Articles
<![CDATA[PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI WILAYAH DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN DI DESA KADAKAJAYA ]]>
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>;
<![CDATA[Ramadhan Pancasilawan]]>;
<![CDATA[Moch Zaenudin]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.30915
<![CDATA[Kegiatan KKN Kewirausahaan yang berlokasi di Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ini secara umum bertujuan untuk memetakan masalah dalam bidang kewirausahaan serta merancang solusi atas permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah survey kepada masyarakat untuk melakukan pemetaan potensi usaha setiap dusun, yang terdiri dari empat dusun. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa masalah utama yang dialami oleh wirausaha di Desa Kadakajaya adalah masalah pemasaran dan arus perputaran modal. Langkah yang diambil dalam rancangan pemecahan masalah antara lain dengan menguatkan persepsi akan pentingnya One Village One Product (OVOP) sebagai tonggak utama bisnis desa. Selanjutnya, pemasaran dan penyerapan tenaga kerja yang arus modalnya bisa diintegrasikan dengan anggaran dana desa. Selain itu, juga disusun Bussiness Model Canvas untuk prototype bisnis yang dinamakan ‘Kripikajaya’. Produk ini diangkat dari potensi hasil bumi atau tanaman yang ada di Desa Kadakajaya yang diolah menjadi produk makanan ringan yaitu kripik. Desa Kadakajaya saat ini memiliki produksi pertanian unggulan yang tumbuh sepanjang tahun yaitu jamur tiram putih. Jenis tanaman lain juga dapat diolah menjadi kripik dan tumbuh di Desa Kadakajaya yang memiliki ciri rotasi tanam atau musiman seperti bayam, kangkung, singkong, dan wortel. Kemampuan masyarakat Desa Kadakajaya dalam mengolah tanaman tersebut menjadi kripik merupakan potensi yang bisa menjadi icon Desa Kadakajaya sekaligus menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF DISASTER MITIGATION PLAN THROUGH STRUCTURAL FUNCTIONAL APPROACH ]]>
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>;
<![CDATA[Herijanto Bekti]]>;
<![CDATA[Ramadhan Pancasilawan]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25750
<![CDATA[ABSTRACT. Pagerwangi Village is an area prone to natural disasters in West Bandung Regency. Also the geographical location is entered in the red-fault zone of the Lembang. So in the predictions will be one of the affected areas due to the tectonic earthquakes originating from the fault of the Lembang. Disaster management programs have been conducted by the Government along with other parties such as educational institutions and community groups. The study aims to analyse how the implementation of disaster mitigation through a functional structural approach or social balance theory of Talcott Parsons. The approach used on this studies is descriptive qualitative. The results showed that there were barriers in the system of functional structural approaches to disaster mitigation in the area of the Pagerwangi village of the four aspects namely integration, adaptation, latency and goal attaintment. These obstacles occur from one aspect, which affects other aspects.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGUATAN KELOMPOK TANI ]]>
<![CDATA[Hafid Ramdhani]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13593
<![CDATA[Masyarakat miskin di pedesaan sebagian besar sebagai petani. Data BPS menunjukan masayarakat miskin pedesaan sebesar 18,48 juta orang pada tahun 2012.secara khusus perhatian terhadap petani perlu menjadi perhatian, karena berhubungan dengan masa depan usahatani padi dalam kesinambungan pruduksi petani sebagai makanan pokok Indonesia. program peningkatan produksi usaha tani selalu menajdi prioritas pemabangunan pertani dalam mensejahterakan petani. Dalam penguatan kelompok tani diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun lemabaga kelompok tani telah banyak dibentuk, namun cukup sulit untuk saat ini menemukan kelompok tani yang aktif, dimana setiap anggota kelompok tani memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menggerakan upaya pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan sangat perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meingkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan, dan pelatihan untuk pengurus dan anggota. Secara teknis upaya peningkatan kelompok tani dalam pemberdayaan dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga bisa dilakukan oleh LSM dan organisasi lainnya yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam usaha penguatan kelompok tani dalam pemberdayaan.]]>
<![CDATA[APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR ]]>
<![CDATA[Muhammad Fahmi Amrullah]]>;
<![CDATA[Moch. Zainuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.431 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i2.13275
<![CDATA[Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Melihat kondisi kecamatan Jatinangor yang semakin maju di bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesehatan, tidak dapat dipungkiri permasalahan-permasalahan yang ada pun semakin kompleks sebagai dampak dari kemajuan tersebut. Khusus dalam bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Jamkesda merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin akses untuk masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh daerah. Melihat RPJMD Kabupaten Sumedang tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) maka dalam mengaplikasikan kebijakan, semua orang harus ikut serta mengawasi dimulai dari proses formulasi kebijakan sampai dengan proses implementasi kebijakan di masyarakat. Hal ini sangat penting jika kebijakan sosial mampu di terapkan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Proses pembentukan kebijakan ini meliputi political sphere, administrative sphere, dan operational sphere.Oleh sebab itujika kebijakan jaminan kesehatan ini mampu di implementasikan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.]]>
<![CDATA[KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[RISNA RESNAWATY]]>;
<![CDATA[MUHAMMAD FEDRYANSYAH]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.687 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14351
<![CDATA[Pemahaman mengenai kondisi sosial masyarakat di sekitar perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility. Pemahaman tersebut mencakup gambaran yang komprehensif mengenai masyarakat sehingga dapat menjadi landasan dalam perancangan program. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di wilayah industri khususnya di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai lokal meskipun jumlah penduduk pendatang semakin meningkat. Kemudian, kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pergeseran mata pencaharian dari petani menjadi industri.]]>
<![CDATA[POTENSI CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>;
<![CDATA[Nandang Mulyana]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.435 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i2.13655
