Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Syam, Mahdys; Nawi, Syahruddin; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Provinsi Maluku adalah kurang efektif. 2) Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Provinsi Maluku adalah: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor ekonomi mantan suami dan ayah. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court. 2) Analyze and evaluate the factors that hinder the effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court. This research uses the type of empirical legal research. Empirical juridical. The results of the research show that: 1) The effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court, Maluku Province is less effective. 2) Factors that hinder the effectiveness of the implementation of decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoa Religious Court, Maluku Province are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors and economic factors of ex-husbands and fathers.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Angkasa Pura Support Rifdah, Faradibah; Nawi, Syahruddin; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT. Angkasa Pura Support; dan Implementasi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) pada PT. Angkasa Pura Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan terhadap pekerja/buruh PKWT dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, masalah yang dihadapi dalam PKWT terhadap pemberian perlindungan pekerja/ buruh diantaranya adalah permasalahan dalam implementasi PKWT dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bentuk perjanjian kerjasama dalam PKWT yang tidak dituliskan secara detail dan jelas sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, terakhir adalah permasalahan dalam pengawasan PKWT yang belum dilakukan secara optimal dengan kata lain di dalam kontrak tidak tertera adanya perlindungan hukum pada perjanjian yg di tanda tangani (2) Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Angkasa Pura Support ditemukan masih banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PKWT, Namun hak pekerja telah terpenuhi sesuai dengan isi kontrak yg telah ditanda tangani. The research objective is to analyze the form of legal protection for workers with fixed-term work agreement (PKWT) status at PT. Angkasa Pura Support; and Implementation of a certain time work agreement (PWKT) at PT. Angkasa Pura Support. This research uses Normative legal research methods. The results of this research show that: (1) Protection of PKWT workers/labourers in its implementation has not run optimally, and the problems faced in PKWT regarding the provision of protection for workers/labourers include problems in implementing PKWT with statutory regulations relating to employment, form The cooperation agreement in the PKWT is not written in detail and clearly so that there is overlap in its implementation, the last is the problem in the supervision of the PKWT which has not been carried out optimally, in other words, the contract does not state that there is legal protection for the signed agreement (2) Implementation certain time work agreement (PKWT) PT. Angkasa Pura Support found that there were still many discrepancies with the statutory provisions governing PKWT, however, workers' rights had been fulfilled by the contents of the contracts that had been signed.

Perubahan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Menjadi Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Baharuddin, Efryanti; Nawi, Syahruddin; Salmawati, Salmawati
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung New Makassar Mall berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; (2) menguji dan menganalisis dasar hukum perubahan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menjadi Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung pada kepemilikan kios di New Makassar Mall; Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpaduan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari data studi kepustaan dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung New Makassar Mall tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. (2) Dasar perubahan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun menjadi sertifikat kepemilikan bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The research objective is to analyze the New Makassar Mall Building Ownership Certificate based on Law Number 20 of 2011 concerning Flats; (2) examine and analyze the legal basis for changing the Certificate of Ownership of Flat Units to a Certificate of Building Ownership for kiosk ownership in New Makassar Mall; This research uses a research method that combines normative and empirical law. This research uses primary data sourced from literature study data and the results of interviews with parties related to this writing. The results of this research indicate that: (1) The issuance of the New Makassar Mall Building Ownership Certificate is not by Law Number 20 of 2011 concerning Flats. (2) The basis for changing the certificate of ownership of an apartment unit to a certificate of ownership of a building is not by the provisions of the applicable laws.

