terlaksananya Rapat tersebut dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseoran Terbatas Tertutup.
PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DAN KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Suriadiredja, Shalahuddin; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43876

Abstract

Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor. Selain ditunjuk sebagai Pihak Pelapor, Notaris juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.  Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Akibat Hukum Akta Jual Beli dengan Objek Kapal yang dibuat Sebagai Perjanjian Simulasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42/Pdt.G/2024/PN.Smr) Anggraini, Sabrina Dwi; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1875

Abstract

The sales agreement between the seller and the buyer occurs at the moment there is a meeting of the minds and a declaration between them regarding the goods and the price. However, the transfer of ownership of the goods being sold does not necessarily occur simultaneously with the agreement reached between the parties. The deed made by the Notary serves as evidence to guarantee the truth of the transaction in carrying out a legal act, in this case, a sale and purchase. However, in practice, unlawful acts are still found to be committed by the parties in making an agreement, such as a simulated agreement. Therefore, this research aims to understand the legal consequences of buying and selling ships that are made as simulated agreements and to analyze the regulations regarding the Sale and Purchase Deed with ship objects. The research method used in this study is a qualitative type with a descriptive-analytical nature, utilizing primary legal materials and secondary legal materials. The results and discussion of this research are the regulations regarding the ship sale and purchase deed, where the evidence of the transfer of ownership of the ship is in the form of a ship sale and purchase deed made in the presence of a notary (Article 18 paragraph (3) letter a of the Minister of Transportation Regulation on Ship Registration). Meanwhile, the legal consequence is that the party who feels aggrieved by the simulated agreement does not receive legal protection from the creation of the simulated agreement, and the aggrieved party cannot claim compensation.
A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era Alkatiri, Naurah Humam; Putra, Mohamad Fajri Mekka; Ongko, Kyle
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.19221

Abstract

This study analyses the importance of implementing a cyber notary system in the post-pandemic digital era in Indonesia. Despite facing the possibility of another viral pandemic similar to COVID-19, Indonesia has yet to adopt the legal concept of electronic notarization. To address this issue, this study employs statutory and comparative methodologies to analyze the implementation of laws and regulations regarding electronic notarization in various foreign countries. Social distancing regulations and stay-at-home orders implemented in response to the COVID-19 pandemic made it difficult to conduct certain in-person activities; therefore, there is a need for alternative methods that notaries publics and land deed official can use to verify the authenticity of deeds and other documents. In this context, there is an acute need to introduce legal regulation regarding electronic notarization in post-pandemic Indonesia. Electronic notarization provides various benefits, such as increased convenience, enhanced security, improved efficiency, and reduced costs. A cyber notary system would enable individuals to notarize documents remotely, eliminating the need for in-person interactions, which have become difficult during the COVID-19 pandemic. Other countries, such as the United States, Japan, and the Netherlands, have already recognized the importance of electronic notarization and have established legal frameworks to enable remote notarization. For instance, the United States has passed laws and issued regulations that authorize remote online notarization, while Japan has established an electronic notarization system. The Netherlands also passed a regulation enabling electronic notarization in 2013 known as the Electronic Identification and Trust Services Regulation.
Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas Fakhri, Muhammad Daffa; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3851

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembentukan Nomine Agreement khususnya dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas serta kedudukan Nomine Agreement tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, pembentukan nominee agreement dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian nominee langsung dan pembentukan perjanjian nomine tidak langsung. Kedua, kedudukan nominee agreement dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam UU Perseroan Terbatas tentang pelarangan nominee shareholder membuat praktek nominee agreement berkembang dengan pembentukan nominee tidak langsung nominee agreement tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.
Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan Saputro, Joko; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3386

Abstract

Notary are required to report irregularities. Notary in real world situations. It also has the power specified in Article 15 Paragraph 2 of Law no. 30 of 2004 concerning the change in the status of a notary through the second year of the Law. Based on Law No. 2 of 2014, his name was changed to Notary, after a regulation to verify and legalize. In a contract, especially in the banking industry credit agreement. Notary are often “protective letters” or closing letters, without the original deed arrangement and other powers under Article 15. The fact that notary often issue protection letters is due to the fact that they are not always clear. His work focuses on safety and the ability to produce accurate certifications. This is to create a cover letter to support bank loans. And indeed a notary who issues a cover note for a bank or a covernote to complete a credit agreement is no longer involved in the creation. Credit agreement, in other words, the bank has ordered a notary that is different from the notarial deed. Cover sheet maker again. From the results of these activities, the authors draw conclusions first. When ordering a notary, which notary is used by each party. Based on the agreement, the parties can choose which notary is used in the formation of a notarial deed. The bank ordered another notary in the process according to the author's information to sign a loan agreement for smooth banking processes at the bank
Co-Authors Alkatiri, Naurah Humam Almansyah, Dimas Anggraini, Sabrina Dwi Arieftha, M Arkan Bisyir, Dzaky Alwan Cindarputera, Ranggapandu Fakhri, Muhammad Daffa Gantan, Febrianus Josua Gunawan, Maria Febriana Widya Handrig, Handrig Hermant, Estinna Darmawan Jayaputeri, Tiara Judanto, Muhammad Dhimas Kencana, Cindya Mulia Lubis, Meisya Andriani Marlin, Simon Reinaldo Mipon, Intan Permata Neilwan, Alvi Azzahra Putri Ongko, Kyle Rahmadani, Nurul Pratiwi Risandy, Jelian Isra Safira, Azzah Salikin, Clement Saputro, Joko Simanjuntak, Sondang Irene Sitompul, Raysha Anggarani Sugianto, Kurniawan Suriadiredja, Shalahuddin Theresia, Christine Trouwelijk, Salsabila Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Tresta Wafi, Muhammad Zaki Al Zuhardi, Sylvia Ulfa