Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sociology and Law
Ni Komang Arini Styawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja dan Perusahaan Jessika Morisca Katu; Ni Komang Arini Styawati; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8598.66-71

Abstract

Perjanjian kerja yang didasarkan pada komunikasi lisan kerap kali memunculkan masalah hukum ketika pekerjatidak menyadari status pekerjaannya dengan pengusaha atau perusahaan tempat ia bekerja. Maka dari itu, pekerjadalam hubungan kerja seperti ini mungkin tidak sepenuhnya mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja.Masalah dengan penelitian ini adalah bagaimana dilakukan ketentuan syarat sah perjanjian kerja yang dibuatsecara lisan antara perusahaan dengan pekerja dan bagaimana akibat hukum dari hubungan kerja yang berdasarkanpada perjanjian kerja secara lisan. Menggunakan metode secara normatif dan juga melakukan pendekatan secaraberkonsep dan juga melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratanuntuk membuat perjanjian kerja secara lisan antara pekerja dan perusahaan memegang kekuatan hukum yangpenting karena diakui keabsahannya oleh hukum, selama adanya pemenuhan syarat yang ada dalam Pasal 52Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga adanya Pasal 1320 KUH Perdata berjalan secara satu tujuan dansahnya ketentuan sudah dilaksankan. Adanya kewajiban harus membuat surat pengangkatan untuk secara harfiah,perjanjian kerja yang memenuhi persyaratan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipunperjanjian kerja lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, perusahaan harus tetapmengeluarkan surat pengangkatan untuk membuktikan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan.
Akibat Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris I Made Stefanus Teguh Oprandi; Ni Komang Arini Styawati; Anak Agung Istri Agung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2710

Abstract

Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu seorang Notaris pengganti setelah diangkat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembuatan akta oleh notaris pengganti setelah masa penggantian berakhir yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder lalu dianalisa secara kualitatif. Akibat hukum akta yang dibuat Notaris Pengganti setelah masa cuti Notaris yang digantikan berakhir adalah Notaris pengganti tetap bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuatnya selama masa penggantian. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada notaris yang digantikannya.
Legal Implications of the Implementation of the Financial Services Authority Licensing Requirement for Foreign Venture Capital Companies under the P2SK Law I Made Maswinartha; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Komang Arini Styawati
International Journal of Sociology and Law Vol. 3 No. 1 (2026): February: International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v3i1.871

Abstract

The growth of the digital economy in Indonesia has positioned Foreign Venture Capital Companies (FVCCs) as a fundamental pillar within the startup financing ecosystem. However, the legal landscape has undergone a significant transformation with the enactment of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law). This regulation mandates that all financial services business actors, including foreign entities, obtain business licenses from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). This study aims to analyze the legal implications of this licensing requirement on business certainty for foreign investors and to examine the normative inconsistencies between the Investment Law and the P2SK Law. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The findings reveal the existence of normative ambiguity (vagueness of norms) concerning the operational status of FVCCs utilizing offshore structures during the regulatory transition period, which is set to expire in January 2026. Such legal uncertainty has the potential to hinder the inflow of Foreign Direct Investment (FDI) if not promptly addressed through adaptive implementing regulations, such as the optimization of regulations governing Foreign Representative Offices. On the other hand, the licensing obligation enhances legal certainty by providing preventive legal protection for Business Partner Companies through contract standardization and integrated supervision. In conclusion, this study recommends cross-sectoral regulatory harmonization and the issuance of clear technical guidelines to ensure a balanced approach between prudential supervision and investment facilitation.
Co-Authors Anak Agung Istri Agung I Made Aditya Mantara Putra I Made Maswinartha I Made Stefanus Teguh Oprandi I Nyoman Putu Budiartha Jessika Morisca Katu