Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum International Journal of Law Dynamics Review Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Maziyyah, Rifdatul
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Double Standards in International Legal Politics in the Settlement of Violations of Human Rights to the Rohingya Ethnic Maziyyah, Rifdatul; Shohihah, Millatus; Syndo, Sivana Amanda Diamita; Murtadho, Nazhif Ali
International Journal of Law Dynamics Review Vol. 1 No. 1 (2023): May
Publisher : Nursyam Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62039/ijldr.v1i1.1

Abstract

This article aims to identify the resolution of gross human rights violations against the Rohingya ethnic group who have been discriminated of the Myanmar Military Junta Government. The international community and political response are giving pressure and criticism about upheaval against the settlement of violations against the Rohingya. The Myanmar government rejection of accusations of gross human rights violations can be seen from the international double standards towards the settlement of the Rohingya case. This article uses the library research method, and critical analysis to understand the settlement of human rights violations against the Rohingya. The conclusion is Discrimination against this ethnic can be considered by international human rights law as a gross violation of human rights, even though Myanmar has legal arrangements for protecting human rights in force in its country. International human rights law as a political instrument has powerful in efforts to create quality international policy products including guaranteeing the implementation of respect for human rights in the world through the role of international institutions as guardians in the process of enforcing human rights violations committed by a country through various strategic steps both repressive, preventive and curative. Discrimination against the Rohingya can be seen in the application of double standards by several countries such as the Western block countries, where they seem to keep quiet about these human rights violations.
Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam : Indonesia Harefa, Safaruddin; Maziyyah, Rifdatul; Murtadho, Nazhif Ali; Syatta, Indy Mafiiqo; Diamita Syndo, Sivana Amanda
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.83

Abstract

Klitih berawal dari bahasa jawa yang bermakna sebuah aktivitas guna mencari angin di luar rumah. Namun, arti klitih yang dimaksud pada zaman dahulu ialah jalan-jalan guna mengisi waktu luang yang dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, akan tetapi seiring berjalannya waktu arti klitih bergeser menjadi sebuah tindak pidana yang menyerang seseorang secara acak. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada tindak pidana klitih dan menganalisis tindak pidana klitih dalam hukum pidana islam. Penelitian menggunakan metode penelitihan dengan jenis penelitian yuridis normative dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendapat doktrin. Hasil penelitian ini berupa penerapan hukuman bagi tindak pidana klitih yang masih belum optimal karena terdapat peningkatan jumlah kasus selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganalisis pertama, mengenai kasus tindak pidana Klitih, dalam doktrin pidana telah memenuhi dua unsur perbuatan pidana antara lain objektif (actus reus) dan subjektif (mens rea). Perlu diketahui bahwa kedua unsur tersebut bersifat mutlak, artinya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga penegakan hukum terhadap tindak pidana klitih haruslah berorientasi pada korban. mengenai penegakan hukum pada tindak pidana klitih yang mana perlu adanya kajian lebih lanjut terkait hukumannya karena hukuman yang selama ini diterapkan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku; kedua dalam pandangan pidana islam sendiri pelaku pidana klitih dapat dikenai hukuman pokok berupa qishas, maupun hukuman tambahan berupa diyat dan ta’zir dengan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban
Questioning Justice in Law Enforcement for Children as Victims of Criminal Acts of Sexual Intercourse : Menyoal Keadilan dalam Penegakan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Maziyyah, Rifdatul; Syndo, Sivana Amanda Diamita; Shohihah, Millatus
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.2.278-290

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, denganmenggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasilpenelitian ini didapatkan bahwa pertama, Rasio legis Putusan Nomor143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg didasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35Tahun 2014 yang mengatur pidana penjara minimal 5 tahun danmaksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah.Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah kerugian mental dantrauma yang dialami korban serta keluarganya, sementara yangmeringankan adalah terdakwa menikahi anak korban secara sah.Kedua, Berdasarkan analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg, putusan tersebut mengakomodir penegakan hukum denganpenerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, yang tepat karenaunsur-unsurnya terpenuhi, serta mempertimbangkan teorirestorative justice dengan meringankan hukuman karena terdakwamenikahi anak korban. Pertimbangan hakim juga sesuai dengankonsep penegakan hukum yang menggabungkan teori absolut danteori relatif, serta memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan,dan kemanfaatan.
Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Syatta, Indy Mafiiqo; Maziyyah, Rifdatul; Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Bagus, Moh.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.323

Abstract

Abstract: Buzzers are one of the emerging phenomena in the digital age. The existence of buzzers on social media is often a means used by election participants to convince people to vote for them in direct elections. In the academic world, this is considered to be detrimental to the democratic process because its content can break the stability of society. The purpose of this study is to find out how the urgency of buzzer control as a political stability measure for the 2024 general election is associated with Human Rights. The research method used is a normative legal research method through a conceptual approach. This research resulted in findings that the existence of buzzers is a challenge for democracy in expressing opinions in the digital sphere because it can influence people to make political decisions. This can affect the development of elections in Indonesia. In Indonesia, there is still a legal vacuum regarding the position of buzzers, so tactical and effective solutions in dealing with political buzzers that violate norms should be regulations that provide sanctions and control over them. If the buzzer is proven to violate the rules, it must be subject to sanctions that provide a deterrent effect. Keywords: Buzzer, human rights, political stability, general election. Abstrak: Buzzer adalah salah satu fenomena yang muncul di era digital. Keberadaan buzzer di media social seringkali menjadi sarana yang digunakan para peserta pemilu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan langsung. Dalam dunia akademik, hal tersebut dinilai dapat menciderai proses demokrasi sebab konten-kontennya bisa memecahkan stabilitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana urgensi kontrol buzzer sebagai langkah stabilitas politik pemilihan umum tahun 2024 yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif  melalui pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberadaan buzzer menjadi tantangan demokrasi dalam menyampaikan pendapat di lingkup digital karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan keputusan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan pemilihan umum  di Indonesia. Di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum mengenai posisi buzzer sehingga solusi taktis dan efektif dalam menangani  buzzer politik yang melanggar norma seharusnya berupa peraturan yang memberikan sanksi dan kontrol atasnya. Jika buzzer terbukti melanggar aturan maka harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera.
Co-Authors Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina Bagus, Moh. Diamita Syndo, Sivana Amanda Murtadho, Nazhif Ali Safaruddin Harefa Shohihah, Millatus Syatta, Indy Mafiiqo Syndo, Sivana Amanda Diamita