Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PengaMAS Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Laritmas, Selfianus
Universitas Halmahera
Religion Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
SUATU KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Laritmas, Selfianus
Aksara Public Vol 2 No 3 (2018): Agustus (2018)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The form of wage protection is the goal of the worker/laborer in doing the work to earn sufficient income to finance his life with his family, which is a decent living for humanity. During this time workers always neglected their rights in doing the work. Issues discussed in this paper are Is legal protection for workers/laborers in North Halmahera Regency in compliance with Law Number 13 Year 2003 on Manpower and What are the Barriers in Legal Protection for Workers? This research is conducted by using type of juridical Normative legal research. so the source of the Law material is analyzed is the legal material by using the Law and Case Approach. Against the results of the study "a Legal Study on the Protection of Workers/Workers in North Halmahera Regency Based on Law Number 13 Year 2003 on Manpower.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS SUATU SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Laritmas, Selfianus
Aksara Public Vol 3 No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State Civil Apparatus hereinafter abbreviated (ASN) is the profession of Civil Servants who are subsequently written (PNS), Provisions regarding the dismissal of Civil Servants are regulated in Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus, then Law No. 5/2014 is written. Matters that are reasons for dismissal of civil servants in article 87 paragraph 1 (one), paragraph 2 (two) and paragraph 4 (four) are civil servants dismissed with respect because: a. Dies; b. at own request; c. reaching retirement age; d. organizational downsizing or government policies that result in early retirement or e. incompetent physically and / spiritually so that they cannot carry out their duties and obligations, paragraph 2 (two) civil servants can be dismissed because they are sentenced to imprisonment based on court paragraph 4 (four) commit fraud against Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, b. sentenced to imprisonment or confinement based on a court decision that has permanent legal force because of committing a crime of occupational crime or a criminal offense related to position and / or general criminal offenses.
Pengelolaan Administrasi dan Profil Desa Melalui Pendekatan PLA (Participatory Learning and Action) di Desa Posi-Posi Erland Mouw; Selfianus Laritmas
JURNAL PengaMAS Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : UNIVERSITAS KHAIRUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/pengamas.v1i2.902

Abstract

Desa Posi-Posi adalah salah satu desa di Kecamatan Loloda Utara. Berdasarkan pengamatan awal menunjukan permasalahan yang masih dihadapai oleh pemerintah desa yaitu belum adanya pengelolaan administrasi desa secara baik, contohnya belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan administratif di desa, penataan arsip dokumen desa juga tidak teratur. Permasalahan kedua adalah selama ini pemerintah desa posi-posi belum memiliki dokumen profil desa yang dibuat melalui mekanisme partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi keterlibatan masyarakat dalam bebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan potensi yang ada dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat, maka diadakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen bersamaan dengan program kuliah kerja nyata oleh mahasiswa (KKN-PPM) dari Universitas Halmahera (UNIERA). Program pembelajaran pemberdayaan masyarakat (PPM) yang dilaksanakan di Desa Posi-posi Kecamatan Loloda Utara dengan mengambil tema “Melalui Pengelolaan Administrasi dan Profil Desa Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Demi Mewujudkan Desa Posi-Posi Yang Mantap”. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dari FISHUM bersama mahasiswa yang memprogram KKN ini meliputi penataan administrasi desa dengan pembuatan Standar Opersional Prosedur (SOP) Pelayanan Administratif, penguatan kompetensi perangkat desa melalui pendampingan pembuatan arsip desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pembuatan profil desa.Metode kegiatan pemberdayaan yang digunakan adalah Participatory Learning And Action (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. PLA digunakan dalam upaya pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (Pelatihan, curah-pendapat dan diskusi) tentang  pengelolaan administrasi desa dan mekanisme pembuatan profil desa secara partisipatif.Adapun tujuan yang sudah dicapai dari kegiatan KKN-PPM ini adalah pertama, telah memberikan pendidikan pengelolaan administrasi desa dan pembuatan profil desa, kedua penguatan sekaligus pendampingan kepada pemerintah desa dalam pembuatan SOP pelayanan administratif di desa, tata cara pengarsipan dokumen dan pembuatan profil desa.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA SENGKETA TAPAL BATAS 6 DESA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN KABUPATEN HALMAERA BARAT DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM Selfianus Laritmas; Simson Tondo
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 6 No 2 (2021): Mei
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v6i2.1462

