Garuda - Garba Rujukan Digital

Edukasi Tentang Internet Agar terhindar dari Penipuan Jual Beli Online di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Endang Setiadi Permana; Deny Ernawan; Ade Suparman; Ahmad Burhanuddin
Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karya.v2i2.1766

The purpose of this activity is to find out how much knowledge the local community in Patimban Village has regarding the internet to avoid fraud on online shopping sites or E-commerce. This Community Service Activity uses a field observation method (direct observation) by visiting people's homes through the distribution of information paper. The results of the activity concluded: first, online fraud is in principle the same as conventional fraud through the use of electronic systems (computers, internet, telecommunications devices) as a criminal act of fraud based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law enforcement officers often experience difficulties and obstacles in ensnaring perpetrators of fraud; and second, this criminal act of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud or Article 28 paragraph (1) of the ITE Law concerning the regulation of the spread of false and misleading news that is detrimental to consumers. Or it can be charged based on both articles at once, namely, 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning fraud and/or ITE crimes.

Edukasi tentang Internet agar Terhindar dari Penipuan Jual Beli Online di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Endang Setiadi Permana; Deny Ernawan; Ade Suparman; Ahmad Burhanuddin
Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2025): Juli: Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/transformasi.v2i3.1768

The purpose of this activity is to find out how much knowledge the local community in Patimban Village has regarding the internet to avoid fraud on online shopping sites or E-commerce. This Community Service Activity uses a field observation method (direct observation) by visiting people's homes through the distribution of information paper. The results of the activity concluded: first, online fraud is in principle the same as conventional fraud through the use of electronic systems (computers, internet, telecommunications devices) as a criminal act of fraud based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law enforcement officers often experience difficulties and obstacles in ensnaring perpetrators of fraud; and second, this criminal act of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud or Article 28 paragraph (1) of the ITE Law concerning the regulation of the spread of false and misleading news that is detrimental to consumers. Or it can be charged based on both articles at once, namely, 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning fraud and/or ITE crimes.

TIGA NOVEL KARYA OKKY MADASARI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI LINGKUNGAN Ahmad Burhanuddin; Ahmadi, Anas; Rengganis, Ririe
Bahtera Indonesia Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/bi.v8i1.319

Kelangsungan hidup manusia banyak bergantung pada kelestarian lingkungan. Jika ekosistem terganggu, maka akan terganggu pula kesejahteraan hidup manusia. Alam menjadi jembatan para pengarang dan penulis karya sastra untuk menyampaikan suasana, citraan, latar, ataupun, tema besar yang ada dalam karya sastra. Tiga novel karya Okky Madasari merupakan salah satu novel anak yang di dalamnya terdapat peristiwa tentang lingkungan yang menarik untuk dikaji. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kejahatan lingkungan yang ada pada ketiga novel tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik kepustakaan. Dari hasil penelitian didapat tiga permasalahan lingkungan yang terdapat pada ketiga novel karya Okky Madasari yakni perburuan liar, perburuan sastwa langka dan eksploitasi lautan. Di dalam novel, penulis tidak hanya menunjukkan berbagai fenomena kejahatan lingkungan saja, namun disertai dengan penyelesaian dari setiap permasalahan lingkungan, baik itu dilakukan oleh tokoh utama maupun bukan. Melalui novel-novel ini juga tampak bahwa karya sastra juga memiliki peranan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Pembinaan Desa Sadar Hukum Keluarga di desa Totomulyu, Kecamatan.Way Bungur, Kabupaten. Lampung Timur Rahmawati, Rita; Purwo Jatmiko; Ahmad Desta Reswandi; Afrizal Sidik; Rudi Santoso; Ahmad Burhanuddin; Syeh Sarip Hadaiyatullah
Jurnal Insan Pengabdian Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Publisher : PT. ALHAFI BERKAH INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62007/jouipi.v2i1.276

Masyarakat desa pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak memahami hukum. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya implementasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) secara efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum di desa Patean Kecamatan Batuan. Penelitian dalam kajian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik Analisis Data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam kajian ini analisa data dilakukan secara deskriptif analisis. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan peraturan nomor PHN.HN.03.05- 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, dengan didasarkan pada kriteria penilaian dari peraturan tersebut sebagai indikator dalam menentukan bahwa suatu desa/kelurahan termasuk desa/kelurahan sadar hukum.

