Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.865
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Civicus UIR LAW REVIEW Jurnal Panorama Hukum Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Positum Law, Development and Justice Review Borneo Law Review Journal Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Jurnal Educatio FKIP UNMA Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal Kalacakra JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Fatma Ulfatun Najicha
Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Pandemi Covid-19 Shalli Dyangrosa Permatanurani Balqis; Fatma Ulfatun Najicha
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2022): Juni
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v2i6.634

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencakup lima hal sesuai kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di era Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanaman nilai-nilai Pancasila di era pandemi Covid-19. Lokus penelitian ada desa Sukarame, Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Instrumen perolehan data didapatkan dan dikumpulkan melalui analisa dan proses pengamatan langsung di lapangan. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal kewarganegaraan, wawancara kepada beberapa warga, dan berita di media elektronik. Hasil penelitian bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dapat mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Penanaman Pancasila yang baik memberikan pemahaman nilai Pancasila yang lebih kokoh di tengah kehidupan warga negara Indonesia di era Pandemi Covid-19. Kesadaran warga negara untuk taat pada kebijakan pemerintah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya.
Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi Beatrix Datu Sarira; Fatma Ulfatun Najicha
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2022): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v2i7.871

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi saat ini. Demokrasi mengandaikan adanya persamaan hak dan kedudukan. Tujuan penelitian ini terarah pada kajian deskriptif dalam kasus masa jabatan presiden tiga periode yang membuat polemik dan berimplikasi bagi kemunduran demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi menjadi bentuk kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan pengertian tersebut maka dibentuklah sistem pemilihan umum (pemilu) dipercaya sebagai suatu wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat, untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Salah satu yang menjadi variabel dalam menentukan Indeks Demokrasi Indonesia ialah hak-hak politik. Bentuk dari pemenuhan hak-hak politik rakyat Indonesia yaitu dengan dilaksanakannya pemilu dan pemilihan presiden secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Davela Navisa Risandhi; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.154

Abstract

This research aims to understand the effectiveness of the current tax law regulations regarding e-commerce in Indonesia on state tax revenue. Additionally, it discusses the potential of e-commerce taxation, inhibiting factors, and efforts made by the Directorate General of Taxes to increase tax revenue in Indonesia. This study is an empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews with representatives from the Direktorat Jendral Pajak, followed by qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the current regulations do not yet cover the taxation of e-commerce itself. The imprecision of regulations leads to the existence of untapped tax potentials if e-commerce taxation is further regulated. Moreover, there are still many taxable entrepreneurs (PKP) who are not compliant in tax payments and reporting. The constantly changing regulations contribute to legal uncertainty in society. Inadequate supervision is also one of the inhibiting factors in realizing the potential increase in tax revenue from e-commerce transactions in Indonesia.
Implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Fatma Ulfatun Najicha; Bambang Manumayoso; Waluyo Waluyo; Elizabeth Ayu Puspita Adi; Wulan Permatasari; Hartiwiningsih Hartiwiningsih
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/hqpd7f91

