Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENANAMAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA GENERASI MUDA Risma Yuliana Saputri; Fatma Ulfatun Najicha
RONTAL: Jurnal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tingi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/jr.v9i1.4082

Abstract

Globalization is a very common phenomenon. With globalization, the exchange of information flows from various countries occurs so quickly, people really benefit from this. However, the growing epidemic will also have a negative impact on Indonesia, namely the waning sense of nationalism and patriotism among the people, especially the younger generation. With existing technological advances, various digital platforms such as social media can be misused by the younger generation, which of course has a negative effect on their behavior. Thus, indirectly globalization can result in the erosion of Pancasila values in the younger generation because of deviant behavior, in the form of crime, immorality, and various other negative behaviors. In this case, the values of Pancasila need to be re-instilled so that Pancasila can be maintained as the identity of the nation. This study aims to provide information about the form of Pancasila implementation and the importance of strengthening Pancasila values in social life in order to improve the personality of the younger generation in Indonesia in the era of globalization. This research method uses literature study by reading and seeking information from books, journals, and other literature study sources that are relevant to the subject matter to be discussed.
Implikasi terhadap Hak-Hak Buruh dalam Penerapan Omnibus Law di Indonesia Arma Nasrul Mustofa; Fatma Ulfatun Najicha
RONTAL: Jurnal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tingi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/jr.v9i2.4351

Abstract

Omnibus Law diadopsi pada tahun 2020 dengan tujuan untuk merombak sektor ekonomi dengan harapan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing suatu negara. Akan tetapi dengan adanya kebijakan baru ini, menuai berbagai kontroversi terutama terkait dengan perlindungan hak-hak buruh. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari hak-hak buruh setelah peraturan baru yakni Omnibus Law diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi literatur yang membahas berbagai artikel-artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa artikel yang dinilai relevan. Hasil dari penelitian ini akan berisi analisis kompleks untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perdebatan seputar implikasi Omnibus Law terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Dengan mempertimbangkan argumen yang beragam, diharapkan akan memberikan gambaran komprehensif tentang dampak konkrit dari kebijakan ini terhadap perlindungan buruh, kondisi kerja dan stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia.
Pengaruh Omnibus Law Terhadap Tingkat Kesengsaraan Masyarakat Indonesia Arma Nasrul Mustofa; Fatma Ulfatun Najicha
RONTAL: Jurnal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tingi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/jr.v9i1.4087

Abstract

UU Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Omnibus Law merupakan kebijakan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap tingkat kesengsaraan rakyat. Artikel ini membahas beberapa sudut pandang dan argumentasi terkait Omnibus Law dan dampaknya terhadap tingkat kesengsaraan rakyat Indonesia. Sejumlah pihak menilai Omnibus Law dapat merugikan sejumlah pihak, terutama terkait kebijakan yang mewajibkan perlindungan tenaga kerja, percepatan deforestasi dan penggusuran, serta memfasilitasi investasi asing yang dapat memperluas pusat-pusat sosial. Namun di sisi lain, ada juga pandangan bahwa Omnibus Law dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan mengurangi tingkat kesengsaraan masyarakat. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa Omnibus Law memiliki dampak yang sangat kompleks dan beragam terhadap tingkat kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kebijakan ini bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Nilai Pancasila Sebagai Jalan Keluar Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender di Era Industri 4.0 Zahra Asyifa; Fatma Ulfatun Najicha
RONTAL: Jurnal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tingi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/jr.v9i2.4220

Abstract

The Industry 4.0 era has brought about significant advancements in information and communication technology, but has also created economic inequality, especially for women. Women are at risk of losing their jobs due to automation and robotization, and face difficulties accessing traditionally male-dominated jobs. Therefore, it is crucial to ensure that gender equality is upheld in the Industry 4.0 era, to ensure that technological advancements benefit all citizens equitably, regardless of gender. One possible solution to this challenge is the application of Pancasila values as the moral foundation of the Indonesian nation. Pancasila values such as unity, democracy, social justice, and diversity can be applied in various aspects of life, including efforts to uphold gender equality. By internalizing these values, society can form attitudes and actions that respect and fight for gender equality, which can help balance technological advancements with human values. In particular, the workplace is a critical area where gender-based discrimination and biases can often occur. Companies can adopt policies that prioritize diversity and inclusivity in hiring and promotion processes, and develop training programs to raise awareness about the challenges and barriers that women face in the workplace. Such programs can help reduce biases a culture of respect.
Application of Strict Liability by Companies in the Context of Environmental Conservation in Indonesia Muhammad Ainurrasyid Al Fikri; Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian State Law Review
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v5i1.46522

Abstract

Strict liability is absolute responsibility imposed on perpetrators of environmental violations that result in losses to both the environment and the community around the environment. The research used in this paper is juridical normative and uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The development of strict liability in positive law in Indonesia has experienced development and refinement over time, indicated by the application made in several cases concerning environmental violations by several irresponsible parties. Basically, the implementation of strict liability really helps the aggrieved parties, especially the common people, in enforcing environmental laws in Indonesia.
IMPLIKASI PENGAKUAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Hanif Asror; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4194

