Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.152

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Indonesian Journal of Dialectics Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Share : Social Work Journal JURNAL ILMIAH MAHASISWA AGROINFO GALUH Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Radiologi Dentomaksilofasial Indonesia (JRDI) Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)

Sri Sulastri

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

Author-ID : 2380505

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI) Ishak Fadlurrohim; Soni Akhmad Nulhaqim; Sri Sulastri
Share : Social Work Journal Vol 9, No 2 (2019): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. Pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Weinbach (1994) dalam Kettner (2002), mengatakan bahwa, manajemen dapat dianggap sebagai fungsi spesifik yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (studi kasus di Kota Cimahi). Informan ditentukan berdasarkan purposive sampling (Informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu peneliti), teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (indeph interview, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Artikel ini menunjukkan Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Inilah yang menjadi sistem manajemen baru.

PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG Devi Ayu Rizki; Sri Sulastri; Maulana Irfan
Share : Social Work Journal Vol 5, No 1 (2015): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga. Dalam cakupan luas, anakadalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Konvensitentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah yang meratifikasi untuk membuat langkah-langkah implementasi. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4(empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (survival rights), hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), hak atas perlindungan (protection rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation rights).Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undangPerlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi KHA, Indonesiamenyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.Sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mulai menyusun berbagaistrategi untuk membuat kebijakan maupun program yang betujuan untuk mewujudkanhak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang KebijakanPengembangan Kota Layak Anak. Terdapat 40 kabupaten dan 34 kota di Indonesia yang telah dicanangkan sebagai salah satu kabupaten/kota menuju layak anak.Bandung adalah kota yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mengembangkanKota Ramah Anak pada tahun 2004. Pada tahun 2006 Kota Bandung telah mendapatkan dua penghargaan sebagai pemerintahan yang memiliki komitmen kuatdalam upaya perlindungan anak sehingga telah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak.Dalam kebijakan ini, salah satu prinsipnya adalah partisipasi anak dalam pembangunan lingkungan yang juga sebagai salah satu hak dari 31 hak anak. MenurutPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, “Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat darikeputusan tersebut. Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasukdalam pengambilan keputusan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkankota yang layak bagi mereka.Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak sesungguhnya merupakan dasar dan batu pijakan yang menjamin bahwa anak-anak merupakan subyek darihak asasi manusia yang sama sehingga tidak selalu menjadi objek dari suatu prosespembangunan. Saat ini, pemerintah telah membentuk dan membina wadah partisipasianak yang disebut Forum Anak, yang didalamnya beranggotakan seluruh anak danpengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok anak. Forum anak ini dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentinganorang dewasa. Forum anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhihak partisipasi anak tersebut, untuk secara khusus menegaskan pasal 10 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk komitmen dalam merespon kesepahaman atas pentingnya hak partisipasi anak untukmewujudkan Dunia yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Bandung juga membentukdan membina wadah partisipasi anak (forum anak) yang bernama Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB).Akan tetapi, hal ini agaknya juga masih sulit diimplementasikan. Anak sampai saat ini masih berada dilatarbelakang saja dalam proses pembangunan. Kesejahteraananak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan berjalan dengan baik. Jadi anak hanya ada dalam anggapan dan tidak pernah dikedepankan secara sadar dan sengaja sebagai wawasan pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Mereka hanya menjadi indikator pembangunan, seperti angka kematian bayi, angka kematian balita dan anak, derajat partisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.Konsep anak sendiri juga masih bias. Anak dipandang sebagai orang dewasa yangbelum ‘jadi’, atau tengah dalam proses ‘menjadi’, sehingga tidak perlu diperhitungkan. Padahal anak adalah warga negara yang penuh akal, yang mampu membantu pembangunan masa depan lebih baik bagi semua orang.Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui sejauh mana pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak.

UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA DALAM PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung) Gina Indah Permata Nastia; Sri Sulastri; Eva Nuriyah
Share : Social Work Journal Vol 11, No 2 (2021): Share : Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/share.v11i2.37040

ABSTRAKPenelantaran anak merupakan salah satu kasus perlakuan salah terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia, disamping kekerasan dan eksploitasi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan persentase anak terlantar yang tinggi, yakni sebesar 1,26% atau sebanyak 22.122 anak terlantar. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa. Masalah penelantaran anak ini perlu diatasi, karena memiliki sejumlah konsekuensi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Guna menangani masalah tersebut, diperlukan upaya perlindungan anak terlantar melalui lembaga pengasuhan alternatif, yakni panti asuhan. Namun, panti asuhan di Indonesia memiliki permasalahan rendahnya kualitas sistem pelayanan, di mana panti asuhan di Indonesia lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan berupa akses terhadap pendidikan daripada sebagai lembaga yang menyediakan pengasuhan alternatif terakhir bagi anak yang mendukung sistem pengasuhan berbasis keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan bagi keluarga dalam proses perlindungan anak terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung, sebagai upaya peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang, yakni terdiri dari 5 orang pekerja sosial yang bertugas di RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung, dan 1 keluarga yang menerima pelayanan dari RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan bagi keluarga oleh RPSAA Ciumbuleuit Kota Bandung belum dilaksanakan secara maksimal, mulai dari tahap pendekatan awal hingga tindak lanjut. Oleh karena itu, lembaga perlu mengatur kembali pelaksanaan tahap asesmen hingga tindak lanjut, serta mengembangkan pelayanan bagi keluarga yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan keluarga. ABSTRACTChild neglect is one of the most common cases of child abuse in Indonesia, in addition to violence and exploitation. West Java is one of the provinces in Indonesia with a highest percentage of neglected children in Java, namely 1.26% or 22,122 neglected children. This problem needs to be addressed, because it has a number of consequences on children’s development and growth. In order to deal with this problem, it is necessary to protect neglected children through alternative care institutions, namely orphanages. However, orphanages in Indonesia have low quality service system. They function more as institutions that provide services in the form of access to education rather than as institutions that provide the last alternative care for children that supports a family-based care system. This study aims to describe families’ services in the neglected children protection process by the Children's Social Protection Home (CSPH) Ciumbuleuit Bandung City, as an effort to increase the capacity of family care. This research uses qualitative research methods and qualitative descriptive research types, with the number of informants as many as 11 people, consisting of 5 social workers on duty at CSPH Ciumbuleuit Bandung City, and 1 family receiving services from CSPH Ciumbuleuit Bandung City. The results showed that services for families had not been implemented optimally by CSPH Ciumbuleuit Bandung City, starting from the initial approach stage to follow-up. Therefore, the institution needs to reorganize the implementation of the assessment to follow-up stage, as well as develop services for families that are appropriate with the problems and needs of the family.

Community Practice Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) di Kota Bandung Didin Dikayuana; Sri Sulastri; Muhammad Fedryansyah
Share : Social Work Journal Vol 9, No 2 (2019): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Community practice merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas untuk terlibat dalam pembangunan di wilayah. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan proses kolaboratif pembangunan di wilayah melalui Program yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pembahasan secara deskriptif. Informan terdiri dari 20 yang meliputi aparat pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, ketua RW, karang taruna, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah dan pembangunan di wilayahnya. Dampak lainnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, memicu gotong royong antara anggota komunitas, pelestarian lingkungan dan nilai budaya, serta secara politik masyarakat terlibat dalam pembangunan di wilayah urban.

Co-Authors Annisya Triana Arie Surya Gutama Aulia Rahmawati Binahayati Rusyidi Budi M. Taftazani Chika Nur Pebriani Danny Dwi Septianto Dessy Hasanah Siti Asiah Devi Ayu Rizki Didin Dikayuana Eva Nuriyah Eva Nuriyah Hidayat GIGIN G. KAMIL BASAR Gigin Ginanjar Kamil Basar Gina Indah Permata Nastia HETTY KRISNANI Hetty Krisnani Ishak Fadlurrohim Lenny Meilany Lusi Epsilawati M. Gunardi Judawinata Maulana Irfan Meilanny Budiarti S. Meilanny Budiarti Santoso Muhammad Budi Taftazani Muhammad Fedryansyah Muhammad Ferdryansyah Nandang Mulyana Pradini Nur’amalia Arliani Pristhalia Vernanda Gunawan Rendy H Pratama Ria Noerianingsih Firman, Ria Noerianingsih SAHADI HUMAEDI Sahadi Humaedi Sahadi Humaedi Soni Akhmad Nulhaqim SONI AKHMAD NURHAQIM WIDYA SUCI RAMADHANI

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Share : Social Work Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Share : Social Work Journal