<![CDATA[The results of this study are expected to be utilized by both formal and non-formal education and civil society organizations to strengthen civic education or citizenship education, which can build critical awareness among the silent majority of society. By strengthening emerging social movements and changes, it is hoped that people can become more critical in their political participation. Further implications include the public being increasingly empowered in negotiating public interests, controlling power, and making the country or government more civilized. An important point to underline is that this study attempts to synthesize or discuss both liberal and non-liberal approaches, which will provide neither empathetic nor critical knowledge in viewing the relational dynamics between civil society, social movements, and change. The study positions civil society as a crucial actor in building constructive opportunities for social change. Furthermore, the study does not take a positivistic view of civil society's role in democracy development, as empirically, it does not positively affect democracy or align with non-liberal views. At the same time, the study avoids the negative non-liberal perspective of civil society and changes involving the destruction of mining symbols, such as investor posts, pro-investor elite residents, and mining tools, which are forms of traditional movements opposing mining. This movement was selected as a negotiating tool for powerless people to claim a successful struggle agenda. Unlike the elite or educated middle classes who typically choose diplomacy and negotiation, the powerless community tends to opt for mass radical movements. The social movements opposing mining succeeded in forcing investors to halt the project and the district government to review the mining exploration policy in accordance with citizens' criticisms, which were deemed not pro-people. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pendidikan formal maupun nonformal serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang dapat membangun kesadaran kritis masyarakat mayoritas yang selama ini diam. Dengan memperkuat gerakan sosial dan perubahan yang muncul, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih kritis dalam partisipasi politik mereka. Implikasi lebih lanjut, masyarakat semakin berdaya dalam menegosiasikan kepentingan publik, mengontrol kekuasaan, dan membuat negara atau pemerintah lebih beradab. Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penelitian ini mencoba mensintesis atau mendiskusikan pendekatan liberal dan non-liberal yang akan memberikan pengetahuan empatik maupun kritis dalam melihat hubungan relasional antara masyarakat sipil, gerakan sosial, dan perubahan. Hasil penelitian menempatkan masyarakat sipil sebagai aktor kunci dalam membangun peluang konstruktif untuk perubahan sosial. Selain itu, penelitian ini tidak menganggap peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi secara positivistik karena secara empiris tidak berpengaruh positif terhadap demokrasi maupun pandangan non-liberal. Pada saat yang sama, hasil penelitian menghindari pandangan negatif non-liberal tentang masyarakat sipil dan perubahan yang merusak simbol-simbol tambang seperti posko investor, elit warga pro-investor, dan alat-alat penambangan, yang merupakan bentuk gerakan tradisional dalam menentang tambang. Gerakan ini dipilih sebagai alat negosiasi masyarakat yang tidak berdaya untuk mengklaim agenda perjuangan. Berbeda dengan elit atau kelas menengah terdidik yang biasanya memilih diplomasi dan negosiasi, masyarakat yang tidak berdaya cenderung memilih gerakan massa yang radikal. Gerakan sosial menolak tambang berhasil memaksa investor menghentikan proyek dan pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan eksplorasi tambang sesuai dengan kritik warga yang dinilai tidak pro-rakyat.]]>
