Ichsani, Immada
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Komisi Hukum Indonesia Sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Yuliana, Yuliana; Ichsani, Immada; Herawati, Ratna
JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.372

Abstract

Seiring dengan adanya perubahan yang cukup mendasar di dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi 1998, kedudukan Gubernur mengalami perubahan yang cukup signifikan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam posisinya Gubernur bertindak selaku Kepala Daerah otonom karna ia di pilih langsung oleh rakyat di dalam sebuah proses politik di wilayah yang Ia pimpin, namun disisi lain Gubernur juga bertindak selaku wakil dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuat posisi Gubernur menjadi dilematis dan berakibat persinggungan hubungan pusat dan daerah pun kerapkali terjadi. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, artikel ini akan mengkaji bagaimana dualisme kewenangan Gubernur dalam sistem hukum di Indonesia, apa saja persinggungan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir juga mencari solusi terkait problem tersebut dengan manawarkan sebuah konsep kenegaraan baru dengan dibentuknya sebuah lembaga baru yang mewadahi kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Posisi Gubernur yang problematik kerapkali menimbulkan friksi diantara Pemerintah Pusat dan Daerah dan didalam konsep negara kesatuan praktik semacam ini tidaklah ideal dimana seharusnya pusat dan daerah harus satu suara didalam pengambilan kebijakan maka penelitian ini mendorong untuk dibentuk sebuah lembaga non structural bernama Komisi Hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pusat koordinasi informasi hukum, pusat koordinasi rancangan hukum dan pusat koordinasi pemasyarakataan hukum agar koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik dan sebagaimana mestinya.
Konsep Ideal Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Yuliana; Hertini, Mega Fitri; Ichsani, Immada; Mukti, Plasma Versiana
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4307

Abstract

Cases of sexual violence against women and children with disabilities in West Kalimantan fluctuate annually, with a higher level of vulnerability compared to non-disabled groups. This situation emphasizes the need for more specific and equitable legal protection for disabled groups. This study aims to analyze the forms of legal protection for women and children with disabilities who are victims of sexual violence in West Kalimantan and to propose an ideal concept of legal protection that is inclusive and victim-centered. The method used is a normative-empirical approach through literature review and field research through interviews with several relevant parties. The results of the study indicate that although legal instruments are available, such as Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Government Regulation Number 39 of 2020, their implementation is still suboptimal. Obstacles faced include limited access to information, communication barriers, social stigma, a lack of understanding among law enforcement officers regarding the special needs of persons with disabilities, and the absence of internal regulations at the police level regarding mechanisms for handling victims of disabilities. The ideal concept of legal protection encompasses three aspects: first, the provision of inclusive and accessible sexual education for women and children with disabilities; second, strengthening the capacity of law enforcement officers from a disability perspective; and third, the establishment of internal regulations or Standard Operating Procedures for handling victims of disabilities at the police level to ensure that examination standards for persons with disabilities are tailored to their needs.