<![CDATA[Setiap lembaga pelayanan sosial pasti membutuhkan dana dalam melakukan berbagai program-program pelayanannya. Secara umum lembaga pelayanan sosial memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur baik pemerintah, swasta maupun perseorangan. Namun, sering kali dana yang diperoleh dari donatur tersebut tidak mampu menutupi biaya operasional lembaga. Banyak diantara lembaga-lembaga pelayanan sosial yang pada akhirnya gulung tikar karena tersendat aspek pendanaan. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, setiap lembaga pelayanan sosial harus memiliki strategi-strategi dalam memperoleh pendanaan (fundraising). Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, saat ini di Indonesia mulai berkembang salah satu metode fundraising dengan menggunakan media internet. Metode ini dinamakan metode crowdfunding. Dalam praktik pekerjaan sosial baik dalam setting lembaga pelayanan sosial maupun dalam setting casework seorang pekerja sosial dapat menggunakan metode crowdfunding sebagai salah satu strategi fundraising baik untuk memperoleh dana maupun untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber yang tersedia. Dalam hal ini pekerja sosial memainkan perannya sebagai broker.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Apep Risman]]>;
<![CDATA[Budhi Wibhawa]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.61 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i1.13622
<![CDATA[Kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial yang belum terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut tersebar dari wilayah perkotaan sampai perdesaan, akan tetapi wilayah perdesaan yang faktanya memiliki luas wilayah yang lebih besar ternyata masih memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi seperti ini memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak, karena jika dibiarkan masyarakat perdesaan akan kehilangan keberfungsian sosialnya.Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pembangunan di sektor pariwisata menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengurai masalah kemiskinan ini. Khusus untuk daerah perdesaan program pembuatan desa wisata menjadi salah satu program yang patut dikedepankan. Karena, pariwisata mempunyai dampak pengganda yang besar terutama dengan industri kreatif seperti berkembangnya industri kuliner, seni pertunjukan, desain, ataupun fashion.Pengembangan potensi kesenian dan budaya lokal adalah salah satu bentuk desa wisata yang coba dikembangkan di Indonesia. Karena memasuki era globalisasi sekarang ini muncul kecenderungan bahwa masyarakat ingin memahami kebudayaan diluar lingkungannya. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengenal persamaan dan perbedaan satu kebudayaan masyarakat dengan kebudayaan yang lainnya. Akan tetapi pengembangan pariwisata budaya saat ini kecenderungannya harus tetap diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang pada praktiknya dapat memberikan ruang luas untuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Desa Sukaratu merupakan salah satu desa di Cianjur yang telah di plot menjadi desa rintisan untu desa wisata dan budaya, keanekaragaman kesenian dan budaya lokal dapat dimodifikasi menjadi suatu pertunjukan yang bernialai tinggi untuk kemudian disuguhkan kepada para wisatawan. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diharapakan akan dapat menjaga eksistensi keberadaan dari desa wisata yang berbasis pengembangan budaya lokal ini.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Indra Andityaputra]]>;
<![CDATA[Budhi Wibhawa]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13595
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan penerapan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, dimana penulis menemukan indikasi mengenai masih kurang optimalnya penerapan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini juga memperkuat dengan data mengenai belum tercapainya target kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan masih banyaknya jumlah pengangguran yang tidak dapat memiliki kesempatan kerja di Sumedang. Penulis menduga bahwa masih kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal yang berhubungan erat dengan kurang maksimalnya implementasi kebijakan mengenai ketenagakerjaan.Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah “Jika diimplementasikan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja tentang ketenagakerjaan berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, maka penyerapan tenaga kerja lokal di Indonesia akan meningkat”. Landasan teori adalah model proses implementasi kebijakan Adam Jamrozik.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[Mamah Halimah]]>;
<![CDATA[Hetty Krisnani]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i2.13272
<![CDATA[Sampah merupakan material sisa yang dihasilkan dari aktivitas manusia, hewan, dan alam yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah apabila dibiarkan saja tanpa ada pengelolaan akan menimbulkan berbagai macam masalah baik itu masalah lingkungan fisik, kesehatan manusia, keindahan estetika, dan masalah sosial. Untuk mengatasi volume sampah yang semakin meningkat, maka pengelolaan sampah sangat dibutuhkan. Pengelolaan sampah dilakukan yaitu untuk mengurangi volume timbulan sampah bahkan dapat memusnahkan sampah dari muka bumi ini dengan syarat seluruh manusia sadar akan bahayanya sampah. Dalam melakukan pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintahan saja melainkan masyarakat juga harus ikut terlibat dalam mengatasi masalah sampah ini karena sampah jika dikelola oleh masyarakat akan berdampak positif bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting bagi peningkatan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Dengan demikian, dalam pengolahan sampah dibutuhkan teknik pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi lingkungannya.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lina Lisnawati]]>;
<![CDATA[Santoso Tri Raharjo]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13545
<![CDATA[Perjalanan panjang eksistensi Pekerjaan Sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa Pekerjaan Sosial merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Asal ada benda atau materi, serta kemauan untuk membantu orang lain atau menyelesaikan masalah sosial maka ia disebut Pekerja Sosial. Hal itu yang pada akhirnya membuat jumlah tenaga Pekerjaan Sosial masih minim. Eksistensi yang dimaksud adalah adanya kebutuhan dari masyarakat secara nyata terhadap Pekerja Sosial yang secara profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, eksistensi terhadap Pekerjaan Sosial tidak begitu saja turun dari langit, melainkan hanya akan dapat diperoleh ketika para Pekerja Sosial dapat menunjukkan karya nyatanya dalam menciptakan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah Pekerja Sosial Profesional inilah yang membedakan dengan profesi lainnya, dimana gelar tersebut disematkan pada orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan di Ilmu Kesejahteraan Sosial.]]>
