Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Notary Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Hukum dan Pembangunan Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Fitra Arsil
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019) Annisa Aurelia Jessika Putri; Fitra Arsil; Liza Priandhini
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.384 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai bentuk perlidnungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum; dan (ii) mengenai tanggungjawab notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 1298K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil Penelitian ini adalah: (i) perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum telah terpenuhi dengan adanya putusan hakim yang menyatakan akta hibah batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, namun gugatan materiil ahli waris harusnya diterima karena ahli waris telah menjelaskan secara rinci mengenai ganti rugi materiil, sehingga putusan hakim tidak mengabulkan gugatan materiil kurang adil mengingat kerugian yang dialami adalah kerugian yang nyata.; dan (ii) notaris telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus bertanggungjawab secara perdata, pidana dan administratif. Kata Kunci: hibah, tanggungjawab notaris, perbuatan melawan hukum
Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018) Aditya Wahyu Febriyantoro; Liza Priandhini; Fitra Arsil
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.793 KB)

Abstract

Penulisan artikel hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak  mencantumkan ahli waris secara lengkap sehingga berakibat Surat Keterangan Waris tersebut cacat hukum dan dipermasalahkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026K/Pdt/2018. Artikel hukum ini juga mengkaji bentuk perlindungan Notaris kedepan dalam membuat Surat Keterangan Waris. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil kajian berbentuk eksplanatoris. Berkenaan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya termasuk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam rangka mengamankan Notaris kedepan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris, Notaris dapat bila perlu mengamankan dirinya dengan dokumen-dokumen tambahan yakni Surat Permohonan Ahli Waris yang berisikan permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, dan dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen yang berisikan bahwa telah diserahkan oleh Ahli Waris dan telah diterima oleh Notaris sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Pewaris, Perkawinan Pewaris, dan dokumen-dokumen administrasi ahli waris. kedua dokumen pendukung tersebut akan dicantumkan dalam awal bagian Surat Keterangan Waris yang menerangkan sebagai salah satu dasar bagi Notaris untuk membuatkan Surat Keterangan Waris.Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Pertanggungjawaban Notaris, Perlindungan Notaris
Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia Abadi, Songga Aurora; Arsil, Fitra
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal discusses the Threshold Mechanism for the Stability of the Presidential System and the Simple Multiparty System in Indonesia, with the aim of knowing concretely the essential conditions for the realization of an effective presidential government, through the substance of the policy setting limits in force in Indonesia, and the implications of setting thresholds on the stability of Indonesia's presidential and multiparty systems. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, in-depth and detailed and comprehensive approaches to explore deeply about research issues. The results showed that during the general election in the reform era, various rules around thresholds were imposed in order to realize simple multiparty and presidential stability, the rules were in the form of the requirements for the establishment of political parties, the requirements for political parties to participate in general elections, the threshold for votes to be able to participate in general elections next (electoral threshold), the threshold of the vote acquisition of political parties to sit in parliament (parliamentary threshold), the threshold for fraction formation (fractional threshold), the threshold for presidential nomination (presidential threshold). The policy to determine the threshold has legal consequences: 1) Political parties are not recognized as legal entities; 2) Political parties cannot participate in the election; 3) Political Parties cannot obtain seats in the DPR. Although the requirements for party establishment, party registration as a legal entity, and party requirements for participating in elections have effectively reduced the number of political parties, the electoral threshold has failed in practice because the number of parties fused is relatively low and the parliamentary threshold policy is getting worse every year high, but the number of political parties in parliament is still in extreme multiparty conditions.
MODEL PENGATURAN KEDARURATAN DAN PILIHAN KEDARURATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Arsil, Fitra; Ayuni, Qurrata
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia own various of legal models uses to deal with emergencies. Two emergency arrangements in the 1945 Constitution are represented by the phrase "state of danger" in Article 12 of the 1945 Constitution and the phrase " coercive importance " in Article 22 of the 1945 Constitution. Both have different characters and implications for both the power generated and the oversight mechanism. In addition, there are also emergency legal instruments based on laws, which are represented among others by the Disaster Mitigation Act and the Health Quarantine Act. Interestingly, an emergency based on this law is not directly related to an emergency based on the Constitution which has implications for the legal system and character of the resulting emergency power. Dealing with the Covid-19 pandemic The Indonesian government was confronted with these choices to form an emergency policy. The choice of emergency legal scheme chosen by Indonesia is more for activating emergency based on the law in dealing with Covid 19.
MENGGAGAS PEMBATASAN PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERPPU: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PERPPU DI NEGARA-NEGARA PRESIDENSIAL Arsil, Fitra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government regulation in lieu of law or ‘Perppu’arrangement in Indonesia is more limited than other types of emergency regulations issued by the president in various countries. Such arrangement apprently is not sufficient to be considered as limiting the issuance of the emergency regulations. Some presidential state countries have made changes to provide sufficient restrictions to presidential legislative power. The limitation is not only in terms of its formation procedures but also on the material which can be regulated by the Perppu. Therefore, lessons from other jurisdictionsindeed inspires Indonesia to limit the pasage of Perppu
Presidential Inauguration: Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan Winda Sari; Fitra Arsil; Nurul Insi Syahruddin; Desi Fitriyani
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.41577

