Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL I Gusti Ngurah Adhi Pramudia; Nyoman A. Martana; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled Effectiveness of the Implementation of Mediation as anAlternative Dispute Resolution of Industrial Relations Disputes, where the purpose ofthis paper is to determine the extent to which the effectiveness of mediation as analternative dispute resolution of industrial relations disputes. With settlement throughmediation, the parties do not have to dispute in court. This research uses empiricallegal research, with data coming from the Department of Labor and Transmigration ofBali. This paper will explain the mediation process and the effectiveness of mediation inthe settlement of industrial relations disputes and also explains the factors driving andinhibiting factors effectiveness of mediation in the settlement of industrial disputes.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA PEMBAYARAN Ida Ayu Oka Risma Dwiyanthi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini mengangkat judul mengenai Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Pengguna Jasa Laundry Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Nota Pembayaran. Klausula Eksonerasi adalah perjanjian yang disertai syarat-syarat mengenai hak salah satu pihak dalam hal ini produsen tentang pengalihan tanggung jawabnya terhadap produk yang akibatnya dapat merugikan konsumen. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui keabsahan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian serta menganalisis akibat hukum pelaku usaha Laundry terhadap konsumen yang dirugikan terkait pencantuman klausula eksonerasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan dalam klausula eksonerasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Akibat Hukum Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry Terhadap Konsumen yang dirugikan dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian
PENERAPAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Sakina Sakina; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan yang berjudul “Penerapan Penyelesaian Sengketa dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)” ini mengulas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam penerapan Penyelesaian Sengketa dengan Gugatan Sederhana dan Efektifitas Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan kasus keperdataan yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berpedoman mengenai literatur, teori, maupun Undang-Undang dan bagaimana implementasinya di masyarakat. Setelah melakukan penelitian di lapangan maka terdapat kendala dalam penerapannya, salah satunya adalah adanya putusan yang diputus lebih dari 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan yang sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri
KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBUAH FOTOKOPI ALAT BUKTI TERTULIS Ni Ketut Winda Puspita; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah penggunaan fotokopi alat bukti tertulis demi menjamin hak dan kewajiban para pihak di muka persidangan perdata seiring dengan berkembangnya teknologi mesin fotokopi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari sebuah fotokopi alat bukti tertulis di persidangan perkara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah fotokopi alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.
KUALIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENGAJUAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK DI INDONESIA I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan diatur pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU tentang Merek dan Indikasi Geografis) dengan alasan bahwa merek yang terdaftar tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan, tetapi secara khusus mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek tidak ditentukan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan norma kabur yang membingungkan pada tataran pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kualifikasi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan penghapusan merek dalam perpektif UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas penafsiran oleh hakim mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa siapa saja boleh menjadi pihak ketiga dalam penghapusan merek asalkan mampu membuktikan merek tersebut memenuhi syarat untuk dihapuskan, sedangkan dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim tidak menerima gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga karena diajukan oleh salah satu pemegang sahamnya, yang seharusnya diwakili oleh organ dari Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU tentang Pers). Dengan adanya disparitas penafsiran tersebut sudah seharusnya dilakukan pengaturan khusus dan/atau penambahan penjelasan mengenai kualifikasi pihak ketiga dalam pengajuan penghapusan merek di Indonesia. Kata Kunci : Kualifikasi, Pihak Ketiga, Gugatan Penghapusan Merek.
