Articles
<![CDATA[Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menghindari Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Staf Notaris ]]>
<![CDATA[Zuhardi, Sylvia Ulfa]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3204
<![CDATA[In the implementation of duty, a Notary is constituted by law to be given special authorization in accordance with authentic deeds. The authentic deeds made by Notary is acknowledged to have strength of evidence and proven to be infallible as evidence before the court. Related to such authorization, a Notary ought to be aware of precautionary principle to avoid any violation or mistake that can lead to legal issues. In relation with the mentioned matters, before making deeds, Notary is ought to conduct research and examine any facts related with the deeds refer to prevailing laws. The purpose of the precautionary principle which is bear by Notary to omit, or at least decrease the risk of misused of identities of the parties involved and to prevent forgery.]]>
<![CDATA[LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN FENOMENA PERANTARAAN PENGUASAAN TANAH PINJAM NAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Salikin, Clement]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3571
<![CDATA[Kebijakan afirmatif agraria di Indonesia yang melarang memberikan hak milik kepada orang dan/atau perusahaan asing didasari oleh keputusan politik hukum Indonesia yang pada prinsipnya mengedepankan kesejahteraan nasional. Hak atas tanah tidak hanya berimplikasi kepada hubungan biologis dan ekologi antara manusia dan ekosistemnya, tetapi juga menimbulkan relasi ekonomi-sosial diantara pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan nasional masyarakat Indonesia, hukum agraria di Indonesia membatasi kepemilikan atas tanah untuk orang asing untuk menghindari praktek monopoli dan eksploitasi tanah dari modal asing yang sangat lumrah dilakukan di dalam tren globalisasi dan sistem ekonomi pasar bebas (Laissez-faire). Namun, hal tersebut tidak semerta-merta terimplementasikan dengan sempurna. Praktek perantaraan penguasaan tanah yang eksploitatif menjadi masalah dalam mewujudkan Ius Contituendum atau hukum yang dicita-citakan yaitu untuk melindungi kemaslahatan nasional. Dikarenakan praktek tersebut bisa mengeksploitasi kekosongan hukum (loophole) yang dimana dapat membuka ruang untuk terjadinya penyendulupan hukum untuk memonopoli tanah di Indonesia. Jurnal ini akan membahas tentang norma-norma hukum agraria yang melindungi kemaslahatan nasional dan meninjau fenomena praktek perantaraan penguasaan tanah dari sisi yuridis normatif, serta menjawab pertanyaan metodologis bagaimana praktek perantaraan penguasaan tanah pinjam nama dilakukan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Arieftha, M Arkan]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3850
<![CDATA[Kajian terkait The Notary dan Electronic Contracts adalah sebuah kajian penting pada International Congress of Latin Notaries 2004. Penelitian ini membahas legalitas tanda tangan elektronik serta posibilitas maupun tantangan notaris di Indonesia berhubungan adanya penerbitan akta otentik maupun ditandatanganinya melalui elektronik selaku sebuah pertemuan diantara Notaris Common Law dan Civil Law. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis digambarkan yakni melalui segi subtantif, struktur serta budaya Indonesia masih membutuhkan beragam jenis hal untuk keseimbangan, kebaharuan ataupun strategi kolaboratif dalam menciptakan sebuah penyesuaian melalui kajian regulasi, dorongan oleh infrastruktur teknologi serta SDM maupun penciptaan budaya hukum tak sebatas dengan pemahaman masyarakat kepada teknologi digital serta jabatan notaris, namun juga penciptaan budaya hukum yang wujudnya rasa percaya serta keamanan dalam lingkungan digital maupun kepercayaan kepada jabatan notaris. Hal-hal itu membutuhkan sebuah kebaharuan yang disusun pada sebuah susunan yang tertata, handal, berintegrasi serta adanya strategi kolaboratif yang didorong dengan beragam Lembaga atau kementerian untuk mendapatkan titik pokok, keseimbangan maupun penerapannya pada penerapan jabatan notaris pada Indonesia.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) OLEH PASANGAN SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN PISAH HARTA ]]>
<![CDATA[Sitompul, Raysha Anggarani]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3356
