Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REVITALISASI FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR Mursalim; Alwi, Faisal
Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Sosiohumaniora Kodepena
Publisher : Kodepena Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54423/jsk.v2i2.77

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauhmana pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (2) faktor-faktor yang menghambat revitalisasi fungsi camat. Desain: Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang menjadi unit analisis adalah instansi kantor camat. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1) fungsi camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 2) penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan. Ketiga aspek tersebut perlu atau penting dilakukan revitalisasi. Namun, yang mendesak di revitalisasi adalah penyerahan kewenangan kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Orisinalitas: Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi fungsi camat terdiri atas faktor internal dan eksternal. Meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas komunikasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan perangkat peraturan.
Transformation of Foundation Law in the Management of Private Higher Education in Indonesia Alwi, Faisal; Nawi, Syahruddin; Fahmal, Muin; Qamar, Nurul; Mumin, Khadizah Haji Abdul
Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol. 8 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v8i2.33399

Abstract

The Indonesian government has implemented various policies to ensure that higher education management operates in a controlled, structured, and aligned manner with academic norms and national education goals. However, various challenges in the implementation of these regulations, including internal conflicts within foundations, often affect the quality of higher education. This study aims to analyze the impact of internal foundation conflicts on higher education management, education quality, and the achievement of national education goals. Using an empirical legal approach, this research focuses on the role of foundations in managing private higher education institutions in the LLDIKTI Region IX. The analysis is conducted using Good Governance principles involving transparency, accountability, and participation, as well as the theory of Legal Pluralism to understand the relationship between state law and social norms. The findings show that foundations, as nonprofit organizations, face various obstacles due to legal gaps between education providers and implementers. Legal reform is necessary to improve the governance of resources and finances effectively. Legal reforms emphasizing transparency, accountability, and financial sustainability are critical solutions to optimizing the management of private higher education. Governance transformation of foundations is urgently needed for private higher education to sustainably achieve the goals of national education