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Wagner Engelenburg Gunther; I Ketut Artadi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The verdict serves as a tool or means of settling disputes. Therefore, it is expected that the verdict handed down should reflect the values of justice and truth by law so that it can be accepted especially by both parties of the litigants. In a case when there are parties who are not satisfied with the decision of the judge, or feel the verdict is not fair to them, so they are given the opportunity by the law, so that the decision can be corrected or reviewed by the judge of a higher level, namely through the legal remedy. The HIR and the RBg do not regulate in detail about the decision, as well as on its legal remedy in Law Number 20 of 1947. Against the interlocutory decision, the rejection over the competent exception, and incidental interlocutory decision regarding to intervention are open for legal remedies. While, the preparatory interlocutory decision, provisional, and interlocutory decision in specific forms, such as the local inspection command, the hearing of the expert testimony, there is no possible legal remedy. The type of research used in this legal writing is empirical method legal research.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA Denira Palmanda Sedana; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”. Permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana kedudukan mengenai surat elektronik sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat elektronik dalam Hukum Acara Perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagai perluasan dari alat bukti. Nilai kekuatan pembuktian surat elektronik disetarakan dengan alat bukti tulisan. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun kekuatan pembuktian elektronik belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena masih butuh pengaturan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum perdata khususnya yang menyangkut surat elektronik. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai surat elektronik untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara perdata dan pengaturan tersebut hendaknya menentukan kapan sahnya suatu surat elektronik sebagai alat bukti. Kata Kunci : Surat Elektronik, Alat Bukti, Pembuktian.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PENGAKUAN YANG DIBERIKAN DI LUAR PERSIDANGAN Made Nara Iswara; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari karya ilmiah ini adalah Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan. Latar belakang karya ilmiah ini adalah beranjak dari adanya pertentangan-pertentangan yang muncul dari para sarjana terkait dengan kekuatan pembuktian dari alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang diberikan secara lisan maupun yang diberikan secara tertulis di luar persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan hanya dapat diberikan dengan cara lisan, namun dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar persidangan yang dilakukan secara tertulis. Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dipakai, selain dalam hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi sedangkan pengakuan yang diberikan di luar persidangan dengan cara tertulis dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis, apabila pengakuan ditandatangani pihak yang membuat pengakuan. Kekuatan pembuktian pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat tetapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian bebas.
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN (SUATU KASUS DI PN DENPASAR) I Made Wiyasa; I Ketut Artadi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In essence , it means eternal marriage continues, lifetime and should not be decided just like that or dissolved according to the will of the parties . Do not know the eternal marriage period and timeless . Although Law No. . 1 of 1974 on Marriage Divorce is difficult , but in fact the people that divorce is rampant and likely to increase in each year . Social and humanitarian impact caused by a divorce very large , especially for children and women who experience it and for the life of the nation in general . The breakdown of marriage or divorce will result in not only a change in the rights and obligations of the husband and wife , but also the rights and obligations to the child . The rights and obligations of parents of children of divorce are more priority to the interests of the child that such child is entitled to maintenance , education , and the costs of the overall life of the parents . About child custody collectively result of divorce , Law No. . 1 of 1974 or Regulation Legislation does not set out clear , joint custody was only based on the agreement between the plaintiff by the defendant , whether expressed orally or in writing . In order to avoid later konflk the deal should be made authentic certificate .
PENJATUHAN HUKUMAN UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. Latar belakang karya ilmiah ini adalah beranjak dari maraknya terjadi kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan, baik terhadap hewan langka, hewan yang dimanfaatkan untuk pementasan hiburan, dan hewan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut telah dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetaui penjatuhan hukuman yang tepat diberikan untuk pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah penjatuhan hukuman untuk pelaku tindak pidana penganiayaan hewan saat ini telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Co-Authors Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana Cok Istri Hemas Widianagari Denira Palmanda Sedana Dewa Gede Yudi Putra Wibawa Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Gusti Ayu Putu Damayanti I Gede Yudha Partha Mahendra I Gusti Ngurah Adhi Pramudia I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM I Ketut Artadi I Made Rika Gunadi I Made Wiyasa Ida Ayu Oka Risma Dwiyanthi Made Nara Iswara Ni Ketut Winda Puspita Ni Luh Gede Wulansari Ni Putu Indri Wirapratiwi Nyoman A Martana Sakina Sakina Wagner Engelenburg Gunther