Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Indonesian Economy and Business Journal of Accounting and Investment JABE (Journal of Applied Business and Economic) EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Jurnal Akuntansi dan Bisnis Jurnal Bisnis dan Akuntansi JASF (Journal of Accounting and Strategic Finance) The Indonesian Journal of Accounting Research Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Jurnal Akuntansi
Abdul Halim
Department Of Accounting, Faculty Of Economics And Business Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
DANA PERIMBANGAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA: SEBUAH BUKTI PENGUJIAN DARI PULAU KALIMANTAN Evi Maria; Abdul Halim; Muhammad Luthfan
JABE (Journal of Applied Business and Economic) Vol 7, No 3 (2021): JABE (Journal of Applied Business and Economics)
Publisher : UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/jabe.v7i3.8884

Abstract

The purpose of this research is to investigate the relationship between fiscal balance funds and human development and also to see the behavior of budget use in the Kalimantan Island. This research uses panel data regression analysis using a sample of four provinces in Kalimantan Island with the observation year 2010-2016. The results of the study found partially the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund had a positive influence on human development on the Kalimantan Island. Meanwhile, the Revenue Sharing Fund has no effect on human development on the Kalimantan Island. This is because the Kalimantan Island Revenue Sharing Fund experienced a significant decline in 2014-2016 and the use of the Revenue Sharing Fund from Natural Resources is limited by regulation on environmental sustainability. Simultaneously, fiscal balancing funds, namely General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds has an influence on human development on the Kalimantan Island. This research found that the implementation of decentralization in Indonesia made local governments tend to rely on Fiscal Balance Funds to finance human development programs in the regions.
E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN Evi Maria; Abdul Halim
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.259 KB)

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Government terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Studi ini menggunakan indeks pemeringkatan e-Government pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indoneisa sebagai proksi variabel e-Government. Sedangkan, korupsi diukur berdasakan kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 20110-2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung. Dengan menggunakan 112 sampel, studi ini menemukan bahwa penerapan e-Government berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Ini artinya, semakin baik penerapan e-Government, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk terlibat dalam korupsi. Hasil konsisten juga ditemukan ketika memasukan wilayah sebagai variabel kontrol. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan e-Government dapat mengurangi kesempatan pemerintah daerah untuk melakukan korupsi. Informasi layanan publik yang terbuka dan jujur, mudah didapat ketika pemerintah daerah menggunakan e-Government, sehingga asimetri informasi antara agen dan prinsipal dapat dikurangi. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan probabilitas terjadinya korupsi diperlukan penerapan e-Government secara optimal dan sikap profesionalisme dari pejabat publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Studi ini memberikan kontribusi literatur dengan menghadirkan bukti empiris penerapan e-Government dan korupsi, karena riset sebelumnya tentang e-Government dan korupsi di pemerintah daerah, Indonesia sebagai besar dilakukan menggunakan pendekatan hukum.
Studi Empiris Tentang Pengaruh Volume Perdagangan dan Return terhadap Bid-Ask Spread Saham Industri Rokok di Bursa Efek Jakarta Dengan Model Koreksi Kesalahan Abdul Halim; Nasuhi Hidayat
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 3, No 1 (2000): JRAI January 2000
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33312/ijar.39

Abstract

In US Capital Market, the empirical evident showed that the effect of inventory holding cost of stock on bid-ask spread was positive.  This paper attempts to confirm the effect in Indonesian Capital Market.  The confirmation is performed by using the error correction model (ECM).  The case in cigarette industry is used in this paper.  There are three companies in this industry including PT BAT, PT H.M. Sampoerna, and PT Gudang Garam.The daily time series data for the year 1996, 1997, and 1998 are used to be analyzed.  It was found that the ECM estimation gave the evident that the transaction volume and/or return negatively effects on bid-ask spread both in term of absolute and relative in cigarette industry.  It means that the inventory holding cost of stock on bid-ask spread would be positive.  Accordingly, the finding is consistent and confirmed.
Consistency Analisis Between Regional Development Work Plan Document, The Provisional Budget Ceiling, and Priority, As Well As Budget Revwnue and Spending Areas in Magelang City Government Maya Kumalasari; Abdul Halim
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1143.039 KB) | DOI: 10.33312/ijar.410

