Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi Beatrix Datu Sarira; Fatma Ulfatun Najicha
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2022): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v2i7.871

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi saat ini. Demokrasi mengandaikan adanya persamaan hak dan kedudukan. Tujuan penelitian ini terarah pada kajian deskriptif dalam kasus masa jabatan presiden tiga periode yang membuat polemik dan berimplikasi bagi kemunduran demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi menjadi bentuk kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan pengertian tersebut maka dibentuklah sistem pemilihan umum (pemilu) dipercaya sebagai suatu wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat, untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Salah satu yang menjadi variabel dalam menentukan Indeks Demokrasi Indonesia ialah hak-hak politik. Bentuk dari pemenuhan hak-hak politik rakyat Indonesia yaitu dengan dilaksanakannya pemilu dan pemilihan presiden secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Davela Navisa Risandhi; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.154

Abstract

This research aims to understand the effectiveness of the current tax law regulations regarding e-commerce in Indonesia on state tax revenue. Additionally, it discusses the potential of e-commerce taxation, inhibiting factors, and efforts made by the Directorate General of Taxes to increase tax revenue in Indonesia. This study is an empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews with representatives from the Direktorat Jendral Pajak, followed by qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the current regulations do not yet cover the taxation of e-commerce itself. The imprecision of regulations leads to the existence of untapped tax potentials if e-commerce taxation is further regulated. Moreover, there are still many taxable entrepreneurs (PKP) who are not compliant in tax payments and reporting. The constantly changing regulations contribute to legal uncertainty in society. Inadequate supervision is also one of the inhibiting factors in realizing the potential increase in tax revenue from e-commerce transactions in Indonesia.