Abstract

Dalam perspektif undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, sangat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa, karena masing-masing pihak saling mengklaim batas desa dan potensi desa, sehingga berakibat bagi konflik pemerintahan desa, yang disebabkan dalam perspektif Hukum administrasi semestinya kedua Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara tidak boleh melaksanakan lagi Tugas-Tugas Pemerintahan Kabupaten dalam satu desa administrasi atau Pemerintahan desa pada wilayah desa tersebut tetapi selama aktivitas pemerintahan masih terus berjalan. Olehnya melalui penelitian ini penulis mengunakan Metodologi penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach) pendekatan tersebut malakukan pengkajian peraturan-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian dengan prosodur dari bahan hukum Baik bahan hukum Primer atau sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan peraturan peraturan-undangan yang dikaci secara komperensif
SUATU KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TOBELO NOMOR: 15/PID.SUS/2016/PN.TOB TENTANG DELIK PERCOBAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Selfianus Laritmas; Una Ahiroriwo Djurubassa
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 3 (2021)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai hasil penelitian pada putusan Nomor:15/pid.sus/2016/PN.Tob. dimana majelis hakim menjatuhkan Putusan Terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak dan divonis 5 tahun penjara. Yang menjadi permasalahan adalah terdakwa dalam melakukan Tindakannya tidak melakukan Perbuatan Percabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 81 UU No. 35 tahun 2014, Jo Pasal 53 KUHP sehingga jika dilihat dari sudut pandang keadilan sangat tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Penelitian ini mengunakan penelitian normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach). Menurut pendekatan kasus dipakai untuk mengkaji alasan pertimbangan pengadilan dalam membuat suatu putusan. Kaitannya dengan pendekatan ini maka yang dikaji adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam memutus perkara delik percobaan persetubuhan terhadap anak yang di dalamnya terdapat permasalahan hukum mengenai putusan yang dijatuhkan dalam memutuskan perkara delik percobaan persetubuhan terhadap anak
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TOBELO NOMOR: 15/PID.SUS/2016/PN.TOB TENTANG DELIK PERCOBAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Selfianus Laritmas
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime of Trial Against Children can be punished if the commencement of implementation is real, Criminal acts of sexual abuse are generally acts or acts that violate decency that intentionally damage politeness. The threat of criminal offenses for underage children according to Article 82 of Law No.23 of 2002 concerning Child Protection is punishable by imprisonment of a maximum of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) years and a maximum fine of Rp.300,000,000. 00 (three hundred million rupiah) and at least Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiahs). Based on the results of the research and discussion of the decision Number: 15 / pid.sus / 2016 / PN.Tob. Against a child and sentenced to 5 years in prison. The problem is that the defendant in carrying out his actions did not commit acts of immorality as referred to in Article 81 of Law No. 35 of 2014, Jo Article 53 of the Criminal Code so that when viewed from the point of view of justice it is very unfair because the sentence imposed is not in accordance with what was done
SUATU KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Selfianus Laritmas
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 3 No 3 (2018): Agustus
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The form of wage protection is the goal of the worker/laborer in doing the work to earn sufficient income to finance his life with his family, which is a decent living for humanity. During this time workers always neglected their rights in doing the work. Issues discussed in this paper are Is legal protection for workers/laborers in North Halmahera Regency in compliance with Law Number 13 Year 2003 on Manpower and What are the Barriers in Legal Protection for Workers? This research is conducted by using type of juridical Normative legal research. so the source of the Law material is analyzed is the legal material by using the Law and Case Approach. Against the results of the study "a Legal Study on the Protection of Workers/Workers in North Halmahera Regency Based on Law Number 13 Year 2003 on Manpower. Keywords: Labor Law Protection.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGARAN BERLALU LINTAS PENGENDARA BENTOR DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Selfianus Laritmas; Ruslan Sabtu
Jurnal Akrab Juara Vol 3 No 3 (2018)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Bentor is short for Becak Motor which is a tricycle from Tobelo. According to the data obtained from the Tobelo City Traffic Unit and the Pehubungan Service, the number of traffic violations committed by the bombing vehicle amounted to 70 cases of violations by 2015 and traffic accidents involving the collision vehicle which amounted to 39 cases of traffic accidents in 2015 The problem discussed in this paper is how the application of the Law for Violations against Terrorism? And What is the sanction for the riders who committed the traffic violation according to the rule of law applicable This research was conducted by using the type of juridical Normative legal research. so the source of the Law material is analyzed is the legal material by using Approach of Law and Approach case. Against the results of the study. Keywords: Implementation of the Act
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS SUATU SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Selfianus Laritmas; Yohanis Laritmas
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State Civil Apparatus hereinafter abbreviated (ASN) is the profession of Civil Servants who are subsequently written (PNS), Provisions regarding the dismissal of Civil Servants are regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus then written Law No. 5/2014. Matters that are reasons for dismissal of civil servants in article 87 paragraph 1 (one), paragraph 2 (two) and paragraph 4 (four) are civil servants honorably dismissed because: a. Dies; b. at own request; c. reaching retirement age; d. organizational downsizing or government policies that result in early retirement or e. incompetent physically and / spiritually so that they cannot carry out their duties and obligations, paragraph 2 (two) civil servants can be dismissed because they are sentenced to imprisonment based on court decisions that have permanent legal force for committing criminal acts with imprisonment, paragraph 4 (four) commit fraud against Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, b. sentenced to imprisonment or confinement based on a court decision that has permanent legal force because of committing a crime of occupational crime or a criminal offense related to position and / or general criminal offenses. However, the case that occurred in West Southeast Maluku Regency was subsequently written (MTB) Dismissal of Civil Servants for having similar Employee Numbers with other Employees through West Southeast Maluku Regent Decree Number 884-536 of 2014, in the case of dismissal of civil servants this does not have legality or validity , because the dismissal of civil servants must be in accordance with the above article, but the dismissal of civil servants through the MTB Regent Decree Number 884-536 of 2014 is not regulated in Law No. 5/2014.
KAJIAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 01/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE TENTANG PENJATUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Larumpa, Renaldi Markus; Selfianus Laritmas; Usak
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. Spesial Issues 3 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2iSpesial Issues 3.1506