Abstract

Abstract: The lack of information related to the resources owned by the government caused the Government has to do planning and budgeting properly. Development planning in the form of a document will be useless if it is not linked to budgeting. The consistency between planning and budgeting documents is indispensable so that the development goals can be achieved optimally. However, in reality, it is still often a planning document has not fully become a guide for the next process, namely budgeting. Therefore, this research analyzes the consistency level between planning and budgeting documents as follows RKPD, KUA, PPAS, and APBD. Furthermore, this research aims to explore more in-depth the inconsistencies between planning and budgeting. This research uses a qualitative method, and the objective of the study is Magelang City Government. The informants of this research are employees that directly involved in planning and budgeting. Data analysis results show that there are inconsistencies in 2014 and 2015. The process that needs to be concerned is the APBD process preparation in which according to the data analysis becomes the most susceptible process of inconsistency. There are several factors leading to inconsistencies include low understanding of planning and budgeting from the executive, legislative, society and DPRD intervention, lack of joint commitment from stakeholders and policymakers, the use of different applications, there are no clear sanctions in case of inconsistency, lack of attention to the consistency of performance indicators as well as policies from the central government that are often late to deliver. Abstract: Kurangnya informasi yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan Pemerintah harus melakukan perencanaan dan penganggaran dengan benar. Perencanaan pembangunan dalam bentuk dokumen tidak akan berguna jika tidak dikaitkan dengan penganggaran. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Namun, kenyataannya, masih sering dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi panduan untuk proses  selanjutnya, yaitu penganggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai berikut RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan tujuan penelitian ini adalah Pemerintah Kota Magelang. Informan penelitian ini adalah karyawan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penganggaran. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pada tahun 2014 dan 2015. Proses yang perlu diperhatikan adalah persiapan proses APBD yang menurut analisis data menjadi proses inkonsistensi yang paling rentan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi termasuk rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran dari intervensi eksekutif, legislatif, masyarakat dan DPRD, kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, penggunaan aplikasi yang berbeda, tidak ada sanksi yang jelas dalam kasus inkonsistensi, kurangnya perhatian pada konsistensi indikator kinerja serta kebijakan dari pemerintah pusat yang sering terlambat disampaikan.
The Articulation of Local Government Financial Statements and Their Effect on Its Quality Bella Meihana; Abdul Halim; Evi Maria
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 24, No 3 (2021): IJAR September 2021
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33312/ijar.549

Abstract

This research aims to analyze the level of articulation of Local Government Financial Statement (LKPD) and their effects on the quality of LKPD as a basis for local government economic decision making. Data sources used in this research are secondary data and primary data. Secondary data consisting of LKPD documents with Unqualified Opinion. These documents were obtained from the Indonesian Supreme Audit Institutions’s (BPK) Financial Audit Report (LHP) in 2018. Secondary data analysis is carried out using content analysis techniques. The analysis is carried out by comparing the numbers of LKPD based on the set of articulation criteria that were built based on Government Accounting Standards (SAP) and previous research. Primary data consist of semi-structured interviews with local governments which have an articulation rate of less than 100%. Analysis of primary data from interviews is using the Miles and Huberman’s model. Based on the analysis of 443 LKPD documents, it was found that 131 or 30% LKPD had an articulation rate of 100% and 312 or 70% LKPD had an articulation rate of less than 100%. The average level of articulation of LKPD in Indonesia is 83% with the lowest articulation rate of 54%. Based on the results of interview, show that articulation affects the quality of financial statement and influences economic decisions in the the budget preparation process with the function of LKPD as a comparison and prediction tool.
The Effect of Full Accrual Accounting Implementation on Audit Delay (Evidence from Districts/Citied Government in Indonesia for The Years 2013-2016) Ratu Vertiarani; Abdul Halim
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 22, No 1 (2019): IJAR January 2019
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (908.387 KB) | DOI: 10.33312/ijar.430

