Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Journal of Sustainable Development Science Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Analogi Hukum
Anak Agung Istri Agung
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Teknisi Lapangan (Studi pada PT. PLN Rayon Mengwi, Badung) Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata; Anak Agung Istri Agung; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8062.361-367

Abstract

Salah satu resiko tinggi dalam dunia pekerjaan adalah Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang dilakukan oleh pekerja teknisi lapangan di PT. PLN (PERSERO). Penelitian ini bertujuan untuk menilai tanggung jawab PT. PLN (PERSERO) Rayon Mengwi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja teknisi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait dan studi bahan hukum, serta menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (PERSERO) Rayon Mengwi, Badung, belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri yang telah disediakan oleh perusahaan. Situasi ini dapat memiliki konsekuensi fatal dan mengancam nyawa pekerja. Keterbatasan jumlah pengawas juga menjadi faktor yang membuat perusahaan kesulitan dalam memantau tingkat kedisiplinan pekerja terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
Implementation of Kanorayang Customary Sanctions Imposed on Village Credit Institution Treasurers Kedewatan Traditional Village Ubud District, Gianyar Anak Agung Istri Agung; Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi
Journal of Sustainable Development Science Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dwijendra Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/jsds.6.2.1595.53-63

Abstract

Given the increasingly urgent need for capital for rural communities, the local government, especially the Bali Provincial Government, has begun to develop financial institutions in rural communities known as Village Credit Institutions (LPD). The formulation of the problem in this study is: How is the Process of Implementing Kanorayang Sanctions by the Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency related to the Misappropriation of Customer Funds of the Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency and What steps were taken by the Head of Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency after the Kanorayang Sanction Decision. The type of research used by the author is empirical legal research. The conclusion of this study is as follows: The process of implementing Kanorayang sanctions by the Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency related to the Misappropriation of Customer Funds from the Village Credit Institution (LPD) of the Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency, which began with the financial report of the Village Credit Institution (LPD) reporting that the funds of the Village Credit Institution (LPD) of the Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency that were deposited in the Gianyar BPD were around 10 billion, after being investigated, it turned out that I Nyoman Ribek Adiputra admitted to using the LPD funds personally. The steps taken by the Bendesa of the Kedewatan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency, included conducting an internal audit by the LPD, found irregularities and providing solutions to the LPD treasurer but were not implemented and finally at the time of the marriage of his son, I Nyoman Ribek Adiputra, was not given customary facilities and the status of his house was confiscated.
Akibat Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris I Made Stefanus Teguh Oprandi; Ni Komang Arini Styawati; Anak Agung Istri Agung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2710

Abstract

Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu seorang Notaris pengganti setelah diangkat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembuatan akta oleh notaris pengganti setelah masa penggantian berakhir yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder lalu dianalisa secara kualitatif. Akibat hukum akta yang dibuat Notaris Pengganti setelah masa cuti Notaris yang digantikan berakhir adalah Notaris pengganti tetap bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuatnya selama masa penggantian. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada notaris yang digantikannya.
Perjanjian Sewa Menyewa Hak Tanah Jangka Waktu Seumur Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 PK/PDT/2019) Nyoman Surya Bramantya; Anak Agung Istri Agung; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Analogi Hukum 239-244
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.239-244

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan aturan pasal 1548 KUH perdata menjelaskan bahwasanyapersetujuan yang menyebabkan satu pihak mengikatkan diri dengan memberi kenikmatan barang untuk pihaklainnya dalam kurun waktu tertentu, melalui pembayaran harga yang telah disanggupi pihak lainnya tersebut.Dalam hal ini terdapat kekaburan dan penafsiran atas pasal tersebut tentang pengertian dengan suatu waktutertentu pada perjanjian sewa menyewa. Studi ini membahas terkait ketentuan jangka waktu dalam perjanjiansewa berdasarkan KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376PK/pdt/2019 terkait ketentuanjangka waktu seumur hidup dalam perjanjian sewa menyewa hak atas tanah. Penelitian ini memakai metodedengan tipe penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitianmenunjukan bahwa ketentuan “Waktu Tertentu” dalam Pasal 1548 KUHPerdata menimbulkan adanyapenafsiran dan berpotensi melahirkan adanya sengketa diantara para pihak terkait jangka waktu sewa menyewa,sebagaimana pandangan R. Subekti bahwa “Waktu Tertentu” Memunculkan adanya pertanyaan terkaitpengertian dari waktu tertentu sebab pada konteks sewa-menyewa tidak diharuskan untuk menyebutkan jangkawaktu barang tersebut disewa, asalkan telah terdapat persetujuan harga dalam perharinya, perbulannya maupunpertahunnya.Mahkamah Agung RI Nomor 376PK/pdt/2019 adalah sah telah berakhir, karena jangka waktuseumur hidup dalam sewa menyewa bertentangan dengan undang-undang, menciderai rasa keadilan dan nilaikepatutan.
Co-Authors Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi I Made Stefanus Teguh Oprandi I Wayan Kartika Jaya Utama Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata Nyoman Surya Bramantya