Abstract

Corruption is a problem that greatly disrupts the state's financial system. So corruption is dubbed as an extraordinary crime (extraordinary crime). Therefore, criminal acts of corruption are specifically regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. Even though it is specifically regulated, in the judicial process of corruption, judges often give inappropriate sentences. Then in their consideration, the judges often do not pay attention to the principles of criminal law to punish the guilty. In line with that, through the normative research method, the authors use a case approach to analyze the judges' considerations in the decision Number: 01/Pid.Tipikor/2013/PN. Which sentenced the defendant to 7 (seven) years in prison. The verdict is not under the actions of the defendant, because the defendant's actions that were proven were only mistakes (schuld) in the form of negligence (culpa) and not intentionally (dolus). Therefore, the defendant should have been sentenced to less than 7 (seven) years because negligence is a lighter form of error than intentionally (Eddy, 2016: 187). This principle is very important in determining sentencing by judges. So that in terms of imposing a crime, the judge must pay attention to the forms of errors that can alleviate and burden both from the perspective of the defendant and the community by referring to the sentencing guidelines, so that these decisions are in line with the objectives of criminal law.
Co-Authors Ahiroriwo Djurubassa, Una Ahmad Rosidi, Ahmad Erland Mouw Heltom Sandros Didide I Gede Yusa Larumpa, Renaldi Markus Ruslan Sabtu simson tondo Una Ahiroriwo Djurubassa Usak Yohanis Laritmas