Abstract

This study investigates the effect of full accrual accounting implementation on audit delay using all districts/cities government in Indonesia for the years 2013-2016. The total sample of districts/cities government in this study are 476 cities with 4 years observation period. Using the research purposive sampling method, this study collected 1,904 samples. The independent variable in this study is the implementation of full accrual accounting, includes several control variables, such as local government size (SIZE), population and leverage. To test the hypotheseis this study used logistic regression techniques (Binary Logistics). The results of this study showed that the implementation of full accrual accounting, local government size (SIZE), population and leverage hasa significant effect on audit delay.
The Influence of Supervisor’s Support and Protection Against Whistleblowing Decision in The Organizations of Local Government In Indonesia Priyastiwi Priyastiwi; Abdul Halim
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 21, No 3 (2018): IJAR September 2018
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1132.795 KB) | DOI: 10.33312/ijar.362

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to empirically examine the influence of supervisor's support and protection against whistleblowing decision in the organizations of local government in Indonesia. Also, under a condition of superior support and protection, this study examines the effects of auditors' and non-auditor/employees' types of work in the organization of local governments towards the decision on whistleblowing the fraud. This research uses the experimental method to 48 students of Master of Accounting in a large state-owned university. By using four-case scenarios, participants were asked to answer the possibility to whistleblow the fraud that occurred in a local government organization. The results of this research indicate that the employee would be courageous to whistleblow the fraud when they feel supported by their employers. The results also explain the importance of protection for whistleblowers. The results indicate that high protection is still required by the whistleblower to avoid the threat of any retaliation when the supervisor's support is low. Besides, the results reveal that, under the condition of high supervisor's support and protection, auditors would take a higher whistleblowing decision than non-auditors.Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh dukungan atasan dan perlindungan terhadap keputusan whistleblowing di organisasi pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, di bawah kondisi dukungan dan perlindungan yang kuat, penelitian ini juga menguji pengaruh jenis pekerjaan auditor dan non-auditor/karyawan dalam organisasi pemerintah daerah terhadap keputusan tentang pengungkap fakta penipuan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk 48 mahasiswa Magister Akuntansi di sebuah perguruan tinggi negeri besar. Dengan menggunakan empat kasus skenario, peserta diminta untuk menjawab kemungkinan untuk mengungkap penipuan yang terjadi di organisasi pemerintah lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan akan berani untuk mengungkap penipuan ketika mereka merasa didukung oleh majikan mereka. Hasilnya juga menjelaskan pentingnya perlindungan bagi pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang kuat masih diperlukan oleh whistleblower untuk menghindari ancaman pembalasan ketika dukungan supervisor rendah. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa, di bawah kondisi dukungan dan perlindungan supervisor yang kuat, auditor akan mengambil keputusan whistleblowing lebih tinggi daripada non-auditor.
Analysis of Pangandaran Regency Government’s Performance Accountability Strengthening Iman Teguh; Abdul Halim
Journal of Accounting and Investment Vol 24, No 1: January 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.174 KB) | DOI: 10.18196/jai.v24i1.16817

