Syatta, Indy Mafiiqo
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Digital Transformation in Marriage Administration: Analysis of The Implementation of the ELSIMIL Application in Marriage Registration Syatta, Indy Mafiiqo
International Journal of Law Dynamics Review Vol. 2 No. 1 (2024): May
Publisher : Nursyam Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62039/ijldr.v2i1.29

Abstract

The development of information technology has changed many aspects of life, including government administration, for example, the application "elektronik siap nikah dan hamil" (ELSIMIL) as a marriage registration process at the Office of Religious Affairs (KUA), which is used to simplify the marriage administration process. This article aims to understand how this application works and identify the efficiency and accuracy of marriage registration, as well as public response to the use of technology in marriage registration administration. KUA Purworejo, Pasuruan is used as a research location, the research methods include empirical juridical data collection, data processing, and drawing descriptive-analytical conclusions. The findings of this study show that the ELSIMIL certificate as a mandatory requirement for registering as a bride-to-be at KUA has been implemented well. These benefits are in the form of better accessibility and availability of KUA services for the community, both through online services and offline services when people visit the KUA office. It also enhances cooperation among institutions, civil society organizations, or other religious institutions, which automatically helps KUA expand the range of services and resources available to the community. ELSIMIL certificate as a condition for holding a marriage, can treat brides-to-be who have health risks that are not ideal for pregnancy preparation.
Wage-based Dowry Legal Paradigm: Perspectives of Muslim Generation Z in Surabaya Hadi, Mukhammad Nur; Syatta, Indy Mafiiqo; Safitri, Eka; Sabri, Fahruddin Ali; Masum, Ahmad
Al-Ahkam Vol 33, No 2 (2023): October
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2023.33.2.17591

Abstract

This paper traces the perception of Generation Z Muslims in Surabaya about marriage dowry. Data was obtained from questionnaires distributed to them, and finally received 174 respondents. Two things that were tracked were their perception of the Regional Minimum Wage-based dowry quality and quantity standards and their legal paradigm towards the idea of wage-based dowry. This study shows two important things. First, most of them disagree with wage-based dowry in the context of quantity. On the other hand, in the context of quality, they agree that dowry should be of productive value. At this point, they display a unique position because productivity is interpreted dually, wage-based standards and not. Second, they respond to this issue using four paradigms: sociological, normative, anthropological, and juridical. Sociological and juridical paradigms create the value of reciprocal protection, male and female. The normative paradigm establishes the importance of patriarchal protection. While the anthropological paradigm is more binding on the preservation of tradition. Here, it can be seen that the paradigm influence of protection on women in the context of wage-based dowry standards is quite strong, although sometimes women are trapped in a patriarchal paradigm.
Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam : Indonesia Harefa, Safaruddin; Maziyyah, Rifdatul; Murtadho, Nazhif Ali; Syatta, Indy Mafiiqo; Diamita Syndo, Sivana Amanda
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.83

Abstract

Klitih berawal dari bahasa jawa yang bermakna sebuah aktivitas guna mencari angin di luar rumah. Namun, arti klitih yang dimaksud pada zaman dahulu ialah jalan-jalan guna mengisi waktu luang yang dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, akan tetapi seiring berjalannya waktu arti klitih bergeser menjadi sebuah tindak pidana yang menyerang seseorang secara acak. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada tindak pidana klitih dan menganalisis tindak pidana klitih dalam hukum pidana islam. Penelitian menggunakan metode penelitihan dengan jenis penelitian yuridis normative dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendapat doktrin. Hasil penelitian ini berupa penerapan hukuman bagi tindak pidana klitih yang masih belum optimal karena terdapat peningkatan jumlah kasus selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganalisis pertama, mengenai kasus tindak pidana Klitih, dalam doktrin pidana telah memenuhi dua unsur perbuatan pidana antara lain objektif (actus reus) dan subjektif (mens rea). Perlu diketahui bahwa kedua unsur tersebut bersifat mutlak, artinya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga penegakan hukum terhadap tindak pidana klitih haruslah berorientasi pada korban. mengenai penegakan hukum pada tindak pidana klitih yang mana perlu adanya kajian lebih lanjut terkait hukumannya karena hukuman yang selama ini diterapkan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku; kedua dalam pandangan pidana islam sendiri pelaku pidana klitih dapat dikenai hukuman pokok berupa qishas, maupun hukuman tambahan berupa diyat dan ta’zir dengan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban
Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Syatta, Indy Mafiiqo; Maziyyah, Rifdatul; Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Bagus, Moh.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.323

Abstract

Abstract: Buzzers are one of the emerging phenomena in the digital age. The existence of buzzers on social media is often a means used by election participants to convince people to vote for them in direct elections. In the academic world, this is considered to be detrimental to the democratic process because its content can break the stability of society. The purpose of this study is to find out how the urgency of buzzer control as a political stability measure for the 2024 general election is associated with Human Rights. The research method used is a normative legal research method through a conceptual approach. This research resulted in findings that the existence of buzzers is a challenge for democracy in expressing opinions in the digital sphere because it can influence people to make political decisions. This can affect the development of elections in Indonesia. In Indonesia, there is still a legal vacuum regarding the position of buzzers, so tactical and effective solutions in dealing with political buzzers that violate norms should be regulations that provide sanctions and control over them. If the buzzer is proven to violate the rules, it must be subject to sanctions that provide a deterrent effect. Keywords: Buzzer, human rights, political stability, general election. Abstrak: Buzzer adalah salah satu fenomena yang muncul di era digital. Keberadaan buzzer di media social seringkali menjadi sarana yang digunakan para peserta pemilu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan langsung. Dalam dunia akademik, hal tersebut dinilai dapat menciderai proses demokrasi sebab konten-kontennya bisa memecahkan stabilitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana urgensi kontrol buzzer sebagai langkah stabilitas politik pemilihan umum tahun 2024 yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif  melalui pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberadaan buzzer menjadi tantangan demokrasi dalam menyampaikan pendapat di lingkup digital karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan keputusan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan pemilihan umum  di Indonesia. Di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum mengenai posisi buzzer sehingga solusi taktis dan efektif dalam menangani  buzzer politik yang melanggar norma seharusnya berupa peraturan yang memberikan sanksi dan kontrol atasnya. Jika buzzer terbukti melanggar aturan maka harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera.