Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Legislasi Indonesia
Dinoroy Marganda Aritonang
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEJABAT PUBLIK YANG DIDUGA ATAU DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.255

Abstract

The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. Some public officials who do not agree with the temporary dismissal procedures usually request a petition orjudicial review process to Constitutional Court (MK) related to laws regulating about his/her public position. The procedures of temporary dismissal for public officials are stipulated in one or more laws regulating the function and role ofa public institution where the public officials were used to work before. There are some terms and mechanisms within the related laws. But the point, the main reason why such public officials are dismissed temporarily from office is caused by a criminal accusation against the public official. Temporary dismissal left us with some very crucial questions, one of them is about the particular period of the dismissal that has to be obeyed by the public officials. The related law only provides an answer in a normative way. It is stated that the public official shall be released or appointed again when the court confirms that he/she is not guilty at all, then his/her power and name will be rehabilitated. This kind of uncertainty of the length on the dismissal period which is why usually considered to be a legal basis in order to propose a judicial review to MK, because the requester perceives that his/her loss can be categorized as aconstitutional loss. Besides, he/she would be thinking that the dismissal can be also considered as a violation to presumption of innocent principle. Another main problem is could it be right if the litigant considered that the temporary dismissal is a constitutional issue and then sending it to MK to be reviewed constitutionally. According to several MK's decision about these cases, MK has affirmed that the temporary dismissal is not a constitutional issue and can not be accepted as a constitutional loss. The exact place to argue that issue is DPR through legislative review. This research itself uses three type of approaches those are statute approach, comparative approach, and case approach.
KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.157

Abstract

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh pemerintah.Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudah banyak regulasi dan modelkelembagaan yang diciptakan untuk mendukung pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat dan daerah.Di tingkat daerah selain keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pengawas telah banyakdibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan dan kerugianyang terjadi di daerah. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteridalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Barang Daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah lembaga ini cukup efektifdalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPD DALAM KERANGKA KELEMBAGAAN LEGISLATIF INDONESIA Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.366

Abstract

The constitutional reform beginning from 1999 has brought a lot of changes in Indonesia encompassing the constitutional system and practices of the constitution. One of the important changes is the emergence of the house of regional representatives as a partner for the first house, House of Representatives in Indonesian constitutional system. Originally, this new structure is believed as the best application of an insight to put local matters closer to national policy arena andalso become a more effective way for local governments to see the point of national vision and realize it in a local level wrapped in a strong bicameral system. Does it seem right to assume it so? Or probably, the legislative structure is still unicameral system or even, it seems as a tricameral otherwise.
PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.16

Abstract

MK merupakan lembaga negara yang amat disegani hingga saat ini. Keberadaan MK merupakan penyegar bagidahaga bangsa ini untuk institusi yang bersih dan kredibel dengan ditopang kewenangan yang besar dan berpengaruhluas. Tapi kenyataannya MK tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya. Isu negatif perilaku hakim MK pun pernahmenjadi persoalan yang muncul. Meskipun belum terbukti namun kasus tertangkap tangannya ketua MK karena didugaterlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasanterhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasanmana yang paling tepat untuk mengawasi MK baik secara internal maupun eksternal menjadi topik hangat yang harussegera dicarikan penyelesaiannya
Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.64

Abstract

Pemerintahan daerah dibentuk melalui kebijakan desentralisasi, dengan maksud dan tujuan agar penyelenggaraan pelayanan publik dan keberadaan pemerintah dapat semakin dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penyerahan sebagian urusan dan kewenangan pemeritahan telah diserahkan kepada daerah otonom agar dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan potensi dari daerah itu sendiri. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pemda masih menyimpang dan masih begitu banyak persoalan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, banyak pejabat publik di daerah yang terjerat berbagai kasus hukum termasuk tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Salah satu pola pengawasan yang dianggap cukup efektif sebenarnya adalah pengawasan melekat dan fungsional. Namun pengawasan ini pun belum dapat berjalan dengan efektif disebabkan oleh sejumlah kelemahan.
KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEJABAT PUBLIK YANG DIDUGA ATAU DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.255

Abstract

The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. Some public officials who do not agree with the temporary dismissal procedures usually request a petition orjudicial review process to Constitutional Court (MK) related to laws regulating about his/her public position. The procedures of temporary dismissal for public officials are stipulated in one or more laws regulating the function and role ofa public institution where the public officials were used to work before. There are some terms and mechanisms within the related laws. But the point, the main reason why such public officials are dismissed temporarily from office is caused by a criminal accusation against the public official. Temporary dismissal left us with some very crucial questions, one of them is about the particular period of the dismissal that has to be obeyed by the public officials. The related law only provides an answer in a normative way. It is stated that the public official shall be released or appointed again when the court confirms that he/she is not guilty at all, then his/her power and name will be rehabilitated. This kind of uncertainty of the length on the dismissal period which is why usually considered to be a legal basis in order to propose a judicial review to MK, because the requester perceives that his/her loss can be categorized as aconstitutional loss. Besides, he/she would be thinking that the dismissal can be also considered as a violation to presumption of innocent principle. Another main problem is could it be right if the litigant considered that the temporary dismissal is a constitutional issue and then sending it to MK to be reviewed constitutionally. According to several MK's decision about these cases, MK has affirmed that the temporary dismissal is not a constitutional issue and can not be accepted as a constitutional loss. The exact place to argue that issue is DPR through legislative review. This research itself uses three type of approaches those are statute approach, comparative approach, and case approach.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPD DALAM KERANGKA KELEMBAGAAN LEGISLATIF INDONESIA Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.366

