Ojita Aziziyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRINSIP NATIONAL TREATMENT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PELANGGARAN MEREK ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Ojita Aziziyah; Arif Arif; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.457 KB)

Abstract

Abstract : In exchange for trade in goods and services, the right brand plays an important role as an element of differentiation between the products with other products as well to be the identity element of the product. High competition and ethical behavior that is not good business to encourage misuse, or forgery even prohibition of such mark. But the era of free trade, and globalization of these constraints must be addressed by each country through various conventions-International conventions in which one of them is the application of the principle of national treatment which demands equal treatment between a product from outside the country from within. In terms of brand, these principles also calls for the abolition of restrictions even desire to also protect foreign brands coming into a country.
Analisis Yuridis Terhadap PJOK Nomor 15/POJK.04/2020 DAN PJOK Nomor 16/POJK.04/2020 Terkait Peran Notaris dan Keabsahan e-RUPS Aziziyah, Ojita; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Adawiyah, Rodiatun
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qvyxv773

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum terkait perseroan terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi terkait e-RUPS,Peran notaris dalam proses e-RUPS, dan keabsahan akta e-RUPS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi dokomen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait e-RUPS telah memberikan kepastian hukum, namun masih terdapat perdebatan terkait peran notaris dan keabsahan akta e-RUPS. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa e-RUPS dapat diakui sebagai metode yang sah, dengan catatan pesyaratan keamanan, akses, partisipasi, dan dokumentasi yang telah terpenuhi. Saran dari penelitian ini termasuk perlunya penambahan Pasal dalam UUJNP yang secara khusus mengatur pelaksanaan e-RUPS dan perlunya perluasan makna dari berhadapan secara fisik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum terkait e-RUPS dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks hukum Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini di era 5.0 maka sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus mengenai e-notary, tidak hanya dalam perusahaan terbuka, tetapi juga secara lebih meluas, sehingga produk hukum yang dihasilkan secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum yang kuat.