The Implications of Presidential Instruction Number 1 of 2025 on Educational Budget Efficiency from a Siyāsah Māliyyah Perspective Vega, Nadia Ratu Pratiwi; Relit Nur Edi; Ahmad Burhanuddin
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.63470

Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning efficiency in the implementation of the State and Regional Budgets has direct implications for education budget management at the regional level. This study aims to analyze the implications of budget efficiency policies on education budget management at the Education and Culture Office of Lampung Province and to examine them from the perspective of Fiqh Siyasah. This research employs a qualitative method using normative and empirical approaches, with data collected through documentation studies, observation, and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of budget efficiency policies in Lampung Province encourages sharper prioritization of education spending, particularly in improving learning quality, strengthening educational facilities, and ensuring equitable access to education. However, it also limits the flexibility of certain development programs considered less urgent. From the perspective of Fiqh Siyasah, budget efficiency policies are consistent with the principles of public welfare (maslahah), distributive justice, and the prohibition of waste (israf), provided that they do not undermine the fulfillment of citizens’ fundamental right to education. This study concludes that education budget efficiency can be aligned with the principles of Fiqh Siyasah when it is oriented toward sustainable educational services and overall public welfare.

Pandangan Non-Government Organization (NGO) Perempuan tentang Fenomena Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi pada LSM Damar dan PKBI Lampung Aulia Lutfiani; Abdul Qodir Zaelani; Ahmad Burhanuddin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.4089

This study aims to analyze the perspectives of women’s non-governmental organizations, namely Damar Foundation and PKBI Lampung, regarding the childfree phenomenon that has emerged in modern society and is considered contrary to the principles of Islamic family law, particularly concerning the purpose of marriage, lineage preservation (hifz al-nasl), and reproductive responsibilities within the family. The childfree phenomenon reflects changing perspectives among younger generations regarding the meaning of marriage, raising legal issues concerning its compatibility with Islamic legal norms in Indonesia. This study employs an empirical research method with a case approach. The findings indicate that both organizations perceive childfree as a social phenomenon that should be understood contextually. Damar Foundation emphasizes gender justice and women’s reproductive rights, while PKBI Lampung highlights reproductive health, public welfare (maslahah), and mutual consultation between spouses. This study contributes to the development of Islamic family law that is more responsive to contemporary social dynamics.

PANDANGAN NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) PEREMPUAN TENTANG FENOMENA CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Aulia Lutfiani; Abdul Qodir Zaelani; Ahmad Burhanuddin
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.50451

The childfree phenomenon has increasingly emerged as part of changing family values in contemporary society, particularly among younger generations who are beginning to reinterpret marriage, reproduction, and family life. The decision not to have children is no longer viewed merely as a biological issue, but is also influenced by economic factors, mental health conditions, family relationship experiences, and changing perceptions of quality of life. In the context of Muslim society in Indonesia, this phenomenon has become a subject of debate because it is closely related to religious values, culture, and the objectives of marriage in Islamic family law. This study aims to analyze the perspectives of women’s Non-Governmental Organizations (NGOs), namely LSM Damar and PKBI Lampung, regarding the childfree phenomenon within the perspective of Islamic family law. This research employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews and documentation. The findings reveal that LSM Damar and PKBI Lampung perceive childfree as a social phenomenon that should be understood contextually rather than merely as a deviation from family values. LSM Damar emphasizes gender justice and women’s reproductive rights, while PKBI Lampung focuses more on psychological readiness, reproductive health, and family responsibility. From the perspective of Islamic family law, the childfree phenomenon is related to the concepts of hifz al-nasl, family welfare (maslahah), and the importance of mutual consultation in reproductive decision-making within marriage.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search