Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KOTA DAN PERMUKIMAN DENGAN KONSEP GREEN BUILDING DI KOTA PROBOLINGGO Puspitarini, Renny; Nur Rahmadi, Andhi
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 8, No 2 (2024): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v8i2.39158

Abstract

Di negara berkembang, seperti Indonesia, green building  telah diakui sebagai pedoman kebijakan tata Kelola bangunan yang lebih baik dan berkelanjutan yang mengimplementasikan pendekatan ramah lingkungan dan efisiensi energi. Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 yang mewajibkan pengembang menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan.  Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode mengobservasi bangunan-bangunan di Kota Probolinggo apakah sudah sesuai dengan kriteria green building yang diharapkan yang hasilnya diolah dalam software analisis data kualitatif Atlas.ti 9.  Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi green building di Kota Probolinggo belum sepenuhnya terwujud. Penerapan green building masih jauh dari konsep awal karena berbagai faktor penghambat, seperti anggaran yang tidak memadai dan kurangnya konsultan yang dapat secara efektif dan efisien memenuhi persyaratan green building dalam batasan anggaran.
Efektivitas Program Inovasi Pelayanan TAPE LINGGO (Sistem Terpadu Pergantian Status Masyarakat Probolinggo) di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Supriyanto, Supriyanto; Nur Rahmadi, Andhi; Ridhoh, Ali
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18669

Abstract

Dengan adanya inovasi pelayanan publik hadir sebagai langkah untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menyediakan layanan yang transparan, akuntabel dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi yaitu, proses administratif di Pengadilan Agama berjalan lambat dan kurang terintegrasi, sehingga masyarakat sering kali melaksanakan proses yang membutuhkan waktu dan harus datang berulang kali. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menujukkan bahwa perspektif masyarakat, program ini dinilai cukup fleksibel karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, terutama dalam mengurangi beban administratif dan waktu tunggu. Banyak pemohon yang merasa terbantu dengan sistem satu pintu yang memungkinkan mereka menyelesaikan perubahan status dalam satu kali proses tanpa harus bolak-balik antara instansi. Dengan demikian, program TAPE LINGGO menunjukkan tingkat adaptasi yang baik dalam menghadapi tantangan teknis dan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Inovasi, Pelayanan Publik
Implementasi Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 Dalam Program (RTLH) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Studi Pada Kecamatan Kuripan Probolinggo Marwiyah, Siti; Nur Rahmadi, Andhi; Rizki, M. Fathur
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v8i1.3284

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Probolinggo Regent Regulation No. 07 of 2020 related to the rehabilitation program for uninhabitable houses (RTLH) in Kuripan District. The background of this research arises from the urgency to improve housing conditions that are suitable for the community, considering that many houses still do not meet health and safety standards. The method applied in this research is a qualitative approach, involving 15 informants consisting of government officials, beneficiaries, and local community leaders. The data analysis technique used is thematic analysis, which allows the researcher to identify and categorize the main themes from the data obtained through interviews and observations. The research findings indicate that the success of the RTLH rehabilitation program is influenced by several factors, including community participation, availability of resources, and the existing bureaucratic structure. Although there have been some achievements in the RTLH rehabilitation, challenges related to inter-agency coordination and budget limitations remain significant obstacles. The conclusion of this study recommends that local governments enhance communication and collaboration among agencies, as well as encourage more active community participation at every stage of the program. Additionally, the importance of periodic evaluations to adjust the program to the evolving needs of the community is also emphasized. Keywords: Implementation, Regent Regulation, rehabilitation, uninhabitable houses, community participation.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO Marwiyah, Siti; Nur Rahmadi, Andhi; Anggraeni, Diana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.27252

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adanya program Bosda. Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN. Salah satunya yang menjalankan adalah SDN Sukoharjo 3. Hal ini menarik untuk di teliti terkait penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penghimpunan data didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan ada penerapan dua teori, yaitu teori pertama terkait implementasi Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik, meliputi model manajemen sistem-sistem; model proses birokrasi; model perkembangan organisasi; dan model konflik dan bargaining. Teori kedua adalah Fungsi Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, meliputi planning (perencanaan); organizing (pengorganisasian); actuating (menggerakan); dan controlling (pengendalian).
IMPLEMENTASI PPA-PKH DI KABUPATEN PROBOLINGGO 2013 Nur Rahmadi, Andhi
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.56 KB) | DOI: 10.51747/publicio.v1i1.318

Abstract

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi obyek pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan, pekerja anak sebagian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pekerja Anak, Kemiskinan, PPA-PKH
Evaluasi Gerakan Bersama PNS Asuh Risiko Stunting (GEMA PARIS) Untuk Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Gending. Sucahyo, Imam; Nur Rahmadi, Andhi; Rasyida, Syarla Fian Fitria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.20091

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Program GEMA PARIS (Gerakan Bersama PNS Asuh Risiko Stunting) merupakan inovasi yang melibatkan PNS sebagai pendamping keluarga berisiko stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut di wilayah kerja Puskesmas Gending, Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai pedoman, namun efektivitas dan efisiensinya belum optimal karena kendala pembiayaan pribadi dan keterbatasan waktu PNS. Meskipun demikian, program dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi lokal. Kesimpulannya, GEMA PARIS memiliki potensi sebagai program berkelanjutan jika didukung dengan pelatihan pendamping dan dukungan anggaran pemerintah.