Abstract

The constitutional reform beginning from 1999 has brought a lot of changes in Indonesia encompassing the constitutional system and practices of the constitution. One of the important changes is the emergence of the house of regional representatives as a partner for the first house, House of Representatives in Indonesian constitutional system. Originally, this new structure is believed as the best application of an insight to put local matters closer to national policy arena andalso become a more effective way for local governments to see the point of national vision and realize it in a local level wrapped in a strong bicameral system. Does it seem right to assume it so? Or probably, the legislative structure is still unicameral system or even, it seems as a tricameral otherwise.
POLA DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i1.137

Abstract

Kebijakan penyelenggaraan desentraliasi mengalami banyak perubahan sejak dimulainyapada tahun 1999 melalui UU No. 22/1999. Sejak tahun 2004, hingga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan mandat dalam UU No. 32/2004. Persoalan dalam pelaksanaan UU tersebut pada dasarnya masih banyak yang belum terselesaikan. Namun pada tahun 2014, terbitlah regulasi baru yaitu UU No. 23/2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan desentralisasi untuk menggantikan UU No. 32/2004. Lahirnya UU baru bukan tanpa masalah, setidaknya dapat dilihat dilihat dalam aspek teknis dan yuridis normatif. Beberapa persoalan tersebut, yaitu: kerancuan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai pembagian urusan pemeritahan kepada daerah, adanya urusan wajib bagi daerah namun tidak terkait dengan pelayanan publik, dan diberikannya urusan pilihan kepada daerah namun sifatnya wajib. Oleh karena itu, salah satu upaya yang kiranya dapat dilakukan  adalah dengan segera mengubah ketentuan UU tersebut agar tidak terjadi lagi kerancuan serta dengan segera menyesuaikan beragam peraturan pelaksana yang masih berlaku sejak UU No. 32/2004.
PERKEMBANGAN PENGATURAN FORMAT DEKONSENTRASI DI INDONESIA Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i2.124

Abstract

Pelaksanaan dekonsentrasi telah berlangsung lama di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa praktik pemerintahan yang terjadi seperti adanya peran ganda terhadap Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat/ kepala wilayah dan kepala daerah otonom, penerapan konsep wilayah adminstrasi, dan keberadaan instansi vertikal sebagai kantor cabang kementerian negara. Dalam rejim Orde Baru, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dekonsentrasi amat dominan dalam menentukan sinergi hubungan pusat dan daerah. Namun, saat ini, dengan berakhirnya rejim tersebut, dekonsentrasi tampaknya hanya sebagai perangkat pelengkap untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi yang luas.
KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN PIDANA DI INDONESIA Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i1.729

Abstract

Perkembangan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia meluas ke banyak persoalan hukum tanpa terkecuali hukum administrasi negara. Kedua bidang hukum tersebut pada dasarnya memang tidak mungkin dipisahkan sebagai wujud percabangan dari hukum publik. Namun demikian, garis pemisah di antara kedua hukum tersebut harus dapat ditentukan untuk membedakan apakah sebuah pelanggaran hukum termasuk pelanggaran administrasi atau perbuatan pidana, selain itu untuk menentukan proses hukum mana yang tepat dan sanksi yang seyogyanya dijatuhkan (substantive dan procedural law). Namun, lahirnya bidang hukum pidana administrasi telah membuat pembedaan atau pemisahan terhadap kedua hukum tersebut menjadi kabur. Hal tersebut didorong juga oleh banyaknya regulasi mengenai administrasi publik memasukkan sanksi pidana kedalamnya selain sanksi administratif, yang otomatis memasukkan juga proses penanganan hukum pidana pada setiap pelanggaran yang sifanya administratif. Dengan kata lain, regulasi tersebut memunculkan perbuatan-perbuatan pidana yang baru. Terdapat beberapa regulasi yang memberikan pengaruh secara luas terhadap penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana ke dalam hukum administrasi. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penyusunan berbagai kebijakan bidang administrasi dan pelaksanaannya dalam manajemen pemerintahan. Masifnya paradigma atau pendekatan hukum pidana dalam ranah hukum administrasi salah satunya disebabkan oleh dominasi konsep clean government dan pemberantasan korupsi yang amat progresif.
Co-Authors Maemonah, Maemonah