Abstract

Research aims: This study aims to analyze the Pangandaran Regency Government’s performance accountability strengthening, which took place relatively quickly, and identify performance accountability strengthening plans for the coming period.Design/Methodology/Approach: This research used a qualitative and case study approach to achieve the research objectives. Data collection techniques employed were in-depth interviews and documentation.Research findings: The analysis results showcased that Pangandaran Regency Government’s performance accountability strengthening was dominated by coercive and mimetic isomorphism, but the phenomena move towards normative isomorphism. This study also uncovered that the plan to strengthen performance accountability for the next period formed a specific pattern over time.Theoretical contribution/Originality: This research also provides an academic contribution as a reference regarding performance measurement systems and the institutional isomorphism phenomenon.Practitioner/Policy implication: This research provides a practical contribution to the Pangandaran Regency Government and other local governments that still have professional problems in strengthening performance accountability. Research limitation/Implication: This study has limitations, i.e., in the discussion of the Pangandaran Regency Government’s performance accountability strengthening plan, in which this research had not been accompanied by a review of the Pangandaran Regency Government's Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for 2021-2026. It was because when researchers collected data, the RPJMD was still in preparation.
Analisis Diversifikasi Investasi Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Sebagai Sebuah Badan Layanan Umum Bobby Frathama Sembiring; Abdul Halim
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 11, No 1 (2023): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.902 KB) | DOI: 10.22146/abis.v11i1.82087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversifikasi investasi yang dilakukan oleh BLU LPDP dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh BLU LPDP untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.Penelitian ini menemukan adanya hubungan prinsipal-agen antara Menteri Keuangan selaku prinsipal dan BLU LPDP selaku agen dalam pelaksanaan diversifikasi investasi. Adanya hubungan keagenan tersebut memunculkan potensi permasalahan keagenan (agency problem) yaitu tidak optimalnya imbal hasil (return) investasi karena BLU LPDP hanya melakukan diversifikasi investasi pada instrumen deposito dan surat utang, namun belum melaksanakan diversifikasi investasi pada instrumen yang lebih beragam dalam bentuk saham dan investasi langsung sebagaimana harapan Menteri Keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab BLU LPDP belum melaksanakan diversifikasi investasi pada instrumen saham dan investasi langsung yaitu adanya kebutuhan cash flow jangka pendek yang besar, momentum pasar belum tepat, belum ada instansi lain di dalam negeri yang tepat sebagai benchmarking, belum diaturnya ketentuan terkait penurunan nilai investasi dan pencatatan unrealized loss/gain secara jelas dan detail, belum ditetapkannya regulasi internal terkait investasi langsung dan investasi dalam mata uang asing, serta masih kurangnya ketersediaan SDM Direktorat Investasi yang berkaitan dengan diversifikasi investasi. Sementara itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BLU LPDP untuk mendorong pelaksanaan diversifikasi investasi meliputi usulan tambahan regulasi terkait penurunan nilai investasi dan pencatatan unrealized loss/gain, pemenuhan kebutuhan SDM Direktorat Investasi, pemenuhan tambahan regulasi internal terkait investasi langsung dan investasi dalam mata uang asing, serta melakukan benchmarking ke lembaga lain di luar negeri.
Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nur Azizah Abrida Basuni; Abdul Halim
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 11, No 2 (2023): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v11i2.83652

Abstract

Isu manajemen strategis pendidikan telah menjadi isu umum di Indonesia, terutama tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia. Hal ini menjadi hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun yang dilengkapi dengan adanya dana BOS. Untuk pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien, melengkapi kekurangan dana BOS, serta melaksanakan desentralisasi pendidikan maka dibuatlah program dana BOSDA.LHP atas LK Pemda Kabupaten Sleman ditemukan adanya pengendalian pengelolaan keuangan atas dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan belum memadai. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan isu baru pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman tentang pemenuhan akuntabilitasnya terkait program dana BOSDA. BPK merekomendasikan untuk menyusun mekanisme BOSDA dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM. Adanya kebutuhan untuk pembuatan mekanisme baru dan mengurangi adanya kesalahan saat mekanisme berjalan dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh atas mekanisme dana BOSDA di Disdik Sleman.Penelitian ini melakukan evaluasi menyeluruh dengan metode evaluasi CIPP pada mekanisme BOSDA, baik dari sisi pengguna yaitu instansi pendidikan dan sisi pengelola yaitu Disdik Sleman. Ditemukan bahwa akuntabilitas telah terpenuhi dan keterbatasan SDM bukan menjadi masalah utama namun masih terdapat masalah lain yang mempengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan yang terjadi setelah rekomendasi dilaksanakan. Permasalahan tersebut meliputi desain program, kapabilitas program, pengendalian dan strategi program dan belum adanya bagan alur dan indikator keberhasilan program menjadi hal yang harus dibenahi oleh Disdik Sleman.
Co-Authors Alexander Anggono Arief Surya Irawan Bella Meihana Beverley R. Lord Bobby Frathama Sembiring Bogat Agus Riyono Eko Suwardi Evi Maria GUDONO GUDONO Icuk Rangga Bawono Iman Teguh Jamaliah Said Maya Kumalasari Miharjo, Setiyono Muhammad Luthfan Nasuhi Hidayat Nur Azizah Abrida Basuni Nurdiono Nurdiono Parwoto Parwoto Priyastiwi, Priyastiwi Ratu Vertiarani Rusliyawati, Rusliyawati Sakti, Eklamsia Sari, Poppy Danastri Slamet Sugiri SOELISTYO SOELISTYO Sofyani, Hafiez Tarjo Tarjo