<![CDATA[Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena autentisitasnya, sehingga harus dibuat dengan seksama sesuai denge ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) yang didirikan oleh pasangan suami-istri tanpa adanya perjanjian pisah harta. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka atau data sekunder. Dalam permasalahan ini, pendirian CV oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki perjanjian pisah harta menimbulkan kerancuan dalam kedudukannya masing-masing selaku sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan mana sekutu aktif adalah sekutu bertugas menjalankan CV dan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya, sedangkan sekutu aktif adalah sekutu yang memasukkan uang untuk modal CV dan bertanggung jawab sebatas jumlah yang dimasukannya ke dalam CV. Akta yang demikian cacat hukum sehingga mengakibatkan kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Oleh sebab itu pasangan suami-istri yang mendirikan CV harus memiliki perjanjian pisah harta. Bilamana tidak, maka percampuran harta di antara mereka justru mengakibatkan cacat hukum dan menimbulkan kendala di kemudian hari apabila CV dimintai pertanggung jawaban mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh sekutu aktif. Selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus bertindak dengan seksama dan jujur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Urgensi Penyempurnaan Sistem Norma Klasifikasi Kbli Tanpa Pengampu ]]>
<![CDATA[Jayaputeri, Tiara]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4162
<![CDATA[The OSS system was developed by BKPM as a method to make it easier for Business Actors to start a business in Indonesia. In OSS, created a classification called KBLI which is a reference to classify Indonesian economic activities or activities into several business fields which are distinguished based on the type of economic activity that produces products in the form of goods or services. One of the obstacles in determining the classification norm is when the KBLI code desired by prospective investors could not been selected or when the selection of business fields is replied with a notification which basically states that the selected business field is waiting for confirmation of the Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) from the relevant Ministry or Institution, meaning that the selected KBLI is included in the KBLI without a supervisor or is included in the 353 KBLI that have not been regulated in GR 5 of 2021. The presence of KBLIs that do not have a Ministry as their supervisor still requires agreement between Ministries/Institutions. The absence of Ministries/Institutions that serve as supervisors causes delays for Business Actors in starting their investment activities which can have a negative impact on Indonesia's efforts to achieve a nice rank for Ease of Doing Business. Meanwhile, BKPM provides a solution that is not a concrete step through the issuance of an unsupported KBLI determination for Business Actors who apply for one of the 353 unsupported KBLI.]]>
<![CDATA[NOTARY'S ROLE AND AUTHORITY IN THE BUSINESS ENTITY TRANSFER OF THE FIRM INTO LIMITED COMPANY ]]>
<![CDATA[Gunawan, Maria Febriana Widya]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.742 KB)
|
DOI: 10.56301/awl.v5i1.528
<![CDATA[This study investigates a notary's function in transferring a Business Entity. This study, which is analytical and descriptive, was conducted using a qualitative research design and is disseminated as a descriptive scientific paper. The statutory and conceptual approaches are used in this research's approach to the issue. Changing a Firm's legal structure to become a Limited Company heavily relies on a notary. The creation of authentic deeds for a variety of deeds, agreements, and stipulations, including the deed establishing a company, is permitted by a notary. Notaries have an essential role in researching the completeness of the files and the number of assets owned by the Firm that will be converted into a Limited Company. As is common knowledge, a Firm Partnership is a business alliance formed by two or more individuals using the same name.]]>
<![CDATA[THE NOTARY ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF A PAWN PAYMENT AGREEMENT ACCORDING TO HABITS OR TRADITION (GA'DE DAE) IN PUKDALE VILLAGE, KUPANG REGENCY, NTT ]]>
<![CDATA[Risandy, Jelian Isra]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.418 KB)
|
DOI: 10.56301/awl.v5i1.529
