Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal of Political Issues

Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan Laras Ayu Andini; Dina Fadiyah; Sapto Setyo Nugroho
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.203

Abstract

Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai . Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif..Hasil penelitian menunjukan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidartas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah memenui penolakan yang berujung pada impunitas.