Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia
Aji, Pandam Bayu Seto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Application of the Dilution Doctrine in Trademark Registration as Legal Protection for Trademarks in Indonesia Aji, Pandam Bayu Seto; Martitah, Martitah; Yudhanti, Ristina
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49132

Abstract

This research examines and analyzes the concept and regulation of the trademark dilution doctrine, which has long developed in the United States, as a form of legal comparison, as well as the implementation of the dilution doctrine in the substantive examination of trademark registration in Indonesia. The research method used is normative juridical research employing statutory, conceptual, comparative, and case study approaches. This study uses secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then qualitatively analyzed. Data collection techniques involve literature study by tracing widely published written information. The results of this study show that trademark violations in Indonesia are dominated by imitation marks, thereby requiring legal reform in trademark law through the adoption of the dilution doctrine similar to that of the United States. Article 21 paragraph (1)(c) of the Indonesian Trademark and Geographical Indication Law mandates the application of the dilution doctrine, although it does not explicitly regulate it. This indicates that Indonesia has the potential to implement the dilution doctrine. However, the significant differences between the United States and Indonesia make full implementation of the doctrine difficult. One of the main challenges in implementing the dilution doctrine is the communal character of Indonesian society. When analyzed using Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory, the result shows that implementing the dilution doctrine would produce greater pain for Indonesia. Therefore, adjustments and legal formulations are needed to accommodate the interests of all parties, including clear and detailed regulations that govern dispute resolution and evidentiary standards in court. The implementation of the dilution doctrine in substantive examination also needs to be tightened to reduce future trademark disputes.
Model Ketenagakerjaan Pekerja Platform Fadhlulloh, Qolbi Hanif; Utama, Zain Arfin; Chabib F, Muhamad; Aji, Pandam Bayu Seto
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i5.1010

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah membentuk model ketenagakerjaan berbasis platform yang menggeser struktur hubungan kerja konvensional. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara fleksibilitas teknologi dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini bertujuan menelaah ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan kondisi faktual hubungan kerja pekerja berbasis platform. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data di peroleh melalui studi kepustakaan dengan sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan peraturan turunannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan kajian perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dengan ekosistem platfom menimbulkan ketergantungan ekonomi yang bergantung pada penilaian algoritmik yang fluktuatif. dan pengawasan sepihak yang secara faktual memenuhi unsur hubungan kerja, tetapi belum diakui secara normatif. Kebijakan internal kurang transparan, Regulasi ketenagakerjaan belum memuat pengakuan eksplisit terhadap karakteristik kerja berbasis aplikasi. Hak normatif seperti jaminan sosial, upah minimum, serta pengaturan jam kerja belum terjangkau oleh pekerja platform. Oleh karena itu, diperlukan perumusan model ketenagakerjaan pekerja platform yang menjamin keseimbangan antara fleksibilitas ekonomi digital dan perlindungan hak dasar pekerja melalui prinsip keadilan. Kesimpulannya adalah model kerja berbasis platform membentuk pola ketenagakerjaan baru yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Fakta operasional memperlihatkan subordinasi algoritmik, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan sepihak yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, meskipun secara kontraktual pekerja ditempatkan sebagai mitra.
Co-Authors Chabib F, Muhamad Fadhlulloh, Qolbi Hanif Martitah Martitah Ristina Yudhanti Utama, Zain Arfin