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai kebijakan strategis untuk mencapai ketahanan energi dan mempromosikan energi terbarukan. RUEN menetapkan target ambisius meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Melalui analisis komprehensif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi strategis. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, resistensi industri energi konvensional, kompleksitas regulasi, dan ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil. Temuan menunjukkan bahwa meskipun RUEN memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya memerlukan strategi yang lebih efektif dan koordinasi antar sektor untuk mencapai target. Penelitian ini berkontribusi pada upaya Indonesia mewujudkan ketahanan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja (Studi Kasus Pt. Ga Tiga Belas) Yanuar Ahmad Setyawan; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) dan upaya perlindungan hukum bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang dilakukan oleh PT. GA Tiga Belas dengan acuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan didukung bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis kualitatif sehingga bisa menelaah permasalahan yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus PHK yang dilakukan secara sepihak kepada pekerjanya oleh PT. GA Tiga Belas telah melanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang menjadi komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas pada aspek perekonomian. Sedangkan pelaku usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi sebagai akibat melanggar Undang-Undang serta tidak dipenuhinya hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
Hubungan Kerja Antara Karyawan Dengan Kolega Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perusahaan Adrian Raihan Fausta; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara karyawan dengan kolega merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan mutu atau kinerja karyawan. Komunikasi yang baik antar karyawan membuat dalam menjalankan tugas perusahaan menjadi mudah. Kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan seiring dengan kesejahteraan mereka. Penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi menyebabkan terserapnya  tenaga kerja dengan berbagai macam keterampilan yang dapat mengisi tiap bagian atau departemen dalam dunia usaha. Selain itu, lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam meningkatkan kinerja para pegawai. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pegawai yang mengalami tindakan buruk selama di kantor yaitu berupa pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003, pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013, serta pasal 169 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang memuat dalam jurnal ini. Tujuan dari kegiatan penulisan jurnal ini untuk mengembangkan serta menguji teori yang telah ada sebelumnya serta menganalisis sumber teori dan digunakan sebagai dasar menarik kesimpulan.
Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Implementasi Perwujudan Jaminan Sosial: Perwujudan Jaminan Sosial Ahmad Yusuf; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9565

Abstract

Perkembangan pesat dalam bidang informasi dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek politik dan sosial. Dalam konteks ini, Islam dan berbagai nilai sosial seperti kesejahteraan dan jaminan sosial memiliki peran penting dalam mengatasi tantangantantangan yang muncul. Artikel ini membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila juga merupakan sumber inspirasi untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep Pancasila tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tercermin dalam kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait. Pembahasan mencakup definisi Pancasila, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan upaya untuk mewujudkan jaminan sosial. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui berbagai indikator, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dapat membantu mencapai tujuan jaminan sosial yang merata dan berkelanjutan.
MENYIKAPI KEAMANAN SIBER BAGI WARGA NEGARA DAN PERTAHANAN NEGARA DI ERA SOCIETY 5.0 Alven Henas Orlando; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/pj2t7271

Abstract

In the development of increasingly advanced technology, the term society 5.0 has emerged. In society 5.0, people are expected to utilize technology in every aspect of their lives. With the development of advanced technology, there is a threat of cyberattacks that can take over computer systems or retrieve data unlawfully. So in responding to this, action is needed from the community and the government. People need to understand all forms of cyberattacks and their impact. And people need to protect themselves from cyberattacks. Not only the community, the government have a role in protecting population data and other sensitive data. In this case, the government needs to take preventive measures and strengthen the country's cyber security system.
Co-Authors Adrian Raihan Fausta Ahmad Yusuf Alven Henas Orlando Andika Kavin Septiano Anindita Putri Kirani Annisa Hartami Arma Nasrul Mustofa Asna Rohmatun Nur Azizah Aulia Zulfa Bambang Manumayoso Beatrix Datu Sarira Brama Prameswara Tarigan Davela Navisa Risandhi Diana Adilla Lubis Elizabeth Ayu Puspita Adi Fadhilla Nur Laila Fitra Amalia Fitri Lintang Fitri Lintang Gita Bangun Prakoso Haikal Sudjudiman Hartiwiningsih Hartiwiningsih Himmatul Izza Nur Fadhila I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Keysa Afgrinadika Wibowo Kharisma Salsabila Lego Karjoko Muhammad Ainurrasyid Al Fikri Muhammad Hanif Asror Muhammad Naufal Rafif Muhammad Raya Hayqal Nida Fadilah Putri Intan Ayuningutami Raissa Nurul Ilmi Rio Saputro Risma Yuliana Saputri Sekar Gesti Amalia Utami Shalli Dyangrosa Permatanurani Balqis Silvester Anang Prananto Timur Waluyo Waluyo Wulan Permatasari Yanuar Ahmad Setyawan Zahra Asyifa