Abstract

Abstrak Penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Undang-UndangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berimplikasi terhadapkewenangan pengadilan domestik dengan meluasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus arbitrase yang memiliki unsur asing. Dalam segi pengaturan hukum internasional, arbitrase diatur dalam proses persengketaannya dalam United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law) dan untuk pengakuan putusan arbitrase internasional sendiri diatur dalam Konvensi New York 1958. Artikel ini akan membahas mengenai implikasi penerapan dan pengakuan putusan Arbitrase Internasional menurut hukum Indonesia terhadap kasus yang memiliki unsur internasional.Keywords: International Arbitration; Arbitral Award; Choice of Law.AbstractThe application of the classification of International Arbitration Awards according to theArbitration and Alternative Dispute Resolution (APS) Law has implications for theauthority of domestic lawsuits by adding domestic authority to arbitration cases that have foreign elements. In terms of international law arrangements, arbitration is regulated in the dispute process in the United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law) and for the recognition of international arbitral awards themselves are regulated in the New York Convention 1958. This article will discuss the application and recognition of International Arbitration penalties according to Indonesian law in cases that have an international element.
Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Milenial Yang Bertanggung Jawab Brama Prameswara Tarigan; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4190

Abstract

AbstrakPenelitian ini disusun untuk mempertimbangkan Pancasila sebagai dasar negara yang juga berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Artikel inimenguraikan karakter bangsa Indonesia yang bertanggung jawab. Pengertiantanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguhsungguh.Tanggungjawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja apa yang telah kita lakukan dengan perbuatan kita tanpa bertanggung jawab. Sebagai generasi milenial, kita juga harus bisa dalam mengambil keputusan yang pantas dan efeketif dan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Tetapi masih banyak generasi milenial yang belum bisa bertanggung jawab oleh keputusannya sendiri. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif, seperti studi pustaka atau studi literasi terhadap berbagai buku dan artikel yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Penulis mengumpulkan informasi dari makalah dan jurnal referensi situs web terkemuka. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan membaca, menyimpulkan, kemudian mengolah dan membuat data-data yang terkumpul sebagai bahan dari penelitian yang dilakukan.Kata kunci: Pembentukan karakter bangsa, Tanggung jawab, Milenial AbstractThis research is structured to consider Pancasila as the basis of the state which alsoplays a role in the formation of the nation's character. This article outlines the character of a responsible Indonesian nation. The definition of responsibility is to carry out all duties and obligations seriously. Responsibility also means being ready to take all the risks for your own actions. We cannot just let what we have done with our actions without being responsible. As millennials, we must also be able to make appropriate and effective decisions and be responsible for these decisions. But there are still many millennials who cannot be responsible for their own decisions. This research is based on qualitative methodologies, such as literature studies or literacy studies of various books and articles related to the topic being discussed. The author gathers information from leading website reference papers and journals. The author conducted a literature study in this study by reading, concluding, then processing and making the data collected as material from the research conducted.Keywords: Formation of national character, Responsibility, Millennials
Kontribusi Mahasiswa Sebagai Agent of Change Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Bermasyarakat Sekar Gesti Amalia Utami; Fatma Ulfatun Najicha
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2022): Maret
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v2i3.591

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila. Mahasiswa dalam perannya sebagai agent of change harus dapat menerapkan, mengamalkan, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat sehingga nilai-nilai Pancasila dapat selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan serta memberikan gambaran terkait peran mahasiswa sebagai agent of change dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan menganalisis data. Dengan studi kepustakaan ini diperoleh referensi penelitian yang berasal dari artikel jurnal yang sesuai dan berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa memberikan dampak yang besar sebagai agent of change dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. 
Bahaya Pemanfaatan Media Sosial bagi Integrasi Bangsa di Masa Pandemi Raissa Nurul Ilmi; Fatma Ulfatun Najicha
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2022): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v2i4.593

Abstract

Perkembangan media teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat dari berbagai generasi sadar akan teknologi. Teknologi menawarkan banyak fitur yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Media sosial menjadi salah satu teknologi yang tak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Media sosial dapat digunakan sebagai media berkomunikasi, tempat berdiskusi, serta sumber pengetahuan. Namun, pemanfaatan media sosial justru dapat membahayakan integrasi bangsa, terutama pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemanfaatan media sosial yang dapat membahayakan integrasi bangsa khususnya di masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penyebaran hoaks mengenai COVID-19 dapat menimbulkan kerusuhan sosial yang dapat berujung pada terjadinya disintegrasi bangsa. Upaya pencegahan agar tidak terjadi disintegrasi bangsa dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta mempertegas kembali sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks. Melalui tulisan ini, diharapkan pembaca menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial agar integrasi bangsa tetap terjaga.  
Pentingnya Pancasila Menjadi Mata Pelajaran Wajib dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Guna Menjaga Keutuhan Bangsa Diana Adilla Lubis; Fatma Ulfatun Najicha
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2022): Mei
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v2i5.614

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pancasila akan ditetapkan menjadi mata pelajaran wajib di Indonesia mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022. Pancasila akan menjadi mata pelajaran tersendiri dan tidak lagi bergabung dengan mata pelajaran Kewarganegaraan. Pancasila  merupakan falsafah Negara Indonesia  yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Maka setiap warga Negara Indonesia wajib  mempelajari, mendalami dan mengamalkannya niali-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Namun, seperti yang kita ketahui di era globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang dengan pesat dan telah membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia, nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda sudah mulai turun seiring berkembangnya waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa pentingnya generasi muda mendapatkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut diharapkan para generasi muda mampu menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna  memajukan kualitas generasi muda untuk keutuhan bangsa dan negara.