Abstract

This article examines the validity and accountability of Indonesian’s President based on the procedures and content of the office’s oath. The research method used is doctrinal, with a legislative approach and a constitutional comparison of fifty countries in the world that adhere to the presidential system of government. The results shows normatively, the authority to inaugurate the president is given to the People's Consultative Assembly (MPR) based on Article 9 of the 1945 Constitution. However, in practice, MPR doesn’t inaugurate the president because it only witnesses the president reciting the oath. Nevertheless, the practice of inauguration is still valid. A comparison of fifty countries shows a trend of the president taking the oath before parliament with the alternative of taking the oath before the Supreme Court (MA) if the MPR is absent. This trend is also applied in Indonesia, but ideally swearing before the Supreme Court is no longer relevant in Indonesia. Seeing the coherence and logical consequences of the president's relationship in formal accountability is closer to the Constitutional Court, in this case as a priveligiatum forum for impeachment events. Thus, the procedure for swearing in the president is more appropriate in front of the MPR, witnessed by the Chairperson of the Constitutional Court. For the oath content , although it is not explicitly stated to whom, the moral responsibility of the president is still addressed to the people as the mandate giver.
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan pada Keadaan Darurat dan Sirkulasi Periodisasi Desi Fitriyani; Fitra Arsil; Winda Sari; Nurul Insi Syahruddin
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7773

Abstract

This paper departs from the problematic arrangements for the term of office of the president and vice president that have been regulated in Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article has not accommodated the regulation of the term of office if the country is in a state of emergency and leaves a question regarding the possibility of re-election of the president and vice president who have been elected previously. The purpose of this research is, first, to provide an analysis of the need to regulate the term of office of the president and vice president when the country is in a state of emergency and second, to analyze the need for changes in the circulation of periodicity and tightening of the norms. The type of research used is normative legal research using conceptual and comparative constitutional approaches. The results of the research show that reformulation of the regulation of the term of office of the president and vice president is needed on 2 (two) matters. First, the provisions regarding the term of office of the president and vice president if the country is in a state of emergency which is also carried out by several countries. The urgency of this arrangement can be seen from the experience of emergencies that have occurred in Indonesia. Secondly, it is necessary to circulate periodization and tighten arrangements regarding the possibility of re-election of the president and/or vice president. For accountability, the re-election of the president and/or vice president should only apply if done consecutively. The tightening is intended to close the space for misinterpretation of the existing provisions that the constitution has opened the opportunity for the president and/or vice president to serve more than 2 (two) periods if the partner is a different person.
Green Constitutional Paradigm for Sustainable Environmental Development in the Capital of Archipelago: A Comparative Research with France and Ecuadorian Constitution Kusworo, Daffa Ladro; Arsil, Fitra
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i02.769

Abstract

Green constitution is the solution to various kinds of public concerns related to the decline of environmental functions. Although the 1945 Constitution, attempted to contain articles on the environment, Indonesia was still classified as a country that only regulated it formally. The implication was the inadequate exploration of the National Capital City developed based on the concept of smart forest city. This led to environmental damages in the form of deforestation and lengthy sustainable recovery. Normative methods were adopted to examine the environmental aspects as a state of law. This was further analysed in view of the relevant issues. The 1945 Constitution's accommodation of green constitution was still far behind compared to France and Ecuador, which both constitutionalised environmental law norms. The French constitution, for example, mandated that every draft law produced by its Parliament must follow the provisions and standards stipulated in the Environmental Charter. Additionally, development of National Capital City towards the conditions and threats of environmental sustainability, strengthened the conceptual foundations of related issues.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2009 Arsil, Fitra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i3.332

Abstract

The Constitutional Court has played a major and decisive rolein the last election in 2009. Major role has even begun longbefore the general election phase began to be implemented andthe end of the election stage is also determined by the role ofthe Constitutional Court. Role of the Constitutional Court is notlimited to law enforcement types contained in the Act governingthe elections, namely the dispute over the result but much biggerthan that. Interestingly, in performing its role the Court hasissued decisions controversy that has never previouslyencountered, even the decision of the Court authority alsointersecting with other judicial institutions. But on the other sideis also found in guarantees of citizens rights and minimalprotection can actually be done by the Constitutional Court.Election 2009 also suggests that institutions like theConstitutional Court that can act as a determinant of a verydelicate political process that could drag the politicization ofthis institution out of the originality.
Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis Dinaka, Burhan Robith; Arsil, Fitra
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 3, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elections as a means of implementing people's sovereignty which are held directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which are based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also mandate a model of election supervision through Bawaslu as the election organizing institution whose task is to observe, review, inspect and assess the election implementation process so that it runs in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The ongoing strengthening of positions, duties, functions and authority within Bawaslu has left a number of problems. On the other hand, active involvement in the role of the community as owners of sovereignty is also an inseparable part in the realization of holding democratic elections. This research aims to examine the urgency and model of election supervision carried out by the community. In studying this problem, this research uses qualitative research methods with research results in the form of prescriptive normative analysis. In this research, it was concluded that massive civil society participation in overseeing elections must continue to be pursued. One of them is by providing guarantees of the availability of funds obtained by each election monitoring actor to carry out their duties and functions as election observers. Meanwhile, Bawaslu can focus on enforcing election law. Burhan Robith Dinaka, University of Indonesia Fitra Arsil, University of Indonesia Keywords: electoral justice, electoral monitoring, electoral observation
Co-Authors Abadi, Songga Aurora Aditya Wahyu Febriyantoro Annisa Aurelia Jessika Putri Desi Fitriyani Dinaka, Burhan Robith Kusworo, Daffa Ladro Liza Priandhini Nurul Insi Syahruddin Qurrata Ayuni, Qurrata Santoso, Amin Nugrah Winda Sari