Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Hukum Sasana Jurnal Supremasi Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Tantimin
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Physical Sexual Harassment Yang Dialami Perempuan Shelvi Rusdiana; Tantimin; Ling, Suryani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8782

Abstract

Sexual harassment against women is an act that does not reflect an attitude of caring between humans. Sexual harassment predominantly occurs in women due to the stigma that makes women as beings who have a weaker and lower position than men. The law functions to accommodate the community in order to provide security in public spaces. The function of law is to define societal norms, that law follows developments in societal behavior. This article uses normative legal research methods because this research originates from existing legal norms. With the type of legal approach, statutory regulations (Statue Approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case approach (Case Approach). The data used uses secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in writing this article was through literature study (Library Research) and analyzed using descriptive qualitative methods. So the general aim of the characteristics of this article is to find out what forms of legal protection exist for victims of physical sexual harassment crimes experienced by women in Indonesia.
Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating Elvira Zikra; Tantimin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1265

Abstract

The Covid-19 pandemic that has spread around the world has severely restricted all kinds of community activities, thus demanding the rapid development of internet network technology. The disease also has an impact on the frequency of sexual violence against children and adolescents that occurs on online dating apps. It is not enough to handle matters under the provisions of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as the ITE Act) and/or Law No. 44 of 2008 on Pornography (hereinafter referred to as the Pornography Act). The aim of the study was to find a legal framework and protection that better helps victims of sex crimes and extortion on online dating apps. The legal research methods used in this article are doctrinal (dogmatic). The strategy includes looking at law enforcement arrangements and legal protections for victims of sex crimes and extortion through online dating apps, with the aim of increasing criminal law knowledge. The findings of this study reveal that various kinds of law enforcement in Indonesia still lack a victim-centered view, both in terms of regulation and victim protection, and victims have not received justice. It even shows that existing rules have traits that can be used to contradict good morality. However, misuse of programs that may contain elements of decency, such as cyber sex, continues to raise legal concerns.
Rethinking Indonesian Anti-Money Laundering Laws in the Age of Online Gaming Economies Rusdiana, Shelvi; Tantimin; Fitri, Winda
Nurani Vol 24 No 2 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i2.24422

Abstract

Indonesia’s Anti-Money Laundering (AML) laws were originally designed to combat traditional financial crimes; however, the rise of virtual items in online gaming economies presents new challenges. This study aims to assess whether the current legal framework is equipped to address the use of virtual items in money laundering activities. Utilizing a normative legal research method and a statutory approach, the research draws on secondary data from Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, sourced from Indonesian legal databases. The data are analyzed descriptively to evaluate their relevance to digital economies. The findings reveal that while the AML Law provides a basic framework, it requires further development to specifically address the role of virtual assets and gaming platforms in money laundering. This study proposes legal reforms, including clearer definitions of virtual assets and amendments to impose liability on gaming developers, with the aim of enhancing Indonesia's regulatory framework to address emerging threats.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam Putri, Aulia; Tantimin; Situmeang, Ampuan
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3977

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Tantimin; Agustin, Indri Ceria; Situmeang, Ampuan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.188

Abstract

Dalam konteks Terorisme di Indonesia, pandangan terhadap terorisme memiliki nuansa yang berbeda dari mayoritas pandangan global. Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini berkaitan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya dengan tindakan menggunakan kekerasan. Penelitian ini berjenis empiris sama dengan studi lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, terkait, jurnal, hasil penelitian artikel serta mempelajari bahan-bahan tertulis dari data BNPT RI dan artikel terdahulu menggunakan jenis data sekunder sedangkan pengumpulan data diperoleh dari, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan menggunakan jenis data primer. Sumber data sekunder dan primer diperoleh dari beberapa pihak termasuk data yang dimiliki oleh BNPT RI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan, tanggung jawab, dan kewenangan BNPT RI dalam mengatasi aksi radikal terorisme, selaras dengan UU No. 5 Tahun 2018, mencakup: a. Membentuk regulasi, strategi, dan program nasional di sektor pencegahan terorisme; b. Mengoordinasikan badan pemerintahan berkenaan dengan tata laksana dan eksekusi regulasi pencegahan terorisme; c. Mengimplementasikan regulasi tersebut melalui satuan tugas yang mencakup elemen-elemen instansi pemerintahan terkait, sejalan dengan peran, fungsi, dan wewenang masing-masing. BNPT RI sebagai leading sector. Dengan program-program dari BNPT RI, maka akan mempersempit ruang gerak kelompok radikal terorisme. Adapun implementasi peran BNPT RI dalam penanggulangan radikal terorisme, yaitu 1) Program Sinergisitas dalam Mencegah Terorisme, 2) Mewujudkan Sinergi untuk Indonesia Harmoni, dan 3) Strategi Membangun Perdamaian Global dalam Penanggulangan Terorisme.
Duress Prevention in Juvenile Criminal Proceedings: Comparative Analysis of The United Kingdom and Indonesia Tantimin; Situmeang, Ampuan; Febriyani, Emiliya
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.19168

Abstract

The juvenile justice system is intrinsically related to youth development, as it is responsible for the education and rehabilitation of children who have committed or are suspected of committing a crime. Juvenile crimes must go through criminal proceedings before being tried in court. However, discussions on preventing duress during these proceedings in Indonesia remain limited. This research aims to analyze efforts to prevent duress during juvenile criminal proceedings in Indonesia, highlighting potential gaps and comparing them to the United Kingdom's juvenile justice system. Utilizing the normative research method with the support of the comparative approach, this study examines existing Indonesian laws and their implementation while juxtaposing them with the UK’s juvenile justice framework. The analysis reveals significant opportunities for duress to occur within Indonesia’s juvenile justice system, contrasting with the UK’s system, which has a more structured set of legal norms. Based on these findings, this research proposes a model for legal development, focusing on closing procedural gaps that allow duress to occur during juvenile criminal proceedings in Indonesia.
Co-Authors Agustin, Indri Ceria Aulia Putri Elvira Zikra Febriyani, Emiliya Fitri, Winda Ling, Suryani Rusdiana, Shelvi Situmeang, Ampuan