<![CDATA[The implementation of traditional pawn agreements is usually carried out by indigenous groups in several remote areas in Indonesia. An example of the traditional pawn that still exists today is the traditional pawn carried out by the community in Pukdale Village, East Kupang District, Kupang Regency. The community or the parties who make this pawn agreement, should have started to involve a notary in the pawn agreement process, so that it can provide legal certainty guarantees and have perfect power of proof in accordance with the mandate of the law. The research problems in this study are regarding the Urgency of the Role of the Notary in the Pawn Agreement Process according to habit or tradition (Ga'de Dae) in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT and the Implementation of the Notary Deed in the Pawn Agreement. The research typology used is exploratory design, and the form of research is Juridical Empirical. While the data analysis method used is a qualitative approach method. The results of the study indicate that the role of the Notary in a Pawn Agreement is indeed very necessary to ensure the strength of the Proof of the Pawn. One of the factors for the occurrence of conflicts or defaults carried out by the parties in the pawn is due to the absence of an authentic deed that can provide separate protection for the parties. The implementation of the Notary Deed in the Pawn Agreement must continue to pay attention to the provisions of the existing legislation, so that the authenticity of the deed is guaranteed. A notary as a public official who makes an authentic deed is responsible for his actions in connection with his work in making the deed.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Mipon, Intan Permata]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The endorsement of the Personal Data Protection Law (“UU PDP”) is aimed to providing legal certainty regarding protection for Indonesian citizens against various types of digital crimes. Therefore, entities processing personal data must adhere to the rules and principles stipulated in the UU PDP. In line with this, a Notary in the execution of their services is not exempt from storing and processing their clients personal data to be included in Notarial deed. Hence, under the Notary Profession Law, a Notary has the obligation to maintain the confidentiality of their profession while carrying out their duties. This raises the question addressed in this article : whether in the provision of their services, notaries are also subject to the UU PDP and what forms of protection they must implement in accordance with the regulations of the UU PDP. This article utilizes normative research that examines the application of norms within positive law, specifically Law Number 27 of 2022 regarding Personal Data Protection.]]>
<![CDATA[Juridical Implications On The Implementation Of The Position Of A Notary In Processing Business Licenses Online Through OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) ]]>
<![CDATA[Sinaga, Yehezkiel Caestama]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Licensing is a crucial aspect in business to ensure orderly administration, which is a prerequisite for establishing a business entity. Notaries, who have the responsibility to make authentic deeds in the process of establishing an entity, have limited authority based on the Law on the Position of Notaries. Often, notaries are involved in licensing activities using the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), although this is not specifically regulated in the regulations that apply to notaries. The author raises the issue regarding the limitations of the responsibilities that notaries have in carrying out business permits in the process of obtaining business permits through the RBA OSS and the relevant legal provisions for notaries involved in processing these permits. The research method in this research is doctrinal legal research using a legislation-based approach. The results of the research reveal that regulations related to risk-based licensing do not explicitly give authority to notaries to process business permits only with a power of attorney. Apart from that, sanctions against notaries who violate the provisions in processing business permits through the RBA OSS have not been adequately regulated in the code of ethics or the Law on Notary Positions.]]>
<![CDATA[Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Kencana, Cindya Mulia]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v19i1.917
<![CDATA[Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hasil pengawasan, seorang Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila melakukan pelanggaran berat. Notaris dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT yang mencabut dan membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penilitian ini yaitu apakah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menganalisis tanggung jawab yang timbul setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan menerapkan teori tanggung jawab, teori kepastian hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum namun belum memenuhi asas kecermatan. Sedangkan merupakan tanggung jawab Menteri untuk mencabut keputusan yang telah dibuat serta mengembalikan status Notaris dengan cara mengangkat kembali sebagai Notaris di tempat semula]]>