Efektivitas Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Roya Secara Elektronik Pratiwi, Batari Ayu; Nawi, Syahruddin; Busthami, Dachran S
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pendaftaran hak tanggungan dan roya secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pendaftaran hak tanggungan dan roya secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar berlum berjalan secara efektif, dikarenakan masih sering terjadi maintenance dari website Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan sehingga menghambat proses pendaftaran hak tanggungan dan roya oleh pihak PPAT/Kreditur. 2). Faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan dan roya secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar serta dari pihak PPAT/Kreditur. Dalam hal ini pihak PPAT/Kreditur yang merasa dirugikan dikarenakan aplikasi HT-el yang masih sering eror sehingga untuk mengupload dokumen elektronik memakan waktu yang lama. The research objective is to analyze the effectiveness of electronic registration of mortgage and mortgage rights at the Makassar City Land Office. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Makassar City Land Office, then carried out qualitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of electronic registration of mortgage and roya rights at the Makassar City Land Office is not yet running effectively, because there is still frequent maintenance on the Agrarian and Spatial Planning/Head of Land Agency website, thus hampering the process of registering mortgage and roya rights by the PPAT/Creditor. 2). Factors that influence the electronic registration of mortgage and roya rights at the Makassar City Land Office are influenced by obstacles that occur from the Makassar City Land Office and from the PPAT/Creditor. In this case, the PPAT/Creditor feels disadvantaged because the HT-el application still often has errors so uploading electronic documents takes a long time.

Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng Sofyang, Sofyang; Nawi, Syahruddin; Zainuddin, Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng kurang efektif dapat dilihat dari teori Soerjono Soekanto ada 5 faktor penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu faktor budaya karena kurangnya kerja sama antara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Pemerintah setempat atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk melakukan sosialisasi terkait KDRT, kemudian dari faktor masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT yang terjadi; (2) Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri terdapat faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi perceraian, faktor tersebut adalah faktor pernikahan dibawah umur, faktor ekonomi, dan faktor perselisihan. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah faktor pernikahan dibawah umur. The research objective is to analyze the effectiveness of the law on divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that: (1) The effectiveness of the law on divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court is less effective. It can be seen from Soerjono Soekanto's theory that there are 5 factors determining the effectiveness of an institution in law, namely cultural factors due to the lack of cooperation between the Watansoppeng Religious Court with the local government or LBH (Legal Aid Institute) to conduct outreach regarding domestic violence, then from community factors the lack of public awareness to report domestic violence that occurs; (2) Divorce due to domestic violence does not stand alone, there are factors behind the divorce, these factors are underage marriage, economic factors, and dispute factors. Of these three factors, the most influential factor in divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court is the factor of underage marriage.

Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Lestari, Eridani Tri; Nawi, Syahruddin; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan rencana tata ruang wilayah terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Data kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan RTRW dalam penyediaan RTH di Kota Makassar masih kurang efektif dan terealisasi 11,47%. (2) Indikator berpengaruh diantaranya subtansi hukum yang tidak dapat berlaku efektif tanpa sokongan dari indikator lain, indikator lemahnya pengawasan penegak hukum terhadap penggunaan lahan dan bangunan belum optimal karena keterbatasan personel sehingga pengawasaanya belum efektif, indikator sarana dan fasilitas seperti alat dan kendaraan untuk pemeliharaan RTH sangat terbatas, dan indikator masyarakat dan kebudayaan masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dan partisipasi yang masih rendah untuk ikut membantu pengadaan lahan untuk; faktor ekonomi dan teknis seperti harga tanah yang mahal; (c) peningkatan lahan terbangun; Selanjutnya faktor ekonomi dari segi APBD Kota Makassar yang belum memadai untuk pembebasan lahan, dan faktor kebijakan dan politik dari segi regulasi yang sering berubah-ubah dan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap RTH. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing regional spatial planning on the availability of green open space in Makassar City, (2) to know. This research uses empirical legal research. The data is then analyzed and presented descriptively and qualitatively. The research results show that: (1) implementing RTRW in providing green open space in Makassar City is still less effective and is realized at 11.47%. (2) Influential indicators include legal substance which cannot be effective without support from other indicators, indicators of weak law enforcement supervision over the use of land and buildings which are not yet optimal due to limited personnel so that supervision is not yet effective, indicators of means and facilities such as tools and vehicles for green open space maintenance minimal, and indicators of society and the culture of the community itself are still less concerned and participation is still low in helping to acquire land for; economic and technical factors such as expensive land prices; (c) increase in built-up land; Furthermore, economic factors in terms of the Makassar City APBD which are not adequate for land acquisition, and policy and political factors in terms of regulations which often change and are not able to accommodate the community's needs for green open space.

Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Putri, Andra Monica; Nawi, Syahruddin; Risma, Andi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam KHI yaitu tidak dapat diubah / dicabut oleh salah satu pihak harus dengan kedua belah pihak. perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjiankan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. The research objective is to analyze marriage agreements according to the compilation of Islamic law. This research uses a descriptive research type. The research results show that: the concept of a marriage agreement which has been explained in the literature review, and has been regulated in the marriage law Law no. 1 of 1974 As amended in Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law that the marriage agreement is executed before the marriage takes place or before the marriage contract occurs. The legal consequences arising from the implementation of the marriage agreement in KHI are that it cannot be changed/revoked by either party, both parties must do so. legal protection for the rights of husband and wife, however, it will give rise to legal consequences if the making of the agreement is not by the regulations of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In implementing a marriage agreement according to the UUP and KHI, there is no limit to the matters agreed upon as long as it does not violate law, religion and morality.

Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Karim, Indah; Nawi, Syahruddin; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana efektif, baik sanksi pidana pokok, pidana tambahan, maupun sanksi pidana kumulatif, di mana penjatuhan sanksi pidana tersebut sedapat mungkin menghindari adanya sanksi pidana dan lebih mengutamakan sanksi tindakan demi kepentingan terbaik anak. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing criminal sanctions against children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical research. The results of the research show that the effectiveness of criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court is effective, both basic criminal sanctions, additional criminal sanctions, and cumulative criminal sanctions, where the imposition of criminal sanctions avoids criminal sanctions as far as possible and prioritizes sanctions. actions in the best interests of the child. Furthermore, factors that influence the effectiveness of applying criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court include factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Mustari, Sartika; Nawi, Syahruddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v5i2.1845

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mamuju mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara : 316/Pdt.G/2022/PN Mmj dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara non-litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, oleh karena itu penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Kabupaten Mamuju masih kurang efektif. The research objective is to analyze the implementation of land ownership dispute resolution in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. This research uses Normative Legal Research and Empirical Legal Research. The research results show that the factors that cause land disputes to arise in Mamuju Regency are Multiple Certificates, Inheritance Disputes, Control Without Rights, Fake Deeds of Sale and Purchase, Multiple Sales and Purchases and Boundary Disputes. The process of resolving land disputes is in two ways, namely through litigation and non-litigation. Based on the results of research conducted at the Mamuju District Court, the highest case type was taken as an example, namely a double certificate with case number: 316/Pdt.G/2022/PN Mmj with various stages until a review effort was carried out. In this case, resolving disputes, especially non-litigation land rights disputes will require large costs and quite a long time, therefore resolving land ownership rights disputes in Mamuju Regency is still less effective.

Perjanjian Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama Helena, Helena; Nawi, Syahruddin; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perbedaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sah jika perkawinannya sah, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan notaris, sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perjanjiannya tidak sah, yang bertentangan dengan batas-batas hukum agama. Persamaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama yaitu sama-sama menganai tentang harta kekayaan. (2) Implikasi harta kekayaan dalam perkawinan beda agama yang diperjanjikan merupakan harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, dalam Hukum Waris Perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi pewaris, Hukum Waris Islam ahli waris harus sama dengan agama pewaris. The research objective is to analyze the differences and similarities in marriage agreements between couples of different religions according to the Civil Code and Marriage Law Number 1 of 1974—normative legal method. The results of this research show that: (1) Differences in marriage agreements made by couples of different religions in the study of the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, based on the Civil Code are valid if the marriage is valid, the marriage agreement a notary must make it, whereas based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the agreement is invalid, which is contrary to the boundaries of religious law. The similarity between marriage agreements made by couples of different religions is that they deal with property. (2) The implication of the assets in an interfaith marriage that is agreed upon is the assets obtained by the husband and wife during the marriage. In the Civil Inheritance Law, differences in religion are not an obstacle for the heir. In the Islamic Inheritance Law, the heir must be the same as the religion of the testator.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search